Aktivis 98 Sultra dan Pospera Tolak Capres Tuan Tanah dan Dari Keluarga Cendana

308
 

Kendari, Inilahsultra.com – Persatuan Aktivis Nasional (Pena) 98 dan Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Sultra menolak calon presiden (capres) tuan tanah, keluarga cendana dan pelanggar HAM.

Capres yang dimaksud oleh Pena 98 dan Pospera itu tak lain Prabowo Subianto.

- Advertisement -

Presidium PENA 98 Sultra Erwin Usman menyatakan, penolakan ini sebagai bentuk untuk menyikapi perkembangan situasi politik terkini.

“Masyarakat dihadapkan pada pemilu presiden dan pemilu legislatif yang akan menentukan arah bangsa 5 tahun mendatang, maka kami dari Persatuan Nasional Aktivis 1998 (PENA 98) dan POSPERA Sulawesi Tenggara merasa perlu untuk menentukan sikap dan pandangan politik kami,” kata Erwin Usman dalam konferensi persnya, Jumat 15 Maret 2019.

Menurut Erwin, alasan menolak capres pelanggar HAM karena berangkat dari kasus penculikan sejumlah mahasiswa. Sejauh ini, masih ada belasan mahasiswa yang tidak diketahui nasibnya usai diculik aparat. Untuk itu, kata Erwin, pemimpin Indonesia harus bersih dari catatan kelam pelanggaran HAM dan dosa-dosa masa lalu.

“Karena keterkaitan bahkan keterlibatan capres dalam kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu akan menjadi contoh buruk bahkan ancaman bagi masa depan demokrasi, negara dan rakyat Indonesia. Kami tidak ingin, anak-anak kami harus mengalami peristiwa-peristiwa berdarah, penculikan, intimidasi, teror dan penindasan, serta pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia lainnya yang teljadi di masa lalu,” ujarnya.

Ia mengaku, aktivis tidak sudi, bangsa ini dikotori sejarahnya dengan membenarkan pelanggar HAM terbebas dari hukuman dan bahkan dibiarkan menjadi pemimpin di Indonesia.

“Kami tidak mau, masa depan bangsa ini harus diserahkan ke tangan orang yang berlumuran darah saudaranya sendiri. Kami ingin, anak-anak kami, generasi muda saat ini bisa mewarisi negeri yang mampu membetikan keadilan, menegakkan hak asasi manusia, serta terbebas dari mimpi buruk masa lalu,” jelasnya.

Kemudian, alasan menolak capres tuan tanah karena diketahui Prabowo memiliki tanah ratusan ribu hektare dalam bentuk hak guna usaha (HGU).

“Pemimpin Indonesia bukanlah dari segelintir orang yang menguasai lahan untuk kepentingan sendiri di tengah kemiskinan jutaan orang lainnya. Tuan-tuan tanah, yang mengkooptasi lahan negara dan menguasainya untuk kepentingan pribadi tidaklah layak menjadi capres di negeri ini,” katanya.

Ia menyebut, ketika seorang tuan tanah dibiarkan menjadi pemimpin di Indonesia, maka ketamakan dan kehausannya akan harta dan kekuasaan akan semakin merajalela.

Selain itu, mereka juga menolak kebangkitan Keluarga Cendana.

Menurut Erwin, kontestasi politik pada pilpres kali ini sejatinya pertarungan politik masa lalu dan masa kini. Masa lalu menampilkan orang orang yang terkait erat dengan Orde Baru dari keturunan Cendana, menantu hingga mantan jongos Cendana yang ingin mengembalikan kejayaan orde baru dengan mengusung jargon-jargon Orde Baru.

Sementara masa kini adalah generasi milenial yang anti Orde Baru. Selama Orde Baru sistem yang dijalankan sangat KKN, otoriter hingga menghalalkan segala cara demi kekuasaan.

“Cara itu yang kini sedang dipertontonkan oleh calon pengusung jargon Orde Baru melalui kampanye hitam, menebar hoaks, menebar ketakutan, menebar kebohongan data demi data hingga memainkan isu agama dan RAS,” bebernya.

Untuk itu, kata dia, Pospera dan Pena 98 sepakat untuk tetap mendukung calon presiden dan wakil presiden 2019 yang bukan bagian dari masa lalu, bukan pelanggar HAM, bukan penebar hoaks dan komitmen terhadap cita-cita perjuangan dalam agenda reformasi 98.

“Calon pemimpin itu ada pada pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-KH Maruf Amin,” tuturnya.

Penulis : La Ode Pandi Sartiman

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...