Pemberhentian Sementara, Solutif Namun Problematik

1093
Baron Harahap. (Foto Dokumen Facebook Baron Harahap)

Oleh: Baron Harahap

Aksi penolakan usaha pertambangan di Pulau Wawonii Konawe Kepulauan membuahkan hasil. 11 Maret 2019, akhirnya Gubernur Ali Mazi bersedia memutuskan ‚Äúmembekukan/memberhentikan sementara‚ÄĚ 15 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Konawe Kepulauan.

- Advertisement -

Sikap Gubernur aquo disampaikan melalui konferensi pers. Ia berjanji akan melakukan pemberhentian sementara IUP di wilayah Konawe Kepulauan. Selain itu Gubernur juga berjanji akan membentuk tim investigasi untuk menyelidiki keberadaan IUP di Konawe Kepulauan, jika terbukti menyalahi aturan, akan diberhentikan secara permanen.

Tak menunggu lama, berselang 1 (satu) hari sejak konperensi pers, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara (Kadis ESDM), menerbitkan 2 (dua) surat penting nan sakti, yang substansinya memberhentikan sementara seluruh kegiatan produksi pertambangan di Kabupaten Konawe Kepulauan.

                       

Surat pertama bernomor 540/851 tertanggal 12 Maret 2019 yang ditujukan kepada para Direktur Utama pemegang IUP di Kabupaten Konawe Kepulauan, isinya penghentian sementara seluruh kegiatan pertambangan atas beberapa IUP dengan alasan pemegang IUP tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana disyaratkan ketentuan perundang-undangan.

Surat kedua bernomor 540/852 tertanggal 12 maret 2019 yang ditujukan kepada Direktur Jendral Mineral dan Batubara KESDM RI, isinya usulan pemberhentian (suspend) atas IUP berstatus penanaman modal asing.

Sikap sigap Kadis ESDM yang memberhentikan sementara IUP, dalam batas yang wajar patut diapresiasi. Setidaknya kesigapannya solutif menjawab tuntutan aksi massa. Namun, secara hukum, pemberhentian sementara sebagaimana sifat kesementaraannya, tidak permanen.

Konsekuensi atas pemberhentian sementara, secara hukum dapat aktif dan beroperasi kembali, sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum yang mengaturnya. Apalagi, ‚Äúkeputusan pemberhentian sementara‚ÄĚ aquo dalam amatan penulis mengandung ‚Äúcacat‚ÄĚ. Potensial batal demi hukum/dibatalkan.

Cacatnya keputusan pemberhentian sementara aquo  teridentifikasi dari aspek wewenang, formil nan substansi. Notabene pemberhentian sementara jika dalam bentuk sanksi wajib melalui tahapan teguran dengan limit waktu yang terukur dan berdasar kewenangan yang sah.

Demikian halnya jika menghitung rasio tempus terbitnya surat aquo, sulit diterima secara nalar hukum. Notabene aksi massa dilakukan tanggal 11 Maret 2019. Janji pembentukan TIM Investigasi kegiatan pertambangan tanggal 11 Maret 2019 dan surat pemberhentian sementara terbit tanggal 12 Maret 2019. Dengan waktu yang sangat singkat, dapat dipastikan terabaikannya sisi prosedural dan mungkin saja tidak verifikable.

Harus diakui, skema pemberhentian sementara yang ditempuh oleh Kadis ESDM sangat rapuh dan rentan untuk dibatalkan jika diuji pada kekuasaan kehakiman. Gubernur mesti menemukan skema pemberhentian yang tepat dengan memperhatikan aspek wewenang, prosedur dan substansi dalam pengambilan keputusan. Setelah itu, barulah melakukan review atas IUP untuk kepentingan pencabutan IUP (permanen).   

Pemberhentian Sementara

Baca Juga :  PROBLEMATIK PENERAPAN HUKUMAN KEBIRI TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ANAK

Sejatinya, pemberhentian sementara atas kegiatan eksplorasi atau operasi produksi sebagaimana regulasi pertambangan memiliki 3 (tiga) wujud. Pertama, pemberhentian sementara sebagai wujud penghukuman/sanksi. Kedua, pemberhentian sementara sebagai wujud proteksi usaha pertambangan, dan Ketiga, pemberhentian sementara sebagai wujud hasil pengawasan oleh Inspektur Tambang.

Pertama, pemberhentian sementara sebagai wujud penghukuman yakni termuat dalam ketentuan Pasal 151 UU 4/2009 (UU Minerba). Secara bersyarat pemberhentian dapat terterapkan jika terbukti pemegang IUP tidak melaksanakan kewajiban hukumnya. Penilaiannya mesti verifikable dan akuntable.

Berdasar Pasal 151 UU Minerba, tersebutlah 32 (tiga puluh dua) norma hukum yang mengatur kewajiban hukum pemegang IUP yang bersifat imperative ‚Äď wajib dipenuhi dalam melaksanakan kegiatan eksplorasi/operasi produksi. Konsekuensi atas pelanggaran aquo berujung pada sanksi administratif.

Bentuk sanksi administratif kepada pemegang IUP berupa: peringatan tertulis, pemberhentian sementara dan pencabutan IUP (vide: pasal 151 ayat (2) UU Minerba Jo Pasal 110 ayat (1) PP 23/2010).

Pemberhentian sementara kegiatan eksplorasi/produksi aquo dapat dilakukan atas sebagian atau seluruh kegiatan operasi produksi. Pemberian sanksi adminstratif secara atributif merupakan ranah wewenang menteri atau gubernur sesuai tingkatannya (Pasal 151 ayat (1) UU Minerba Jo Pasal 110 ayat (3) PP 23/2010).

Kedua, pemberhentian sementara sebagai wujud proteksi atas kegiatan usaha pertambangan, diatur dalam ketentuan Pasal 113 ayat 1 UU Minerba. Syaratnya jika ditemukan tiga keadaan, yakni: (a) keadaan kahar; (b) keadaan yang menghalang-halangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan; dan (c) apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral dan/atau batubara yang dilakukan di wilayahnya.

Kewenangan pemberhentian sementara karena keadaan  huruf a dan b di atas merupakan kewenangan Menteri/Gubernur sesuai dengan kewenenangannya (vide: Pasal 113 ayat (3) UU Minerba Jo Pasal 76 ayat (3) PP 23/2010). Pemberhentian sementara aquo berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemegang IUP. Khusus pemberhentian karena keadaan kahar, harus diajukan oleh pemegang IUP paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar (Pasal 77 ayat (1) PP 23/2010). Masa berlaku pemberhentian sementara aquo yakni 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali 1 (satu) kali yakni 1 (satu) tahun lamanya.

Sedangkan, pemberhentian sementara karena keadaan sebagaimana huruf c dapat dilakukan oleh inspektur tambang atau oleh Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya berdasarkan permohonan masyarakat (vide: pasal 113 ayat (4) UU Minerba Jo Pasal 76 ayat (4) PP 23/2010).

Khusus pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 113 ayat (1) UU Minerba, adalah wujud perlindungan atas usaha pertambangan. Kegiatan pertambangan ditangguhkan sementara karena kahar, dan menunggu hingga keadaan menjadi normal untuk dapat dilanjutkan kembali kegiatan usaha pertambangannya.

Bahkan, pemberhentian sementara karena alasan keadaan kahar diberikan keistimewaan dalam bentuk  membebaskan pemegang IUP dari seluruh kewajiban hukumnya, misalnya kewajiban pembayaran pajak, pembuatan laporan berkala dan lain-lainnya.

Ketiga, pemberhentian sementara sebagai wujud pengawasan oleh Inspektur Tambang. Pemberhentian sementara ini teridentifikasi sebagaimana ketentuan Pasal 46 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26/2018. Keputusan pemberhentian sementara melalui hasil penilaian yang bersumber dari hasil inspeksi, penyelidikan dan pengujian atas kegiatan pertambangan.

Ketentuan Pasal 46 Permen ESDM 26/2018 memberikan batasan bahwa pemberhentian sementara secara bersyarat jika terbukti kegiatan pertambangan dapat membahayakan keselamatan pekerja/buruh tambang, keselamatan umum, atau menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Problematik

Baca Juga :  ‚ÄúMenggugat Ketidakadilan Pers‚ÄĚ dalam Kasus VA

Jika merujuk pada 2 (dua) produk pemberhentian sementara IUP di Konawe Kepulauan menimbulkan problematika dari perspektif hukum dan tidak menjadi solusi permanen atas tuntutan masyarakat Konawe Kepulauan.

Problem hukum atas produk pemberhentian sementara IUP aquo terletak pada alasan pemberhentian dikaitkan kewenangan pemberhentian, begitu pula aspek prosedur pemberhentian sementara yang potensial tidak terpenuhi.

Alasan hukum pemberhentian sementara seluruh IUP Pertambangan di Konawe Kepulauan sebagaimana Surat Kadis ESDM nomor 540/851 tertanggal 12 Maret 2019 (Kecuali IUP dengan penyertaan modal asing) karena pemegang IUP aquo melanggar 7 (tujuh) norma regulasi pertambangan, diantaranya: Pasal 96 UU Minerba, Pasal 108 ayat (1) UU Minerba, Pasal 110 UU Minerba, Pasal 111 ayat (1) UU Minerba, Pasal 128 ayat (1) UU Minerba, Pasal 61 ayat (1) huruf b dan (3) Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 11/2018.

Notabene jika pemberhentian sementara menggunakan alasan bahwa telah terjadi pelanggaran atas  Pasal 108 ayat (1) UU Minerba, Pasal 110 UU Minerba, Pasal 111 ayat (1) UU Minerba, Pasal 128 ayat (1) UU Minerba, Pasal 61 ayat (1) huruf b dan (3) Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 11/2018, maka pemberhentian sementara terkualifikasi merupakan satu bentuk penghukuman atau sanksi kepada pemegang IUP.

Dan jika pemberhentian sementara sebagai satu bentuk sanksi, adalah ranah-wewenang Gubernur yang menerbitkannya. Kadis ESDM tak berwenang memberhentikan sementara, bahkan dengan alasan sebagai perpanjangan tangan Gubernur sekalipun. Implikasi atas pelanggaran aquo, keputusan pemberhentian sementara oleh Kadis ESDM terkualifikasi cacat wewenang, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak surat tersebut diterbitkan.

Lantas bagaimana jika Kadis ESDM berdalih pemberhentian sementara sebagai bentuk pengawasan atas kegiatan pertambangan. Alasan ini dapat diterima jika Kadis ESDM bertindak selaku inspektur tambang. Hal ini perlu dikonfirmasi, Kadis ESDM bertindak dalam kapasitas apa.

Namun demikian, perlu diingat bahwa pemberhentian sementara karena alasan pengawasan selaku insepektur tambang, secara limitatif tertuju hanya kepada keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 96 UU Minerba Jo Pasal 113 ayat (4) UU Minerba Jo Pasal 76 ayat (4) PP 23/2010 Jo Pasal 46 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26/2018. Artinya di luar ketentuan tersebut, Ispektur tambang tidak memiliki kewenangan melakukan pemberhentian sementara aquo.

Penggunaan kewenangan inspektur tambang pun disyaratkan setelah melalui tahapan penilaian atas hasil inspeksi, penyelidikan dan pengujian atas kegiatan pertambangan. Selain itu, pemberian sanksi pemberhentian sementara didahului dengan teguran yang diikat oleh limitasi waktu tertentu. Rasanya sulit menerima berdasar rasio temporis dalam waktu 1 (satu) hari seluruh tahapan pengawasan dan evaluasi terjalankan.

Selanjutnya, menilik surat Kadis ESDM Nomor 540/852 tertanggal 12 maret 2019   yang meminta suspend kepada Direktur Jendral Mineral dan Batubara KESDM RI atas salah satu IUP yang berstatus penanaman modal asing, secara substansi mengandung kekaburan formil. Hal ini benderang sebagai mana syarat pemberhentian sementara karena keadaan kahar, mengharuskan adanya permohonan dari pemegang IUP (vide: Pasal 77 ayat (1) PP 23/2010).

Secara hukum, dapat dipastikan usulan suspend aquo akan kandas. Kepastiannya merujuk ketentuan norma Pasal 77 ayat (1) PP 3/2010. Hal ini benderang jika dicermati isi surat susulan suspend yang tidak menegaskan adanya permohonan dari Pemegang IUP. Yang terjadi, justeru Kadis ESDM mempososikan diri selaku pemohon penghentian sementara, padahal ia bukanlah pemegang IUP.

Tak ada pilihan lain, Pemerintah Provinsi in casu Gubernur wajib menemukan skema pemberhentian sementara yang berujung pada pencabutan IUP. Skema tersebut mesti kuat dan berdasar hukum. Pilihan skema pemberhentian sementara akan menentukan validitas keputusan pencabutan IUP kelak.

Berdasar regulasi pertambangan, Gubernur tidak boleh secara serampangan bertindak mencabut IUP tanpa pemberhentian sementara. Tindakan secara langsung mencabut IUP hanya dapat dilaksanakan jika pemegang IUP pailit atau melakukan tindak pidana pertambangan.

Publik menaruh harapan kepada Gubernur, agar seluruh keputusannya yang berujung pada pencabutan IUP dapat menjadi solusi permanen. Keputusan yang diambil Gubernur jika diuji pada kekuasaan kehakiman secara predictiable dapat dimenangkannya. Hal ini demi kelangsungan kehidupan sosiologis dan ekologis pulau Wawonii. BERSAMBUNG…!!!

Baca Juga :  Atlet Asal Sultra Bawa Timnas Sepak Takraw ke Final Nomor Kuadran

Penulis: Mantan Ketua BEM Fak.Hukum UHO/Praktisi Hukum

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
4
loading...