Satu PNS Pemkot Kendari Terpidana Korupsi Masih Terima Gaji dan Belum Dipecat

715
 

Kendari, Inilahsultra.com – Murdiantoro, salah satu Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemkot Kendari terpidana kasus korupsi masih menerima gaji dan belum dipecat sebagai ASN padahal kasus hukumnya sudah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Murdiantoro merupakan mantan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Kendari dengan kasus korupsi pengadaan alat pakan senilai Rp 400 juta anggaran tahun 2017 lalu yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Kendari.

- Advertisement -

Pada Selasa 29 Januari 2019 lalu, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kendari menjatuhkan vonis 1 tahun kurungan kepada Murdiantoro. Dengan keputusan itu Murdiantoro diberikan waktu selama 14 hari untuk melakukan banding.

Kepala Bidang (Kabid) Mutasi Promosi dan Disiplin Pegawai Negeri Sipil BKPSDM Kota Kendari, Machlil Rusmin mengatakan, sebelumnya Murdiantoro akan melakukan banding dan diberi waktu selama 14 hari. Namun, sampai saat ini tidak ada info terkait banding.

“Saat ini sementara diproses pembuatan surat keputusan (SK) pemecatan pak Murdiantoro termaksud terpidana korupsi lainnya,” kata Machlil Rusmin saat ditemui di ruang kerjannya, Senin 18 Maret 2019.

Setelah SK selesai dibuat, lanjut Machlil, surat tersebut akan diteruskan kepada pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir untuk ditandatangani.

“Dalam waktu dekat ini akan kita serahkan SK tersebut, setelah itu akan dilakukan pemberhentian ASN terpidana korupsi,” jelasnya.

Saat ini, kata Machlil, Murdiantoro masih menerima upah gaji sebanyak 50 persen dari total gaji yang diterima sebelumnya.

“Gajinya Rp 4 juta dan dipotong setengah, jadi saat ini dia terima Rp 2 juta. Nanti ada salinan pemecatan baru dibekukan gajinya,” jelasnya.

Selain Murdiantoro, ada dua ASN terpidana korupsi yang belum dipecat,
Lurah Anduonohu Riswan Nur terkena operasi tagkap tangan (OTT) dari Tim Sapu Bersih Pemberantasan Pungutan Liar (Saber Pungli) Polda Sultra pada tahun 2018 lalu dengan barang buki uang tunai sebesar Rp 2.850.000, dan telah memiliki keputusan inkrah.

Kemudian, mantan Bendahara Pengeluaran di Sekretariat DPRD Kota Kendari Nurmaena. Pada tahun 2013 Kejaksaan Negeri Kendari sesuai dengan putusan Mahkama Agung Nomor 567K/pidsus/2013 tanggal 25 Juni 2013. Nurmaena divonis 1 tahun 4 bulan dan denda Rp 50 juta dan wajib membayar uang pengganti sebesar Rp 95 juta lebih dan subsider 1 bulan.

Bersangkutan melanggar Undang-Undang 31 tahun 1999 Pasal 3 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi.

“Kalau yang dua ini sudah dibekukan dan tidak ada lagi gajinya,” tutupnya.

Penulis : Haerun
Editor : La Ode Pandi Sartiman

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...