Soal IUP di Pulau Wawonii dan Kabaena, Ali Mazi : Pencabutan IUP Tidak Mudah

1794
Ali Mazi

Kendari, Inilahsultra.com – Gubernur Sultra Ali Mazi merespon rencana Wakil Gubernur Sultra Lukman Abunawas untuk mencabut izin usaha pertambangan di Pulau Wawonii selama 10 hari sejak Kamis pekan lalu.

“Insya-Allah lah,” kata Ali Mazi soal rencana pencabutan IUP saat ditemui di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sultra, Rabu 20 Maret 2019.

- Advertisement -

Namun demikian, kata dia, pencabutan IUP tidak lah mudah. Pencabutan harus sesuai aturan dan undang-undang.

“Seberapa besar kesalahan mereka, nanti dilihat,” katanya.

Menurut Ali Mazi, tujuan para penambang itu awalnya niat baik dalam memberi investasi di daerah.

“Untuk kemajuan daerah juga. Kalau memang sudah lakukan pelanggaran sesuai ketentuan undang-undang, yah wajib hukumnya (dicabut),” ujarnya.

Namun, bagi perusahaan tambang yang tidak melakukan pelanggaran tidak serta merta pula dicabut meskipun berada di Pulau Wawonii.

“Bagi yang tidak melakukan pelanggaran tidak semudah itu (dicabut),” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK La Ode M Syarif menyatakan, penerbitan IUP di Pulau Wawonii dan Kabaena merupakan kejahatan lingkungan dan kemanusiaan.

Terhadap hal ini, Ali Mazi mengaku, sudah pernah menggelar rapat dengan KPK.

“Bahkan kami sudah beraudiensi,” ujarnya.

Menurutnya, pertemuan itu salah satu hasilnya adalah bagi tambang yang masuk kategori non clear and clean (CnC) diimbau untuk dicabut dan selanjutnya dilelang.

“Itu hanya soal non CnC saja. Kita diimbau untuk segera mencabutnya,” katanya.

Terkait IUP di Pulau Wawonii dan Kabaena melanggar UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Ali Mazi tidak menampik.

“Sepertinya begitu (bertentangan dengan UU 27 Tahun 2007),” katanya.

Namun lagi-lagi, Ali Mazi tidak menegaskan langkah konkrit terhadap dugaan pelanggaran itu.

Ia mengaku dirinya belum mendalami pelanggaran dimaksud.

Rencananya, ia akan menggelar rapat koordinasi dengan bupati wali kota serta forum komunikasi pimpinan daerah.

“Dalam waktu dekat rapat koordinasi tentu juga dengan kejaksaan,” pungkasnya menutup wawancara.

Penulis : La Ode Pandi Sartiman

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1
loading...