Lukman Abunawas Lempar Bola Pencabutan IUP ke Ali Mazi

1094
 

Kendari, Inilahsultra.com – Wakil Gubernur Sultra Lukman Abunawas menyatakan seluruh izin usaha pertambangan (IUP) di Pulau Wawonii pasti akan dicabut.

Pihaknya, telah menggelar dua kali rapat khusus rencana pencabutan IUP di pulau kelapa itu.

- Advertisement -

Sesuai limit waktu yang diberikan masyarakat, pencabutan IUP selama 14 hari atau hingg 25 Maret 2019.

Namun, pencabutan IUP ini yang berhak bertanda tangan adalah gubernur. Tentunya, bolanya nanti di Ali Mazi.

“Kemarin sudah final, tinggal gubernur tanda tangan,” ungkap Lukman Abunawas usai menghadiri acara BKKBN di Hotel Claro, Kamis 21 Maret 2019.

Lukman menegaskan, publik tidak usah ragu. Dirinya punya komitmen untuk mencabut IUP di Pulau Wawonii.

Menurut Lukman, pencabutan IUP di pulau itu sudah memenuhi beberapa syarat.

Misal, berkait Undang-Undang 27 Tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil disebutkan bahwa Pulau Wawonii tak boleh ditambang.

“Pencabutan IUP pertama unsur lingkungan, pencemaran lingkungan, kawasan dihuni masyarakat tidak layak untuk ditambang,” jelasnya.

Selain itu, pertimbangan lain adalah hasil rapat di Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) disebutkan bahwa Pulau Wawonii tidak dimungkinkan penambangan.

“Kemudian syarat situasi kahar dan kerusuhan. Kemarin itu kan ada demo. Demo ini tidak bisa dibiarkan, karena bisa terjadi Instabilitas apalagi menghadapi pemilu,” bebernya.

Namun demikian, Lukman menggarisbawahi bahwa tidak semua tambang yang dicabut.

Sebab, tambang itu banyak jenisnya. Ada logam dan batuan.

Khusus logam berupa, nikel, emas dan krom. Sedangkan batuan berupa pasir dan batu kerikil.

Nah, tambang logam ini lah yang kemudian wajib diterbitkan dan dienyahkan dari Pulau Wawonii.

“Yang dicabut adalah hanya tambang logam dan nikel,” tuturnya.

Ia mengaku, di Pulau Wawonii ada di 15 IUP dengan status eksplorasi. Ia mengklaim, seluruh IUP itu belum beroperasi atau berproduksi.

“Baru akan beroperasi, sekarang baru izin amdal dan pembangunan jeti pelabuhan,” jelasnya.

Bagi IUP yang sementara berusaha mendapatkan izin, Lukman menyebut tidak akan diberikan izin. Bagi tambang yang sudah memperoleh IUP, akan dicabut.

“Itu langsung pemerintah mencabutnya,” pungkasnya.

Penulis : La Ode Pandi Sartiman

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1
Komentar
loading...