Ditagih Janji Potong Leher, Lukman Abunawas: Asalkan Pak Ali Mazi Yang Potong

5670
Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra, Ali Mazi dan Lukman Abunawas. (Foto: Kominfo Sultra)

Kendari, Inilahsultra.com – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Lukman Abunawas mengaku masih terus berjuang mengupayakan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Konawe Kepulauan.

Sebagaimana disampaikan di hadapan massa demonstran “Tolak Tambang Wawonii” 14 Maret lalu, mantan Bupati Konawe dua periode itu menegaskan akan memenuhi janji “potong leher” jika IUP tambang batal dicabut dalam waktu 10 hari.

- Advertisement -

Ditanya terkait keseriusan mengorbankan nyawa demi masyarakat Wawonii lewat aksi gorok leher, Ketua KONI Sultra itu menegaskan tetap konsisten dengan janjinya tersebut.

Lukman tak mau disebut ingkar janji. Terlebih, komitmen tersebut disampaikan dan didengar langsung masyarakat Konkep yang kala itu menyampaikan aspirasinya di Kantor Gubernur Sultra.

Hanya saja, mendadak ada syarat lain diajukan Lukman jika batas waktu pencabutan IUP Wawonii ternyata mulur dari batas waktu yang ia janjikan.

Ia hanya mau melaksanakan janji “Potong Leher” di hadapan masyarakat Konkep jika Gubernur Sultra, Ali Mazi bertindak sebagai eksekutor. Meski syarat tersebut terkesan mustahil, Lukman mengklaim tak akan ingkar janji.

Hal itu disampaikan Lukman Abunawas menyusul deadline waktu janji “potong leher” kian dekat.

“Saya relakan asal Pak Ali Mazi yang potong,” singkat Lukman Abunawas diwawancarai usai pelantikan Kepala Sekolah SMA di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Senin 25 Maret 2019.

Ia mengaku ikhlas jika ritual gorok leher dilakukan oleh rekan duetnya, Ali Mazi. Lukman pun memempersilakan Gubernur Sultra menyembelih lehernya jika pencabutan IUP meleset dari janji yang diucap di hadapan masyarakat Wawonii.

Kata Lukman, ia tak mungkin mengkhianati janji yang terlanjur diucap di hadapan masyarakat Wawonii. Untuk itu, ia menyatakan saat ini tengah melakukan berbagai upaya agar IUP di Konkep segera dilakukan cabut.

Ia sendiri meminta masyarakat Konkep sedikit bersabar. Ia menyatakan masih ada waktu dua hari dirinya menunaikan janji penuntasan IUP Konkep.

“Kan masih ada waktu. Belum 10 hari. Sampai tanggal 28. Ini kita besok ada rapat lagi soal IUP,” ujar Lukman.

Menurut Lukman tak semua IUP di Konkep dicabut. Hanya ada beberapa yang masuk dalam daftar “delete” Pemprov Sultra. Diantaranya adalah IUP tambang nikel dan krom yang sebagian besar menguasai daratan Konkep saat ini.

Sementara, aktivitas penambangan pasir di Pulau Kelapa, ujar Lukman akan tetap dipertahankan.

Ditanya berapa banyak IUP yang bakal dicabut, Lukman belum mau memberi rincian.

“Tambang pasir tidak. Semua tambang nikel dan krom dicabut. Pokoknya ada,” tambah Lukman.

Terpisah, Gubernur Sultra, Ali Mazi justru menyatakan tak mudah mendelete seluruh IUP tambang di Konkep. Politisi NasDem itu berujar dirinya masih melakukan telaah terkait kebijakan tambang Konkep.

Janji “gorok leher” sendiri disampaikan Lukman saat menerima demonstran Tolak Tambang Wawonii 14 Maret lalu. Dihadapan ribuan massa, Wagub Sultra menyatakan siap mempertaruhkan jabatan bahkan nyawa lewat aksi “potong leher” jika dalam waktu 10 hari jika tuntutan pencabutan IUP tambang di Konkep gagal.

“Saya pertaruhkan jabatan sebagai wakil gubernur, jabatan biro hukum , Kadis ESDM kalau tidak benar IUP di Konkep tidak akan dicabut, maka potong leher kita,” ucap Lukman di hadapan massa pengunjuk rasa kala itu.

Demonstrasi penolakan tambang Wawonii di Kantor Gubernur tersebut merupakan aksi kedua setelah unjuk rasa berdarah 6 Maret 2019.

Lebih jauh, data dirilis Inilahsultra.com ramai penerbitan IUP tambang di Konkep diketahui dimulai saat Lukman Abunawas menjabat Bupati Konawe. Kala itu, Konkep masih masuk dalam wilayah adminitrasi Kabupaten Konawe dengan nama Kecamatan Wawonii.

Sejak Desember 2007-Maret 2012, total 16 IUP diterbitkan Lukman Abunawas di Kabupaten Konkep. Sebagian besar berupa IUP eksplorasi tambang nikel dan krom yang luasnya mencakup 30 persen lebih wilayah Konkep.

Terkait hal itu, Komisioner KPK, Laode Syarif dalam akun tweeter menyebut penerbitan IUP tambang di Konkep dan Pulau Kabaena merupakan kejahatan lingkungan dan kemanusiaan. Kebijakan disebut melanggar UU Nomor 27 tahun 2007.

Penulis : Siti Marlina
Editor : La Ode Pandi Sartiman

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
2
loading...