Buka Musrembang, Bupati Buton Minta OPD Maksimalkan Pengelolaan SDA

214
 

Pasarwajo, Inilahsultra.com – Bupati Buton La Bakry membuka pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) di Aula Kantor Bupati Buton, Kamis 28 Maret 2019.

Musrembang kali mengusung tema peningkatan nilai tambah ekonomi produk unggulan daerah. Musrembang ini diikuti Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan menghadirkan pemateri dari Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI, Sekretariat Jenderal Bina Bangda Kemendagri, dan Dinas Kelautan Provinsi Sultra.

- Advertisement -

Bupati Buton La Bakry mengatakan, Musrembang wajib dilaksanakan untuk menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penjabaran rencana pembangunan daerah untuk jangka waktu satu tahun.

“Ini untuk mematangkan rencana kerja pemerintah daerah dan rencana kerja pemprov dan ini puncak pelaksanaan yang dilakukan prosesnya dari desa,” terangnya.

Dia menyebutkan, pertumbuhan ekonomi menjadi perhatian pemerintah tahun 2018 lalu sebesar 4,74 persen. Namun hanya dicapai 3,85 persen, dibawah rata-rata pertumbuhan nasional.

Hal ini disebabkan leading sektor pertumbuhan ekonomi masyarakat belum menjadi harapan. Sehingga peran perusahaan daerah (Perusda) harus dimaksimalkan agar memberikan kontribusi bagi daerah.

Dia menjelaskan, sumber pendapatan daerah selama ini salah satunya berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan pengelolaan aspal. Selain itu, sektor perikanan diharapkan bisa menjadi tambahan kedepannya.

“Nantinya jangan hanya dari luar yang berperan namun pemerintah dan rakyat juga ikut andil didalamnya. Sentra kelautan terpadu direalisasikan melibatkan banyak masyarakat sehingga nelayan kita berpendidikan,” katanya.

Dia berharap, dalam memanfaatkan potensi unggulan dapat dikelola untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Sementara itu, Kepala Bappeda Sultra J Rober mengatakan, agar daerah menyelaraskan perencanaan pembangunan antar daerah dan pemprov.

Saat ini, presentase penduduk miskin di Sultra tahun 2013 sebanyak 3300 jiwa dan 2018 sebanyak 3100 jiwa, turun 2,4 persen.

Kata dia, menjadi prioritas pemerintah provinsi saat ini diantaranya penanggulangan kemismikinan, peningkatan sumber daya alam, peningkatan ekonomi, infrastruktur, tata kelola pemerintahan dan pembagunan berkelanjutan.

“Pemprov hingga tahun 2020 mendatang alokasi APBD ada 3 program utama diantaranya, pembangunan jalan menuju kawasan pariwisata Toronipa dan pembangunan rumah sakit jantung dengan anggaran Rp 26 Triliun,” jelasnya.

Reporter: Waode Yeni Wahdaniah

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...