Kendari, Inilahsultra.com – Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla terus meningkatkan produktifitas pertanian termasuk infrastruktur dalam mencapai misi ketahanan pangan nasional.
Program yang paling santer digalakkan pemerintahan Jokowi adalah meningkatkan nilai tukar petani (NTP) secara nasional.
Kabar baiknya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), NTP Sulawesi Tenggara pada Maret 2019 tercatat 94,19 atau mengalami kenaikan sebesar 1,41 persen dibanding bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 92,87.
Data BPS menyebut, NTP Subsektor Tanaman Pangan (NTPP) 90,58; Subsektor Hortikultura (NTPH) tercatat 92,90, Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) 84,86, Subsektor Peternakan (NTPT) 105,90 dan Subsektor Perikanan (NTNP) 116,57.
“Sedangkan Indeks NTP Nasional sebesar 102,73 atau turun sebesar 0,21 persen dari sebelumnya 102,94,” tulis data BPS dalam laman resminya.
Pada bulan Maret 2019, secara nasional 17 provinsi mengalami kenaikan NTP, sedangkan 16 provinsi lainnya mengalami penurunan NTP.
“Kenaikan tertinggi tercatat di Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu sebesar 1,41 persen, sedangkan penurunan terbesar tercatat di Provinsi DKI Jakarta sebesar 2,43 persen,” bebernya.
Meski demikian, pada Maret 2019 Provinsi Sulawesi Tenggara tercatat mengalami deflasi perdesaan sebesar 0,31 persen. Hal ini terjadi karena adanya penurunan indeks harga pada dua kelompok konsumsi rumah tangga, yaitu subkelompok bahan makanan dengan penurunan sebesar 0,74 persen dan subkelompok perumahan sebesar 0,13 persen.
Sedangkan subkelompok yang lain tercatat naik, yaitu subkelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 0,11 persen, kelompok sandang 0,07 persen, kelompok kesehatan 0,01 persen, kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga 0,05 persen, dan kelompok transportasi dan komunikasi naik sebesar 0,04 persen.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin, Mardani Maming menilai, kenaikan NTP ini merupakan bukti kerja nyata Jokowi-Jusuf Kalla di sektor pertanian.
Menurutnya, sejak memimpin Indonesia pada 2014 lalu, Jokowi memiliki cita-cita mensejahterakan kelompok petani di Indonesia, tak terkecuali di Sultra.
“Ini merupakan salah satu nawacita Joko Widodo dalam meningkatkan kesejahteraan petani,” katanya.
Salah satu contoh perbiakan sektor pertanian adalah menata kembali regulasi di bidang ini. Selama empat tahun pemerintahan Jokowi-JK, Kementerian Pertanian telah melakukan deregulasi dengan mencabut 291 Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) atau Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) yang dianggap menghambat investasi di sektor pertanian.
“Hal ini untuk mencapai target swasembada pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional,” tambahnya.
Sementara itu, Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) menilai, selama 4 tahun masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK), sektor pertanian mampu memberikan kontribusi positif untuk perekonomian Indonesia.
Dinukil Liputan6.com, Wakil Ketua KEIN Arif Budimanta mengatakan, dalam 4 tahun terakhir, kinerja di sektor pertanian terus meningkat dan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan.
Dia menjelaskan, pada periode 2011-2014, pertumbuhan sektor tanaman pangan rata-rata sekitar 1,48 persen per tahun. Kemudian 2015 hingga semester I 2018 rata-rata pertumbuhannya sekitar 2,20 persen per tahun.
Salah satu yang dicapai sektor pertanian yaitu peningkatan produksi jagung. Pada 2017, produksi jagung Indonesia mencapai 27,95 juta ton hingga diekspor sebanyak 47 ribu ton.
“Selama periode 2015-2017 jagung mengalami pertumbuhan produksi rata-rata per tahun sebesar 13,98 persen, sedangkan dalam rentang waktu 2012 sampai 2014, jagung hanya memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 2,68 persen,” ungkap dia.
Selain itu, lanjut dia, secara volume, ekspor komoditas pertanian periode 2015-2018 mengalami rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 10,4 persen. Sementara itu, pada 2011-2014 ekspor komoditas pertanian hanya tumbuh rata-rata sebesar 2,8 persen per tahunnya.
“Sektor pertanian memiliki peranan penting. Selama periode 2015 sampai 2018 sektor pertanian menyumbang sekitar 13,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB),” tandas dia.
Nilai investasi pertanian RI di 2017 tercatat naik mencapai Rp 45,9 triliun, tumbuh 14,2 persen per tahun sejak 2013. Kenaikan nilai investasi industri pertanian nasional disebabkan deregulasi kemudahan berusaha. Sementara itu, akumulasi peningkatan investasi pertanian Indonesia 2013-2017 mencapai Rp 61,97 triliun. (adv)
Editor : La Ode Pandi Sartiman
