Dugaan Pungli Pengadaan Komputer Terungkap di SMPN 12 Kendari

983
Bukti kwitansi dugaan pungli di salah satu sekolah di Kota Kendari.
Bacakan

Kendari, Inilahsultra.com – Dugaan pungutan liar (pungli) dengan mengatasnamakam uang komite kembali terjadi dalam dunia pendidikan di Kota Kendari.

-Advertisements-

Dugaan pungli kali ini terjadi di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 12 Kendari, dimana orang tua siswa diminta pembayaran uang sebesar Rp 200 ribu untuk pengadaan komputer yang dipermasalahkan salah satu orang tua siswa.

Orang tua siswa diminta dirahasiakan namanya mengatakan, dirinya kaget saat dimintai untuk membayar uang sebesar Rp 200 ribu oleh pihak sekolah dengan alasan pengadaan komputer.

“Kita disuruh membayar uang sebesar Rp 200 ribu untuk pengadaan komputer dari sekolah,” katanya saat dihubungi Inilahsultra melalui telepon selulernya, Senin 8 April 2019.

Dalam pembayaran itu, lanjut dia, pihak sekolah menyiapkan kwitansi pembayaran pengadaan komputer komite sekolah dengan ditandatangani oleh bendahara komite sebagai bukti siswa kelas 3 telah membayar.

“Dalam kwitansi pembayaran itu, untuk uang pengadaan komite sekolah sebanyak 40 set/paket,” jelasnya.

Bukan hanya kelas 3, lanjut dia, pembayaran itu ditujukan juga pada siswa kelas 1 dan kelas 2 dengan alasan yang sama untuk pengadaan komputer.

“Kelas 1 dan kelas 2 disuruh juga membayar, tapi mereka tidak ditentukan nominalnya berapa, sesuai dengan orang tua siswa,” ucapnya.

Dikonfirmasi Kepala SMPN 12 Kendari Sabil menjelaskan, membenarkan ada pembayaran dilakukan oleh siswa untuk pengadaan komputer, karena atas kemauan orang tua siswa menginginkan anak-anaknya dalam pemebelajaran menggunakan komputer.

“Saya bilang pada saat itu komputer di sekolah terbatas hanya 30 unit, tapi kalau bisa dibantu kita adakan tambahan komputer,” jelasnya saat dihubungi melalui telpon selulernya, Senin 8 April 2019.

Sesuai dengan permintaan orang tua siswa, lanjut Sabil, komite sekolah memanggil semua orang tua siswa dengan mengadakan rapat dua kali, tapi tidak semua orang tua siswa menghadiri rapat tersebut.

“Yang datang itu orang tua siswa menyepakati pembayaran dengan model patungan mengadakan komputer 40 unit untuk membantu sekolah dalam pembelajaran. Ini bukan pungli tapi patungan dari orang tua siswa,” jelasnya.

“Sebenarnya ini bukan untuk UNBK, tapi tidak salah juga digunakan untuk ujian. Jelasnya itu sasarannya untuk model pembelajaran siswa,” tambahnya.

Dalam pertemuan itu, kata Sabil, orang tua siswa sepakat membayar Rp 200 ribu, dan ada juga yang membayar di bawah Rp 200 ribu karena bentuk sumbangan dari orang tua siswa ini tidak mengikat.

“Tidak ada yang dipaksakan dan tidak ada yang diwajibkan untuk pembayaran itu karena di dalamnya bentuk sumbangan,” jelasnya.

Berdasarkan persetujuan orang tua siswa, lanjut Sabil, komite menyanggupi dan membantu 40 unit dengan patungan Rp 200 ribu dengan jumlah 800 siswa.

“Target 40 unit komputer tidak terpenuhi karena orang tua siswa yang menyumbang tidak semua Rp 200 ribu. Jadi saat ini hanya 21 unit komputer yang ada,” jelasnya.

“Saya hanya terima 21 unit komputer tapi saat ini komite belum menyerahkan sebagai hibah ke pemerintah agar bisa menjadi aset,” jelasnya.

Sebelumnya, kata dia, Ombudsman pernah datang di sekolahnya untuk menanyakan dan mengetahui soal pembayaran uang komite pengadaan komputer di SMPN 12 Kendari dengan menyarankan untuk membuat surat pernyataan pembayaran tidak dipaksakan.

“Ombudsman menyarankan kami membuat surat dan dibagikan kepada orang tua siswa, bahwa pembayaran ini dalam bentuk patungan tidak ada paksaan berapa dan waktunya tidak ditentukan,” tutupnya

Untuk lebih mengetahui pembayaran Rp 200 ribu ini, kata Sabil, ia meminta jurnalis menanyakan ke pihak komite karena mereka yang melaksanakan.

“Dalam proses penggalangan saya tidak tahu, bagaimana modelnya, bagaimana uangnya, sudah berapa uang yang terkumpul. Pasalnya, yang mengetahui semua itu adalah komite sekolah,” tutupnya.

Untuk diketahui dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah dilarang untuk melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua wali murid dalam bentuk sumbangan dengan mengatasnamakan uang komite.

Penulis : Haerun
Editor : La Ode Pandi Sartiman

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
-Advertisements-
loading...