Bawaslu Temukan Dugaan Pidana Pemilu dan Pelanggaran Etik saat Pencoblosan di Sultra

481
bahari

Kendari, Inilahsultra.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sultra menemukan dugaan pelanggaran pidana pemilu dan pelanggaran etik penyelenggara selama pencoblosan Pemilu 2019.

Terhadap temuan Itu, Bawaslu Sultra menginstruksikan kepada seluruh jajarannya di bawah untuk segera memproses pidana pemilu dan dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu.

- Advertisement -

Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Sultra Bahari mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menerima laporan terkait dugaan pelanggaran pidana pemilu maupun etik penyelenggara.

Hanya saja, kata dia, laporan sudah masuk di beberapa Bawaslu kabupaten atau kota.

“Bawaslu kabupaten sudah menangani itu semua. Kita sudah sampaikan kepada jajaran kasus pidana pemilu ini segera diproses di Gakkumdu,” kata Bahari.

Ia mengaku, kasus dugaan pelanggaran pidana pemilu tidak terlepas dari rentetan pelanggaran etik dari penyelenggara di bawah.

Untuk itu, selain pidana pemilunya diproses, mereka meminta pelanggaran etiknya juga untuk ditindaklanjuti.

“Namun, dugaan pelanggaran etik badan adhok dikembalikan ke lembaganya masing-masing untuk diproses,” jelasnya.

Sejauh ini, Bawaslu Sultra telah mengeluarkan surat instruksi kepada jajarannya terhadap penanganan pelanggaran yang terjadi.

“Menginstruksikan kepada Bawaslu kabupaten kota melakukan proses penanganan pelanggaran terhadap peristiwa pelanggaran pada masa tenang, pemungutan suara dan penghitungan suara,” katanya.

Bahari merinci, dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dilaporkan ke Bawaslu kabupaten kota terkait dengan penggunaan C6 orang lain.

Menurutnya, penggunaan C6 orang lain ini menjadi salah satu penyebab pemungutan suara ulang (PSU). Bagi yang terbukti menggunakan C6 orang lain, sanksinya pidana.

Hal itu mengacu pada regulasi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Pada pasal 533 menggunakan C6 orang lain ancamannya 1 tahun 6 bulan dan denda Rp 18 juta.

Selain itu, ikut melanggar Perbawaslu nomor 7 tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu serta Perbawaslu Nomor 9 tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

“Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 kali di 1 TPS atau lebih dipidana paling lama 1 tahun 6 bulan dan denda paling banyak Rp 18 juta rupiah,” pungkasnya.

Penulis : La Ode Pandi Sartiman

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...