Pemilu hingga PSU adalah Pengorbanan Uang Rakyat

425
(Istimewa)

Kendari, Inilahsultra.com – Anggaran negara sudah sedemikian banyak digelontorkan untuk Pemilu 2019. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, total uang negara yang dikucurkan Rp 25,59 triliun.

Namun, merogoh uang rakyat hanya untuk Pemilu 2019 tak berhenti di 17 April 2019.

- Advertisement -

Gelaran pemungutan suara ulang (PSU) kembali harus mengorbankan uang rakyat untuk memuluskan kepentingan para kandidat peserta pemilu berebut kuasa.

Di Sulawesi Tenggara sendiri misalnya, ada 61 TPS yang akan menggelar PSU. Di sana tidak hanya melulu berbicara soal suara rakyat, tapi pula uang rakyat yang dikorbankan selanjutnya.

Inilahsultra.com merinci, kebutuhan anggaran untuk PSU ini tidak sedikit dengan pembiayaan macam-macam.

Khusus di KPU saja, misalnya, harus kembali membiayai honor 7 petugas KPPS dan 2 linmas. Kemudian, pembangunan TPS, pengadaan logistik beserta distribusinya serta kebutuhan makan dan minum penyelenggara di bawah.

Kita ambil saja honor KPPS dan Linmas. Total di 62 TPS yang menggelar PSU, dibutuhkan 434 petugas KPPS dan 124 linmas.

Berdasarkan aturan, honor ketua KPPS dan anggota berbeda. Ketua mendapat honor Rp 550 ribu sedangkan anggotanya Rp 500 ribu. Sedangkan linmas Rp 400 ribu.

Kita ambil untuk ketua KPPS. Sebanyak 62 ketua KPPS membutuhkan Rp 34.100.000 atau Rp 34 juta untuk honor mereka. Kemudian, untuk anggota KPPS sebanyak 6 orang setiap TPS dibutuhkan Rp 186 juta untuk honor mereka.

Belum lagi untuk linmas berjumlah 124 orang. Setiap anggota linmas mendapat honor Rp 400 ribu. Bila dikalikan dengan seluruh linmas yang menggelar PSU, maka uang negara yang dikeluarkan sebanyak Rp 49.600.000 atau Rp 49,6 juta.

Jika ditotalkan, khusus untuk honor KPPS dan linmas sebanyak Rp 269.700.000 atau Rp 269,7 juta. Jumlah yang sangat fantastis hanya untuk honor.

Ini belum biaya pembangunan TPS. Pada 17 April 2019 lalu, total pembangunan TPS dihargai Rp 1,6 juta. Bila kemudian skema serupa diberlakukan pada PSU, maka total anggaran untuk pengadaan ini sebanyak Rp 99,2 juta.

Belum lagi pengadaan logistik, macam tinta dan lain-lain untuk kebutuhan di TPS.

Penganggaran ini baru di penyelenggara KPU. Belum di Bawaslu dengan jumlah PPL sebanyak 62 orang.

Ketua KPU Sultra La Ode Abdul Natsir menyebut, pada dasarnya, di dalam mata anggaran KPU tidak disebut pemungutan suara ulang (PSU).

“Karena PSU ini keadaan yang di luar dan tidak bisa duga. Ini tidak diatur dalam penganggaran, namun kita harus lakukan,” katanya, Kamis 25 April 2019.

Sekretariat Jenderal KPU RI, kata Natsir, telah mengirim surat kepada masing-masing satker yang ada PSU-nya agar melakukan revisi terhadap anggaran yang ada.

“Mengoptimalkan anggaran yang ada agar PSU ini bisa jalan,” katanya.

PSU karena Terjadi Pelanggaran

Di Sultra, ada 62 TPS yang akan digelar PSU dari total 67 rekomendasi yang dikeluarkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Baca Juga :  Hari Ketiga Pencarian Korban Dimangsa Buaya di Konawe Belum Ditemukan

Digelarnya PSU di 62 TPS didasari oleh beberapa pelanggaran. Setidaknya, ada 9 yang tercatat berdasarkan rekomendasi Bawaslu. Yakni,

Pertama, pencoblosan dengan menggunakan C6 milik orang lain.

Kedua, pemilih tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb yang memiliki KTP/ identitas di luar wilayah setempat.

Ketiga, memiliki KTP-Elektronik/ identitas namun terdaftar di DPT kabupaten lain.

Keempat, salah masuk TPS untuk menggunakan hak pilihnya walaupun dalam kecamatan yang sama.

Kelima, pembukaan kotak suara dan/atau dokumen pemungutan dan penghitungan suara yang tidak sesuai dengan prosedur.

Keenam, surat suara tidak ditandatangani Ketua KPPS.

Ketujuh, pencatatan DPTb yang tidak sesuai ketentuan tanpa menggunakan A.5-KPU.

Kedelapan, kesalahan pemberian jumlah surat suara bagi pemilih DPTb.

Kesembilan, pemilih melakukan dua kali pencoblosan.

Kapasitas Rendah Penyelenggara

Seluruh pelanggaran di muka sejatinya bisa dicegah jika penyelenggara di bawah cakap dan paham aturan. Bukan hanya KPPS atau pengawas TPS, saksi partai politik terkesan membiarkan pelanggaran terjadi.

Khusus Bawaslu dengan perangkat PPL-nya di TPS, harusnya lebih cakap dalam mengawasi setiap dinamika di TPS. Terlebih, mereka telah dimandatkan oleh aturan untuk melakukan koreksi terhadap pemilih yang mencurigakan.

Salah satu contohnya adalah adanya pemilih yang mencoblos dua kali dan menggunakan C6 orang lain.

Bagaimana mungkin, KPPS atau PPL tidak mengetahui bahwa pemilih tersebut memilih dua kali di TPS dan tidak dapat dideteksi.

Dalam Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang perekrutan badan adhock, anggota KPPS berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS tempat mendaftar.

Begitu juga Bawaslu. Mereka juga telah memiliki pedoman dalam rekruitmen pengawas tingkat kelurahan yang salah satu syaratnya adalah diutamakan berasal dari kelurahan/desa setempat.

Sembilan jenis pelanggaran yang memicu terjadinya PSU di 62 TPS bukan hanya kegagalan dari KPPS tetapi juga bentuk pelanggaran fatal dari pengawas TPS.

Lembaga pengawas pemilu ini seperti disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 370 memiliki tugas, dalam hal terjadi penyimpangan pelaksanaan pemungutan suara oleh KPPS/KPPSLN panwaslu kelurahan/desa/panwaslu LN/pengawas TPS memberikan saran perbaikan disaksikan oleh saksi yang hadir dan petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan TPS/TPSLN.

Kemudian, KPPS/KPPSLN wajib menindaklanjuti saran perbaikan yang disampaikan oleh pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Nah, apakah langkah pencegahan pengawas di 62 TPS yang PSU itu dilakukan? Jawabannya tidak.

Alih-alih mencegah, malah membiarkan pelanggaran terjadi. Segala masalah yang terjadi, lalu dicuci dengan rekomendasi PSU.

PSU ini merupakan buah dari keteledoran dan ketidakpahaman petugas KPPS dan pengawas di bawah akan tugasnya. Begitu juga saksi peserta yang cuman hanya diam.

Ketua Bawaslu Sultra Hamiruddin Udu pernah mengatakan bahwa, kapasitas penyelenggara tidak bisa dijamin dengan sekelumit kekurangannya.

Baca Juga :  DPR Hapus Ambang Batas Selisih Gugatan di MK

Menurutnya, Bawaslu telah melakukan sosialisasi hingga bimbingan teknis terhadap pengawasan di TPS hingga potensi kecurangannya.

Namun, ada saja, pelanggaran masih terjadi dan luput dari pengamatan pengawas di lapangan.

Ancaman Pidana untuk KPU

Mau tidak mau, KPU wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi Bawaslu. Apalagi PSU.

Dalam pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, PSU harus dilakukan apabila terjadi, bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

Ayat 2, pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat 4 keadaan sebagai berikut :

a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan.

c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau

d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Kemudian, pada Pasal 373 dijelaskan mengenai alur pengambilan keputusan PSU hingga waktu pelaksanannya.

Ayat 1, pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.

Ayat 2, usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan.

Ayat 3, pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Ayat 4, pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang.

Dalam hal KPU tidak melaksanakan PSU berdasarkan rekomendasi Bawaslu 10 hari sejak pemilihan, maka berkonsekuensi pidana.

Pada Pasal 549 UU Nomor 7 Tahun 2017, dalam hal KPU kabupaten/kota tidak menetapkan pemungutan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (3) sementara persyaratan dalam Undang-Undang ini telah terpenuhi, anggota KPU kabupaten/kota dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).

Rekomendasi Bawaslu Tak Kenal Waktu

Undang-Undang telah mewajibkan KPU melaksanakan PSU selama memenuhi syarat digelarnya pencoblosan ulang.

Pada Pasal 373 UU Nomor 7 Tahun 2017, PSU dilaksanakan dalam 10 hari setelah penghitungan suara di TPS selesai atau batasnya 27 April 2019.

Di Sultra sendiri, pada Kamis 18 April 2019, Bawaslu Sultra merekomendasikan PSU di 37 TPS. Ada 10 TPS yang dipastikan PSU, sisanya 27 TPS berpotensi PSU.

Berjalan waktu, rekomendasi PSU makin banyak. Pada Rabu 24 April 2019, tercatat sudah ada 49 TPS yang digelar PSU. Terakhir, pada 26 April 2019, KPU kembali mendapatkan rekomendasi PSU yang ditetapkan sebanyak 62 TPS.

Baca Juga :  KPU Sultra Akan Berhentikan Wahid Senin Depan

Rekomendasi Bawaslu di injuri time ini tentunya menyusahkan KPU. Terlebih, persoalan PSU, tidak melulu soal pencoblosan ulang.

Di sana mesti dipersiapkan banyak hal, utamanya logistik surat suara. Tidak semua di 62 TPS itu menggelar coblos ulang untuk semua jenis pemilihan.

Khusus, Pilpres, DPD dan DPR RI, logistik surat suaranya mungkin saja gampang diadakan dengan meminjam kelebihan di daerah lain.

Tapi, khusus untuk DPRD provinsi dengan enam daerah pemilihan, serta DPRD kabupaten atau kota membutuhkan pencetakan logistik lebih dulu.

Perkara pencetakan logistik ini pun tak mudah. Harus diusulkan ke KPU RI untuk kembali dicetak ke perusahaan rekanan yang ditunjuk.

Meski menyusahkan KPU, Bawaslu memiliki kewajiban merekomendasikan itu terlebih telah memenuhi syarat untuk PSU.

Terhadap rekomendasi Bawaslu yang datang bertubi-tubi di waktu kasip, KPU tak bisa berbuat banyak. Terlebih, aturan tidak membatasi waktu rekomendasi Bawaslu untuk PSU Pemilu 2019.

Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, tak ada satu pasal pun membatasi waktu rekomendasi. Yang ada hanya, waktu pelaksanaan PSU, digelar 10 hari setelah penghitungan suara di TPS.

Aturan soal pembatasan waktu rekomendasi Bawaslu, pernah diatur rigit di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 Pasa 112. Bunyinya barangkali begini, PSU direkomendasikan dua hari setelah pemungutan suara dan PSU dilaksanakan empat hari setelah penghitungan suara.

Konstalasi Politik Berubah

PSU ini tidak hanya akan merepotkan penyelenggara dalam menuntaskan proses Pemilu 2019. Lebih dari itu, PSU akan mengubah konstalasi politik baru di tingkat peserta pemilu.

Bagi peserta pemilu, hasil pencoblosan 17 April 2019 sudah diketahui minimal satu hari setelah penghitungan suara di TPS. Tentu, sudah ada yang merasa menang dan kalah.

Namun, dengan adanya PSU ini, membangkitkan kembali perlawanan peserta yang mungkin suaranya tertinggal tipis.

Begitu pula sebaliknya bagi yang unggul. Ia akan merasa was-was, khawatir perolehan suaranya bakal disalip kembali oleh pesaingnya.

Semangat ini kemudian menjadi dinamika politik baru jelang PSU 27 April 2019 di 62 TPS di Sultra.

Oleh Bawaslu, sudah merekam potensi kecurangan saat PSU, utamanya money politic dan intimidasi.

Untuk itu, Bawaslu Sultra menginstruksikan kepada jajarannya untuk meningkatkan pengawasan di setiap daerah yang terjadi PSU.

PSU ini menjadi gambaran gagalnya transfer pengetahuan ke tingkat bawah hingga kerugian terhadap uang rakyat berikutnya.

Ini lah pemilu, mengorbankan uang rakyat memilih pemimpin rakyat dan wakil rakyat. Meskipun keduanya sering abai soal rakyat.

Penulis : La Ode Pandi Sartiman
Pemimpin Redaksi Inilahsultra.com

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here