PROBLEMATIK PENERAPAN HUKUMAN KEBIRI TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ANAK

149
Opini Masri Said, SH.MH

OLEH : MASRI SAID, S.H.,M.H.(Advokat & Founder / Managing Partners MSC LAW FIRM)

Kasus teranyar yang sempat menggemparkan warga Sulawesi Tenggara, khususnya kota Kendari dan menjadi viral di jagad maya atau media sosial (medsos) yaitu kasus penculikan dan pencabulan 6 orang anak oleh seorang pedofil.

- Advertisement -

Kendati sempat banyak spekulasi yang berkembang dimasyarakat sebelum pelaku berhasil dibekuk oleh aparat gabungan TNI dan POLRI, bahwa pelaku penculikan dan pencabulan kemungkinan lebih dari 1 orang dan juga termasuk soal pelaku adalah oknum TNI Aktif atau eks TNI yang telah resmi diberhentikan turut menambah keresahan warga, tetapi setelah terduga pelaku berhasil ditangkap dan dijebloskan kedalam sel tahanan Mapolda Sultra maka perlahan semua spekulasi mulai tersingkap dan fakta mulai terungkap bahwa pelaku kekerasan seksual anak adalah pelaku tunggal yang belakangan diketahui dengan inisial (AP).

Pelaku adalah eks anggota TNI yang saat ini telah dipecat dari kesatuannya berdasarkan keterangan Pangdam XIV Hasanuddin melalui rilisnya dibeberapa media online.

Kasus kekerasan seksual pada anak semacam ini tentu menjadi hal yang paling menakutkan dan mengkhawatirkan masyarakat khususnya bagi para orang tua yang memiliki anak yang usianya masih dibawah umur.

Bisa dibayangkan bagaimana perasaan dan bathin orang tua dan keluarga yang anaknya menjadi korban kebejatan pelaku, hancur dan tercabik ibarat daging yang terkoyak, mungkin begitulah gambaran perasaan orang tua korban.

Publik pun merespon hal yang sama karena itu banyak masyarakat yang mengutuk keras aksi bejat tersebut dan dalam kecamuk emosi publik apalagi orang tua korban pasti menginginkan agar pelaku mendapat ganjaran yang setimpal dengan perbuatannya dan mayoritas publik menginginkan agar pelaku dihukum seberat-beratnya.

Bahkan ada diantara netizen yang berujar agar pelaku di hukum dengan pidana mati atau seringan-ringannya adalah hukuman penjara seumur hidup plus hukuman “Kebiri” bagi pelaku. Demikianlah publik merespon setiap tindak kejahatan yang terjadi, dalam kasus semisal pencurian saja emosi publik kerap tidak bisa dibendung bahkan sampai terjadi aksi main hakim sendiri hingga terduga pelaku meninggal dunia.

Apalagi dengan jenis tindak pidana sebagaimana yang dilakukan Pelaku (AP) yakni kekerasan seksual pada anak.

Untung saja pelaku tidak hakimi ramai-ramai oleh masyarakat saat pelaku berhasil ditemukan dan ditangkap aparat berkat kesigapan aparat penegak hukum.

Menarik bagi penulis untuk mengulas dari optik hukum tentang jenis hukuman “Kebiri” sebagaimana dikehendaki penerapannya oleh banyak kalangan termasuk dari aktivis perempuan dan anak.

Mungkin masih banyak masyarakat yang salah kaprah dan salah persepsi tentang hukuman kebiri dimaksud.

Dalam pemahaman publik bahwa kebiri adalah hukuman bagi pelaku dengan cara alat kelamin pelaku pedofil dipotong.

Apakah memang demikian yang dimaksud kebiri ? apa dasar hukum pemberlakuan hukuman kebiri ? serta bagaimana penerapan / problematik  penerapannya dalam hukum pidana di Indonesia.

Sekedar memperkaya khasanah pengetahuan kita tentang isu hukum ini maka penulis mencoba mengulasnya sebagai berikut :

Sebelum mengulas lebih jauh tentang jenis hukuman kebiri, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu jenis hukuman (pidana) sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dikenal 2 (dua) jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa/pelaku kejahatan yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

Baca Juga :  Pelajaran Kasus Nur Alam dan Aswad Sulaiman di Hari Anti-Korupsi se-Dunia

Ketentuan tentang jenis pidana ini diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang menyebutkan bahwa pidana pokok terdiri : a) Pidana Mati, b) pidana penjara, c) pidana kurungan, d) pidana denda, e) pidana tutupan.  Sedangkan pidana tambahan yaitu : a) Pencabutan beberapa hak tertentu, b) Perampasan barang tertentu, c) Pengumuman putusan hakim ;

Dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, jenis pidana pokok hingga saat ini tidak mengalami perubahan atau pengembangan namun berbeda dengan pidana tambahan yang telah mengalami perkembangan.

Pengaturan mengenai pidana tambahan juga terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya seperti dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 31/1999”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur pidana tambahan diantaranya : pembayaran uang pengganti, perampasan barang, penutupan perusahaan, dan pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Dasar Hukum Pengaturan Hukuman Kebiri

Hukuman kebiri adalah salah satu dari jenis pidana tambahan yang diatur diluar dari KUHP, pidana Kebiri diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 yang hingga saat ini juga masih menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Terbitnya Perpu ini dilatar belakangi oleh situasi dan kondisi darurat kekerasan seksual terhadap anak yang makin marak terjadi di Indonesia.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (serious crimes) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat.

Desakan masyarakat kepada negara agar ada keseriusan dalam upaya memastikan anak sebagai generasi penerus bangsa berada dalam perlindungan maksimal dari perilaku-perilaku menyimpang para predator anak yang dapat merusak dan menghancurkan masa depan anak Indonesia.

Termasuk juga upaya penegakan hukum yang tegas bagi pelaku kekerasan anak.

Kembali soal hukuman kebiri sebagai salah satu jenis pidana tambahan, jika merujuk pada ketentuan pasal 81 ayat (7) Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang No.17 Tahun 2016 diatur 4 (empat) jenis pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pedofil yaitu pengumuman identitas pelaku, Kebiri Kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi.

Dari ketentuan tersebut ternyata yang dimaksud dengan kebiri bukanlah hukuman dalam arti bahwa alat vital pelaku yang akan dipotong tetapi yang dimaksud adalah kebiri kimia.

Tidak ada penjelasan rinci soal definisi / konsep dan tata cara penerapan kebiri kimia tersebut tetapi menurut Deputi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Sujatmiko, memberikan penjelasan terkait polemik yang timbul di masyarakat.

Baca Juga :  “Memotong Leher” IUP Di Konawe Kepulauan

Ia mengatakan, ada beberapa hal yang harus diketahui oleh masyarakat mengenai hukuman kebiri. Ia menjelaskan, hukuman kebiri akan diberikan melalui suntikan kimia dan dibarengi dengan proses rehabilitasi.

Proses rehabilitasi tersebut untuk menjaga pelaku tidak mengalami efek negatif lain selain penurunan libido.

Suntikan kimia ini pun sifatnya tidak permanen. Menurut Sujatmiko, efek suntikan ini hanya muncul selama tiga bulan.

Oleh karena itu, suntikan kimia akan diberikan secara berkala kepada pelaku melalui pengawasan ketat oleh ahli jiwa dan ahli kesehatan.

Kualifikasi Pelaku yang bisa dikenakan hukuman Kebiri Kimia ?

Penerapan pidana kebiri kimia tidak diberlakukan secara menyeluruh pada semua pelaku kekerasan seksual anak tetapi berdasarkan kualifikasi tertentu, syaratnya hanya terhadap pelaku orang dewasa sedangkan terhadap anak-anak sebagai pelaku kekerasan seksual pidana kebiri kimia tidak berlaku.

Penjatuhan pidana tambahan dalam bentuk hukuman kebiri kimia hanya terhadap pelaku dengan kualifikasi dengan pemberatan yaitu korbannya lebih dari 1 (satu) orang, korban mengalami luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi dan/atau korban meninggal dunia.

Sebelum diberikan pidana tambahan maka pelaku pedofil dijatuhi pidana pokok yaitu dengan pidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun.

Ancaman pidana pokok dalam perkara kekerasan seksual anak sebagaimana diatur dalam Undang Undang Perlindungan Anak menurut penulis sudah cukup berat karena sanksi pidana menggunakan standar minimum yaitu 10 (sepuluh) tahun penjara yang artinya pidana yang boleh dijatuhkan oleh hakim tidak boleh dibawah dari standar minimum tersebut.

Dalam memutuskan perkara kekerasan seksual anak, Hakim harus mempertimbangkan mengenai rasa keadilan bagi korban / keluarga korban sehingga penuntutan oleh Jaksa harus benar-benar maksimal dan demikian juga hakim yang memeriksa dan mengadili perkara.

Penjatuhan putusan (vonis) sedapat mungkin menerapkan pidana maksimal bila perlu hukuman mati dengan kualifikasi tindak pidana yang memang berat mengingat sifat dari kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (serious crimes) maka hukumannya pun harus setimpal dengan perbuatan agar rasa keadilan (fairness) publik dan terutama korban dan keluarga bisa terwujud.

Problem Dalam Penerapan Hukuman Kebiri Kimia

Pidana tambahan (bijkomende straf) berupa kebiri kimia masih terjadi pro dan kontrak dikalangan masyarakat, utamanya karena pidana kebiri kimia ini beririsan/bersinggungan dengan masalah Hak Asasi Manusia sedangkan disisi lain kelompok rentan dan para aktivis perempuan dan anak menginginkan agar pidana ini dapat diterapkan pada pelaku pedofil termasuk pada kasus yang sedang hangat di Kota Kendari.

Pertanyaan berikutnya adalah apakah pidana kebiri kimia sudah dapat diterapkan secara efektif dalam konteks saat ini mengingat tren kasus-kasus kekerasan anak yang meningkat tiap tahun? Berdasarkan penelusuran penulis hingga saat ini aturan pelaksanaan hukuman kebiri tersebut belum ada.

Baru dalam bentuk drat yang belum ditanda tangani Presiden. Hal ini sesuai pernyataan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Yohanna Yembise) diharian Kompas, 16 Januari 2018.

menurutnya, sesuai UU Nomor 17 Tahun 2016, hukum kebiri sudah dikeluarkan di akhir Desember 2016. Untuk Peraturan Pemerintah, mekanisme, dan petunjuk teknis (juknis) suntikan kebiri ini juga sudah final. “Tinggal dikirim ke Presiden untuk ditandatangani, memang untuk UU udah siap, tinggal dilaksanakan nantinya,” jelas Yohanna.

Baca Juga :  Rujab Tempat Menginap Soeharto di Kendari Sudah Reyot

Salah satu problem penerapan hukuman kebiri belum bisa efektif diterapkan adalah belum adanya aturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) dan petunjuk teknis mekanisme dan cara penerapan hukuman kebiri kimia sebagaimana diatur dalam Perpu No.1 Tahun 2016  tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Padahal sesuai latar belakang terbitnya Perpu tersebut ada kegentingan dan situasi yang darurat / mendesak yang mengharuskan segera ada tindakan konkrit dan cepat dari pemerintah agar dapat mengatasi dan menekan angka kasus-kasus kekerasan anak di Indonesia yang trennya terus meningkat tiap tahun tetapi hingga saat ini aturan pelaksanaan dari perpu tersebut belum ada.

Kendatipun masih dalam pro kontra dikalangan masyarakat mengenai seberapa efektif penerapan hukuman kebiri kimia dimaksud, hemat penulis, jenis pidana tambahan berupa hukuman kebiri kimia tersebut patut dicoba.

Pertanyaan berikutnya adalah siapa yang akan melaksanakan eksekusi kebiri dimaksud? Karena kebiri kimia berkaitan dengan ilmu medis maka tentu yang kompeten menjalankan tindakan kebiri kimia adalah dokter.

Sementara ada resistensi atau penolakan dari profesi kedokteran dalam hal ini Ikatan Dokter Indonesia (IDI) melalui laman BBC Indonesia menyatakan menolak ikut melaksanakan kebiri sesuai dengan fatwa Majelis Kehormatan dan Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016.

Ketua Majelis Kode Etik Kedokteran, Prijo Sidipratomo, menegaskan kepada BBC Indonesia bahwa kode etik kedokteran berlaku secara universal.

Karena itu, menurutnya, dokter tidak pernah dilibatkan sebagai eksekutor dalam hukuman mati sekalipun. “Dokter tidak akan mungkin melakukan hal seperti itu. Kalau dokter melakukan (hukuman mati), dia sudah melanggar sumpahnya dan bukan dokter lagi,” kata Prijo.

Tentu ini turut menjadi problem dalam penerapan kebiri kimia, jika bukan dokter lantas siapa yang akan melaksanakan eksekusi kebiri ?

Pelaksanaan atau penerapan pidana kebiri sebagai salah satu instrumen hukum untuk mengatasi dan menekan angka kasus kekerasan anak serta menciptakan efek jera kepada pelaku nampaknya terasa masih sulit untuk terealisasi dalam waktu dekat karena masih cenderung problematis.

Kendatipun hukuman kebiri belum bisa diterapkan namun demi menghadirkan rasa keadilan bagi korban, keluarga dan publik yang resah dengan perilaku menyimpang tersebut maka yang harus dilakukan adalah mendorong aparat penegak hukum dalam hal ini polisi dan jaksa agar dapat secara serius dan sungguh-sungguh dalam melakukan upaya penegakan hukum, memformulasi dakwaan dengan pengenaan pasal yang relevan dengan perbuatan pelaku serta membuat tuntutan pidana yang seberat-beratnya bagi pelaku dengan harapan dalam proses persidangan, hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dapat menjatuhkan putusan (vonis) dengan pidana pokok yang dapat memenuhi rasa keadilan korban.

Disisi lain penulis berharap pemerintah baik pusat dan daerah dapat melakukan upaya-upaya / langkah-langkah konkrit dan tersistematis dalam memastikan bahwa anak Indonesia berada dalam perlindungan maksimal dari predator-predator anak mengancam masa depan anak.

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here