FRPD Sebut Sulkarnain Wali Kota Gratis tapi Tak Tahu Diri

730
ADP didampingi Sulkarnain dan Siska Karina dalam kampanye Pilwali Kota Kendari. (Foto Antara)

Kendari, Inilahsultra.com – Massa aksi yang tergabung dalam Forum Rakyat Peduli Demokrasi (FRPD) Sulawesi Tenggara tampak kecewa dengan sikap politik yang ditunjukkan Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir.

Alfian Pradana Liambo, salah satu koordinator FRPD menyebut, Sulkarnain boleh dibilang Wali Kota Kendari hasil pergantian antarwaktu (PAw).

- Advertisement -

Ia semacam mendapat jabatan itu secara gratis menyusul Adriatma Dwi Putra (ADP) dikerengkeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap.

“Sulkarnian itu wali kota gratis. Tapi sekarang tidak tahu diri,” katanya.

ADP diterungku, Sulkarnian naik jadi wali kota dengan status “menjomblo”. Untuk mengisi kesendiriannya, PAN dan PKB mengusulkan Siska Karina Imran dan Rahman Tawulo. Dua nama ini sudah representatif dari tiga partai pengusung, PKS sudah ambil jabatan wali kota, PAN dan PKB berebut wakil.

Namun, usulan dua nama dari dua partai pengusung ini semacam tak digubris oleh Sulkarnain. Pria yang akrab disapa Sul ini berdalih masih menunggu surat keputusan PKS, sebagai partai yang diampunya.

Saat ini, kata Sulkarnain, PKS sudah membentuk proses penjaringan calon wakil wali kota.

“Saya tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku karena di partai koalisi belum memenuhi kesepakatan. Makanya saya menunggu hasil dari PKS pada 17 Juni 2019 dan setelah rampung kita akan menyerahkan ke DPRD,” kata Sulkarnain di hadapan massa aksi yang menggelar demo, Kamis 9 Mei 2019.

Pernyataan Sulkarnain, ikut dibenarkan La Yuli yang kebetulan hadir mendampingi Sulkarnain menemui demonstran.

“Kami diberi tugas sampai 17 Juni 2019 mendatang dan pada tanggal itu kami berupaya semaksimal mungkin menghasilkan calon,” kata La Yuli saat memberikan keterangan di hadapan massa aksi.

Namun, kehadiran Bendahara PKS Kota Kendari di tengah-tengah massa aksi, mendapat protes keras dari Alfian Pradana Liambo. Ia menyebut, La Yuli tidak memiliki kapasitas untuk menjelaskan proses penjaringan yang sedang dilakukan oleh PKS.

Harusnya, kata dia, Sulkarnain bisa memposisikan posisinya dirinya sebagai Ketua PKS Kota Kendari dan menjabat Wali Kota Kendari.

“Ini seharusnya yang perlu dipahami oleh Sulkarnain. Apa hubungannya dengan bendahara PKS hadir di sini. Dia bukan siapa-siapa dan kapasitasnya sebagai apa. Jadi, Sulkarnain tidak paham mana ranah PKS dan mana ranah pemerintahan,” kata Alfian Pradana Liambo, Kamis 9 Mei 2019.

Proses pemilihan wakil wali kota ini, kata dia, Sulkarnain tidak membawa persoalan ini dalam lingkungan pemerintah, tapi membawa proses inidalam lingkungan PKS. Contohnya saja Sulkarnain menghadirkan kader PKS di kantor wali kota, ini sangat tidak rasional yang dilakukan seorang wali kota.

“Ini bukan kantor PKS yang seenaknya Sulkarnain lakukan, tapi ini kantor wali kota yang tidak ada hubungannya dengan PKS. Jadi, jangan anggap ini kantor wali kota milik PKS, ini pemikiran yang sangat keliru,” jelasnya.

Dengan jawaban Sulkarnain tetap menunggu keputusan PKS baru akan diserakan ke DPRD nama-nama calon wakil wali kota, lanjut Alfian, posisi Sulkarnain sebagai wali kota jangan diatur-atur partai dengan kepentingan lain.

“Berarti saya anggap Sulkarnain ini bukan wali kota untuk masyarakat tapi wali kota untuk kepentingan PKS saja,” jelasnya.

Lanjutnya, ia menyayangkan sikap wali kota yang tidak menghargai dan menganggap serius apa yang menjadi keputusan dari partai koalisi yang telah menyetujui dua nama yaitu Siska Karina dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan Rahman Tawulo dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

“Dia sengaja membiarkan dua nama itu, sama saja tidak menghargai partai koalisi pemenangan ADP-SUL pada pilwali 2017 kemarin,” tutupnya.

Penulis : Haerun

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...