Penjelasan KPU soal Status Sulkhoni yang Diputus Bersalah Pidana Pemilu

1203
Caleg PKS Sulkhoni saat menjabat tangan para pendukungnya yang hadir di Pengadilan Negeri Kendari

Kendari, Inilahsultra.com – Dua politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulkhani dan Riki Fajar diputus bersalah oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.

Sebelumnya, Sulkhani dan Riki divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Kendari. Namun, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kendari mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi.

- Advertisement -

Namun, putusan Pengadilan Tinggi mengabulkan banding JPU dan memvonis Sulkhani dan Riki dua bulan penjara denda Rp 5 juta subsider 1 bulan.

Dalam kasus ini, JPU mendakwa keduanya melanggar peraturan kampanye Pasal 493 UU 7 Tahun 2017
Setiap pelaksana dan/atau tim kampanye pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 280 ayat 2 huruf f
(2) pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan ASN.

Terhadap putusan itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sultra La Ode Abdul Natsir Moethalib menyebut, berdasarkan Pasal 285 UU 7 Tahun 2017 Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana kampanye pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berstatus sebagai caleg digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan.

“Berupa pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih,” kata Natsir melalui pesan Whatsappnya, Kamis 17 Mei 2019.

Terhadap penggantian calon, tertuang dalam Pasal 92 PKPU 4 Tahun 2019 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

Dalam hal pada saat proses rekapitulasi hasil penghitungan suara terdapat caleg terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, KPU tidak mengikutsertakan calon tersebut dalam penyusunan peringkat suara sah terbanyak dan menuangkan ke dalam catatan kejadian khusus.

Baca Juga :  Lukman Abunawas Ajak Masyarakat Sultra Sukseskan Pemilu 2019

Dalam hal penggantian calon jika melakukan pelanggaran dalam larangan kampanye, penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan jika terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kampanye Pemilu, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengganti calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan calon dari DCT anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dari partai politik peserta pemilu yang sama di dapil yang bersangkutan.

Penulis : La Ode Pandi Sartiman

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here