Bupati dan Ketua DPRD Bombana Tolak People Power

75
Deklarasi Bupati Bombana H Tafdil bersama Ketua DPRD Bombana Andi Firman bersama tokoh masyarakat dan Forkopimda di Bimbana menolak people power.

Kendari, Inilahsultra.com – Bupati Bombana H Tafdi secara tegas menolak rencana people power yang diwacanakan oleh kelompok tertentu.

Ia menyebut, proses Pemilu 2019 sudah berjalan sesuai tahapan. Meskipun diwarnai riak-riak, namun bukan berarti harus mendelegitimasi seluruh proses Pemilu.

- Advertisement -

Bagi pihak yang keberatan atau merasa dirugikan dalam proses pemilu kali ini, diberikan ruang oleh undang-undang untuk mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Bukan dengan cara-cara yang inkonstitusional,” tegas Tafdil, Jumat 17 Mei 2019.

Ia menyebut, Indonesia adalah Negara hukum. Segala permasalahan telah diatur dan diselesaikan secara hukum. Bukan melalui jalur yang bisa memicu kekacauan dan pergolakan di dalam negeri.

Untuk itu, ia mengimbau kepada seluruh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda untuk tidak ikut-ikutan dengan wacana mengacaukan penetapan hasil Pemilu 2019 tingkat nasional pada 22 Mei 2019 nanti.

“Mari kita menghargai keputusan KPU yang menetapkan hasil pemilu 2019. Kalau ada pihak yang menolak hasil penetapan itu, Negara telah menyiapkan jalur hukumnya. Kita percayakan pada hukum di negara ini,” ujarnya.

Senada dengan Ketua DPRD Bombana, Andi Firman. Ia menyerukan kepada seluruh masyarakat di berbagai tingkatan agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan antarsesama.

“Saya mengharapkan kepada masyarakat tetap melaksanakan aktivitas kesehariannya tanpa harus mengikuti ajakan perlawanan terhadap hasil pemilu 2019,” katanya.

Ia berharap, semua pihak bisa menghargai proses pemilu yang berlansung adil dan terbuka ini. Ia menyebut, seluruh penyelenggara pemilu sudah melaksanakan tugasnya masing-masing.

Bagi pihak yang tidak setuju dengan hasil pemilu, bukan berarti harus ikut-ikutan dalam agenda people power. Sebab ia menilai, people power ini sudah melenceng dari semangat kebangsaan yang menghargai perbedaan.

Baca Juga :  Tafdil Kenakan Seragam Polri, Kapolres Bombana Ditegur Kapolda

“Jangan karena pemilu, persaudaraan kita terpecah. Saya harap semua menghargai proses pemilu. Saya mengimbau kepada masyarakat Bombana untuk tidak ikut-ikutan atau terlibat melawan hasil pemilu yang ditetapkan 22 Mei 2019 mendatang,” tuturnya.

Sementara itu, Kapolres Bombana AKBP Andi Adnan Syafruddin menyebut, situasi politik di Bombana selama Pemilu 2019 berlangsung aman dan damai.

Hal ini tercapai berkat dukungan semua pihak, forum komunikasi pemerintah daerah (forkopimda), penyelenggara pemilu dan masyarakat.

Ia berharap tokoh agama dan tokoh masyarakat dapat berperan menjaga ketentraman di seluruh wilayah hukum polres Bombana dengan menyampaikan pesan moral tanpa ujaran kebencian satu sama lain. (rls)

Editor: La Ode Pandi Sartiman

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here