Bupati Butur Dinilai Tebang Pilih Soal Investasi

218
Aktifitas pembangunan AMP di Desa Eelahaji Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara.

Buranga, Inilahsultra.com – Bupati Buton Utara (Butur) Abu Hasan dinilai tebang pilih dalam memberikan kemudahan investasi. Kondisi itu terlihat jelas dalam investasi yang diajukan PT Buton Karya Konstruksi dan PT Sumagro Sawitara.

Ketua Lembaga Pemerhati Infrastruktur Pedesaan (LPIP) Butur Zardoni mengungkapkan, sikap Bupati Butur Abu Hasan sangat aneh dalam menyikapi kedua perusahaan tersebut. Abu Hasan dinilai memberikan kemudahan kepada PT Buton Karya Konstruksi nanum sangat ketat kepada PT Sumagro Sawitara.

- Advertisement -

“Padahal keuntungan ekonomi bisa dirasakan langsung oleh masyarakat ketika perusahaan tebu PT Sumagro Sawitara bisa beroperasi karena mempekerjakan belasan ribu orang. Sedangkan pembangunan AMP (Asphalt Mixing Plant) oleh PT Buton Karya Konstruksi itu hanya memberikan keuntungan pribadi orang-orang tertentu,” terang Zardoni saat ditemui di kediamannya, Rabu 22 Mei 2019.

Parahnya, lanjut Zardoni, perusahaan PT Sumagro Sawitara sangat patuh terhadap ketentuan dan aturan yang berlaku di daerah. Berbeda dengan PT Buton Karya Konstruksi yang berani beroperasi tanpa memiliki izin apapun.

“Tapi herannya, Bupati Butur kemana. Justru Bupati Butur melakukan pembiaran atas aktifitas PT Buton Karya Konstruksi yang tidak memiliki izin itu. Yang jelas sikap Bupati Butur ini sangat aneh,” tegasnya.

Makanya, Zardoni meminta kepada Bupati Butur Abu Hasan agar menghentikan seluruh aktifitas PT Buton Karya Konstruksi karena tidak mengantongi izin apapun. Apalagi, industri pengolahan aspal yang dibangun tidak memiliki izin operasional dan izin lingkungan.

“Ini adalah kejahatan lingkungan. Makanya kita minta bupati agar tidak ikut-ikutan mengamini kejahatan ini,” singkatnya.

Bukan hanya itu, Zardoni juga meminta kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Butur Wawan Wardaya agar patuh terhadap Peraturan Daerah (Perda) nomor 51 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Butur. Dimana dalam RTRW itu, pembangunan industri pengolahan aspal hanya dibolehkan di Kecamatan Kulisusu Barat dan Kulisusu Utara, bukan di Kecamatan Kulisusu.

Baca Juga :  Dua Hari Tak Bisa Transaksi, BI Sultra : BRI Harus Jaga Kepentingan Nasabah

Diketahui, pembangunan AMP milik PT Buton Karya Konstruksi terletak di Desa Eelahaji Kecamatan Kulisusu. Sehingga pembangunannya dianggap bertentangan dengan Perda nomor 51 tahun 2012 tentang RTRW Butur.

“Kalaupun ini dipaksakan oleh instansi teknis Dinas PU, maka terjadi diskriminasi terhadap investor lain. Ini sangat berbahaya bagi iklim investasi di daerah ini,” terangnya.

Zardoni menambahkan, saat ini PT Sumagro Sawitara, perusahaan tebu yang ada di Kecamatan Kulisusu Barat tak bisa beroperasi karena permohonan perluasan wilayah konsesi di Desa Waculaea dan Triwacuwacu Kecamatan Kulisusu tak mendapat persetujuan karena tidak sesuai dengan RTRW.

“Sehingga kami meminta agar aparat penegak hukum untuk mengusut persoalan ini. Karena ini sangat membahayakan iklim investasi di daerah. Apalagi dugaan pelanggaran yang dilakukan PT Buton Karya Konstruksi sangat jelas karena tidak memiliki izin lingkungan,” tandasnya.

Editor: Din

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
2

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here