Sengketa di MK Dibuka, Ini Tahapan dan Kelengkapan Berkasnya

47
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). (Instimewa)

Kendari, Inilahsultra.com – Sejak hari ini, Rabu 23 Mei 2019, peserta pemilu sudah dapat mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Setidaknya, ada 11 tahapan yang harus dilalui peserta pemilu yang mengajukan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di MK. Pertama, dimulai dari permohonan pemohon sampai penyerahan salinan putusan.

- Advertisement -

Pengajuan permohonan pemohon mulai 25 April sampai 25 Mei 2019. Kemudian, pemeriksaan kelengkapan permohonan pemohon mulai 25 April sampai 28 Mei 2019.

Selanjutnya, perbaikan kelengkapan permohonan pemohon mulai 26 April sampai 31 Mei 2019. Lalu, pencatatan permohonan pemohon dalam BRPK 1 Juli untuk DPR, DPRD dan DPD sedangkan 11 Juni untuk PHPU pemilihan presiden dan wakil presiden.

Kemudian, penyampaian salinan permohonan dan pemberitahuan sidang pada pemohon, termohon, pihak tetkait serta Bawaslu termasuk pemberitahuan hari sidang pertama pada 1-2 Juli 2019 untuk DPR, DPRD dan DPD.

Sedangkan, PHPU PPWP dilaksanakan 11 Juni. Untuk penyerahan jawaban termohon dan keterangan pihak terkait untuk DPR, DPRD dan DPD dimulai 5 sampai 12 Juli 2019. Sedangkan PPWP 12 Juni 2019.

Pemeriksaan pendahuluan digelar pada 9-12 Juli untuk PHPU DPR, DPRD dan DPD. Sedangkan PHPU PPWP 14 Juni 2019.

Penyerahan perbaikan jawaban dan keterangan pada 11-26 Juli untuk PHPU DPR, DPRD, dan DPD sedangkan untuk PHPU PPWP 13 Juni 2019.

Pemeriksaan persidangan 15-30 Juli untuk PHPU DPR, DPRD dan DPD. Untuk PHPU PPWP 17-21 Juni 2019.

Rapat pemusyawaratan hakim pada 31 Juli – 5 Agustus 2019 untuk PHPU DPR,DPRD dan DPD. Untuk PHPU PPWP 24-27 Juni 2019.

Sidang pengucapan putusan 6-9 Agustus 2019 untuk DPR, DPRD, dan DPD untuk PHPU PPWP 28 Juni 2019.

Baca Juga :  KM Fungka Permata V Rute Raha-Banggai Terbakar

Penyerahan salinan putusan 6 – 14 Agustus 2019 untuk PHPU DPR, DPRD dan DPD. Untuk PHPU PPWP 28 Juni – 2 Juli 2019.

Sementara objek PHPU Legislatif, penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU yang memengaruhi perolehan kursi pemohon dan/atau calon legislatif di suatu daerah pemilihan.

Dalam gugatan di MK, peserta harus melengkapi berkas permohonan. Yakni, permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh pemohon sebanyak 4 rangkap.

 

Kedua, permohonan diajukan oleh kuasa hukum, permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum

Ketiga, permohonan memuat nama dan alamat pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta NIK sesuai KTP dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.

Kemudian, uraian yang jelas mengenai kewenangan mahkamah. Kemudian, kedudukan hukum (legal standing) pemohon, penjelasan sebagai partai politik peserta pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD peserta pemilu/calon anggota DPD peserta pemilu.

Selanjutnya, pokok permohonan, mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Petitum, mengenai permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut pemohon.

Permohonan dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti. Terakhir, alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 4 rangkap (1 rangkap asli dibubuhi meterai dan 3 rangkap penggandaan).

Editor : La Ode Pandi Sartiman

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here