Pandangan Berbeda dari Praktisi Hukum soal Kasus Sulkhani dan Riki Fajar

335

Kendari, Inilahsultra.com – Pernyataan kuasa hukum Sulkhani dan Riki Fajar, La Samiru, yang mengklaim kliennya tidak dapat diganti setelah divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Sultra mendapat pandangan dari parktisi hukum lainnya, La Ode Abdul Syaban.

Menurutnya, pernyataan Samiru hanya berbicara untuk kepentingan sepihak, bukan karena kepentingan undang-undang.

- Advertisement -

“Hal ini justru menimbulkan kegaduhan publik. Sebab, pernyataan tersebut adalah hanya karena berdasarkan penafsiran sendiri,” katanya melalui rilisnya.

Syaban menjelaskan, pada pasal 426 ayat 1 huruf D jelas mengatakan bahwa pergantian caleg DPRD dilakukan apabila calon yang terpilih yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana pemilu berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ia juga menganggap keliru pernyataan La Samiru, terkait pandangannya terhadap Komisi Pemilhan Umum (KPU) yang tidak dapat menjalankan pasal 285 karena Sulkhani dan Riki Fajar hanya melanggar pasal 280 dan 284 undang-undang (UU) nomor 7 tahun 2017.

“Jika KPU melakukan pergantian terhadap yang bersangkutan maka sudah sangatlah tepat. Karena pasal 285 UU 7 tahun 2017 merupakan penerapan dari pasal 280 dan 284,” jelasnya.

Syaban menyebut, pemikiran kuasa hukum Sulkhani dan Riki Fajar hanya ingin bermanuver dengan penggunaan Peraturan KPU nomor 5 tahun 2019 pasal 32 juga merupakan hal yang tidak tepat.

Dan justru, jika KPU tidak melakukan pergantian dengan secepat mungkin maka sama halnya KPU bunuh diri, karena bisa saja diadukan ke DKPP,” katanya.

Sebab, kata dia, jika tidak mengganti Ketua DPW PKS Sultra dan Sekertaris DPD PKS Kendari itu, maka akan berkonsekuensi hukum bagi KPU.

Terhadap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), ia menyarankan agar secepatnya merekomendasikan kepada KPU untuk segera melakukan pergantian terhadap Sulkhani dan Riki Fajar.

Baca Juga :  KPU Tetapkan Lima Paslon di Pilkada Baubau

Sebelumnya, Ketua KPU Sultra La Ode Abdul Natsir Moethalib menyebut, Sulkhani dan Riki Fajar tidak dapat ditetapkan sebagai calon terpilih. Sebagai gantinya KPU akan menetapkan calon terpilih dari peringkat perolehan suara sah terbanyak berikutnya sebagai calon terpilih anggota DPRD dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

Namun pernyataan Natsir ini ditentang oleh kuasa hukum Sulkhani dan Riki Fajar, La Samiru.

“Kami merespon pernyataan Ketua KPU yang bersikukuh mencoret klien kami dengan mendasarkan pada aturan PKPU dan tidak berdasar Undang-Undang Pemilu,” kata Samiru dalam siaran persnya, Rabu 22 Mei 2019.

Pada prinsipnya, kata Samiru, pihaknya sudah melakukan langkah secara berjenjang yakni mengajukan surat keberatan ke KPU RI, KPU Sultra, KPU Kota Kendari, dengan tembusan ke Bawaslu, Bawaslu Provinsi Sultra dan Bawaslu Kota Kendari.

“Substansi keberatan kami adalah tidak terdapat syarat materiil berdasar pasal 285 dan Pasal 426 UU Pemilu untuk membatalkan penetapan caleg terpilih kepada Sulkhani dan Riki Fajar dan menggantinya dengan peraih suara terbanyak selanjutnya,” kata Samiru.

Jika memeriksa ketentuan Pasal 285 junto Pasal 426 UU Pemilu, maka akan diketahui bahwa perbuatan terlarang dalam kampanye yang dipidana dan diikuti dengan sanksi administratif adalah politik uang pada masa kampanye sebagaimana Pasal 280 ayat (1) huruf j UU Pemilu.

“Sedangkan jika pelanggaran kampanye yang terbukti secara tunggal pada Pasal 280 ayat (2) huruf f UU Pemilu hanya diberikan sanksi pidana tanpa diikuti sanksi administratif pembatalan caleg terpilih. Hal ini berkenaan dengan asas hukum yang menyatakan bahwa Culpam Poena Par Esto, hukuman setimpal dengan kejahatannya,” bebernya.

Perlu dijelaskan lebih dalam juga bahwa mengapa Pasal 285 UU Pemilu membebaskan caleg yang terbukti melakukan kampanye dengan melibatkan ASN berdasarkan putusan pengadilan yang inkraht dari sanksi administratif pembatalan sebagai caleg terpilih, karena sejatinya caleg aquo telah disanksi pidana dan perbuatan tersebut bukanlah perbuatan yang terkualifkasi sebagai kejahatan  (mala in see).

Baca Juga :  11 Anggota Pansus Pemilihan Wakil Wali Kota Kendari Resmi Dibentuk DPRD

“Jadi sudah sepantasnya KPU Sultra/Kota Kendari dan Bawaslu Sultra/Kota Kendari secara bijak menghindarkan Sulkhani dan Riki Fajar dari pembatalan sebagai caleg terpilih dengan mengikuti perintah UU Pemilu sekaligus menegakkan keadilan pemilu,” katanya.

Lebih lanjut, pihaknya mengharapkan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara memaksimalkan fungsi pencegahan, yakni mengingatkan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara berkait konsekuensi putusan pidana pemilu bagi Caleg Terpilih Sulkhani dan Riki Fajar yang seharusnya tetap ditetapkan sebagai caleg terpilih hal ini sesuai dengan perintah Pasal 285 jo Pasal 426 UU Pemilu.

“Tembusan keberatan kepada Bawaslu secara berjenjang kami telah sampaikan sebagai informasi awal perihal potensi terlanggarnya hak konstitusional Sulkhani dan Riki Fajar,” paparnya.

Ia mengharapkan, penyelenggara dalam menghukum seseorang wajib mempertimbangkan kualitas kesalahannya sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Pemilu. Terlebih mendalami lebih jauh bahwa bukan hanya hak konstitusional Sulkhani dan Riki Fajar saja, bahwa ada hak yang lebih perlu dilindungi yakni para pemilih kedua caleg ini yang jumlahnya belasan ribuan.

“Saya menutup pernyataan ini dengan asas hukum yang menyatakan bahwa Non alio modo puniatur aliquis, quam sequndum quod se habet condemnation. Artinya, janganlah menerapkan hukuman yang jauh lebih keji daripada gradasi perbuatannya,” pungkasnya.

Penulis : La Ode Pandi Sartiman

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here