Diskualifikasi Caleg Terpilih, Disparitas Antara PKPU 5/2019 dan UU 7/2017

867

Oleh:

La Ode Muhammad Dzul Fijar, SH

- Advertisement -

Perhelatan Pemilu Serentak 2019 yang diwarnai dengan hiruk pikuk telah sampai pada tahapan penyelesaian sengketa hasil pemilu berdasarkan pada PKPU 10/2019 setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu tingkat nasional dan luar negri. Dalam proses rekapitulasi hasil perhitungan dan perolehan perhitungan suara dan penetapan hasil pemilu, KPU merujuk pada ketentuan PKPU 4/2019.

Setelah proses rekapitulasi perhitungan peroleh suara dan penetapan hasil pemilu dan proses penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) selesai, maka dengan rujukan PKPU 5/2019 KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota akan menetapkan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum.

Menariknya dalam PKPU 5/2019.

Seperti yang dipikirkan, bahwa dalam proses Pemilu yang sedikit lagi sampai pada titik finish (selesai) ternyata masih meninggalkan polemic khususnya pada PKPU 5/2019 yang saat ini sah berlaku dan telah diundangkan, yang secara substasi isinya menyebutkan bahwa terhadap calon anggota legislatif yang terbukti melakukan pelanggaran kampanye berdasarkan putusan pengailan yang berkekuatan hukum maka akan diganti dengan calon anggota legilatif dari partai yang sama dengan perolehan suara peringkat selanjutnya.

Tersurat pada Pasal 39 PKPU 5/2019, yang menentukan pijakan bagi penyelenggara untuk mendiskualifikasi calon anggota legislatif pada waktu setelah penetapan perolehan suara sampai dengan sebelum penetapan calon terpilih.

Polemik dari pasal a quo adalah ayat 1 huruf d yang menyatakan bahwa “Dalam hal terdapat calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kampanye pemilu berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, pada waktu setelah penetapan perolehan suara sampai dengan sebelum penetapan calon terpilih, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, menetapkan calon yang memperoleh peringkat suara sah terbanyak berikutnya sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan menuangkan dalam berita acara”. (videpasal 39 ayat 1 huruf d).

Menilik substasi materi yang diatur dalam konstruksi pasal a quo secara tersirat menyimpang dari ketentuan yang lebih tinggi. Dalam konstrusi ketentuan tentang diskualifikasi calon anggota legislatif termuat dalam UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu. Bagian kelima UU 7/2017 yang mengatur tentang Sanksi atas Pelarangan Larangan Kampanye, khusus mengenai diskualifikasi diatur dalam pasal 285. Pasal 285 secara tegas dan jelas mengatur tentang sanksi yang dijatuhkan kepada calon anggota legislatif yang terbukti secara sah dan meyakinkan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melakukan pelanggaran larangan kampanye, maka calon anggota legislatif tersebut tersebut akan diberikan sanksi berupa pembatalan nama calon anggota legislatif dai daftar calon teteap (vide Ps. 285 huruf a) atau pembatalan penetapan calon anggota legislatif sebagai calon terpilih (vide Ps. 285 huruf b).

Dalam mengurai penyimpangan pasal PKPU aquo terleih dahulu akan diurai tentang konstruksi pasal 285 UU Pemilu, yang secara tersirat menyebutkan bahwa “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekutan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenakan kepada pelaksana kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa; a)Pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupate/Kota dari daftar calon tetap; atau, b) pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupate/Kota sebagai calon terpilih.

Telaah kritis terhadap pasal a quo akan mengerucut pada konstruksi bahwa dasar penyelenggara (KPU, KPU Provinsi dan KPU Kaupaten/Kota) dalam mengambil tindakan berupa pembatalan nama calon anggota legislatif dari daftar calon tetap atau pembatalan penetapan calon anggota legislatif sebagai calon terpilih adalah terpenuhinya pasal 285 UU 7/2017.

Terpenuhinya pasal 285 UU 7/2017 adalah ketika perbuatan calon anggota legislatif terkualifikasi dalam dua pasal yakni terpenuhinya pasal 280 dan 284 yang telah dinyatakan terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Menilik konstruksi pasal 280 UU 7/2017, terdapat beberapa ketentuan yang terkualifikasi sebagai tindak pidana, diantaranya pasal 280 ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i dan huruf j, serta ayat (2). (vide pasal 280 ayat 4).

Namun khusus pada ketentuan Pasal 284 UU 7/2017 juga terkualifikasi dalam pasal 280 huruf (j). Konstrusi pasal tersebut mengerucut pada politik uang (money politic). Sehingga bisa saja dalam hal calon anggota legislatif yang telah terbukti berdasarkan putusan penagadilan yang berkekuatan hukum tetap melakukan perbuatan yang terkualifikasi dalam pasal 284, maka secara mutatis mutandis melakukan perbuatan yang terkualifikasi dalam pasal 280 huruf (j). Oleh sebab itu ketentuan norma pasal 285 UU 17/2017 dapat terpenuhi dengan catatan calon anggota legislati terbukti melakukan politik uang (money politic).

Disparitas Antara Pasal 39 PKPU 5/2019 dan Pasal 285 UU 7/2017

Baca Juga :  Mencari ASN Berkualitas, Bukan Karena Punya Isi Tas dan Bantuan Orang Atas

Pembentukn Peraturan Perundang-undangan didasarkan pada beberapa kewenangan, yakni berdasarkan perintah Undang-Undang ataupun melekat pada tugas dan kewenangan yang dimiliki (atribusi). Wewenang atribusi KPU dalam penyelenggaraan pemiliha umum diatur dalam ketentuan pasal 12  dan pasal 13 huruf b UU 7/2017 yakni tugas dan wewenang KPU dalam pemilihan umum antara lain menyusun dan menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu.

Produk dari kewenangan yang dimiliki oleh KPU dalam menyusun dan menetapkan Peraturan KPU sejalan dengan konstruksi pasal 75 ayat (2) UU 7/2017 bahwa PKPU merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Oleh seba itu isi PKPU harus sejalan atau tidak bertentangan dengan PUU lainnya.

Seperti yang telah diurai diatas antara konstruksi pasal 285 UU 17/2017 dan Pasal 39 ayat ayat (1) huruf d, yang jika ditelaah secara kritis maka akan mengerucut pada pemikiran bahwa PKPU aquo yang memuat ketentuan bahwa dasar pembatalan penetapan calon terpilih (diskualifikasi) adalah ketentuan norma pasal 39 PKPU 5/2019 yang tidak mengkualifikasikan terpenuhinya pasal 240 dan 284 UU 17/2017, maka konstruksi pengaturannya jelas bertentangan dengan Pasal 285 UU 7/2017.

Jika ditinjau dari asas hirarki perturan perundang-undangan yakni lex superior derogat legi inferiori atau  peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah. Maka terdapat suatu problematika dan kejanggalan jika suatu PKPU yang merupakan peraturan pelaksanaan justru mengatur berbeda dengan ketentuan induknya yakni UU 7/2017.

Seyogyannya materi muatan dari setiap aturan perundang-undangan mengharuskan bahwa ada rangkaian yang saling berhubungan antara materi muatan dari masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut yang saling berkaitan sebagai system tata aturan perundang-undangan. Oleh sebab itu implikasinya, PKPU tersebut dapat dinilai cacat materil (isi) karena bertentangan dengan peraturan diatasnya.

Tidak saja itu, kondisi ini juga akan berakibat pada dimensi keberlakuan dan legitimasi PKPU aquo karena aspek formil dan materil setiap perundang-undangan termasuk PKPU merupakan sebuah kesatuan yang padu. Jika salah satu aspeknya tidak tepenuhi maka suatu peraturan perundang-undangan tidak akan berfungsi mengatur secara maksimal. Walau secara formil (prosedur dan kewenangan) PKPU tersebut telah sesuai, tetapi aspek materi muatannya akan menjadi batu sandungan pada ranah penerapan.

Bahwa original intent perumusan pasal “pelanggaran kampanye dan money politik” adalah untuk mengeliminasi potensi kecurangan yang melibatkan atau dilakukan oleh peserta pemilu (Caleg).  Demikian pula seharusnya perumusan ancaman sanksinya. Karena berkenaan dengan aspek formil dan menyangkut hal yang urgen dalam hal ini terpenuhinya hak keterpilihan warga negara. Karena jika Keadaan tersebut memberikan ruang tafsir yang abu”, bisa saja para pihak dibuat “tak memiliki acuan rigid dalam menafsir dan berdampak pada lahirnya polemik atas keberlakuan ketentuan aquo.  

Disisi lain,  PKPU 5/2019 tidak seharusnya mengatur lebih jauh dalam hal yang berkaitan langsung dengan tahapan diskualifikasi atau sanksi dalam pemilu.  Seyogyanya hal-hal tersebut (diskualifikasi, sanksi dan syarat-syarat yang dikenakan dan tidak dikenakannya sanksi) dimuat secara terang benderang pada UU Pemilu.

Argumentasinya terletak pada dua hal,  pertama bahwa eksistensi PKPU adalah aturan pelaksana maka “maqom (kedudukan)nya seharusnya tidak keluar dari tahap implementasi UU pemilu secara Konkret dan lebih spesifik. Bukan bahkan menguruai hal-hal yang sifatnya Fundamental (seperti syarat dapat dan tidaknya caleg dilantik)  sebagaimana seharusnya dimuat pada UU pemilu. Kedua, berkaitan dengan elemen pertama, bahwa mengingat hal-hal fundamental (misal syarat keterpilihan) lebih tepat dimuat pada UU, maka seharusnya dipahami bahwa hal tersebut adalah kebijakan hukum terbuka (opened legal policy) dalam proses Pembentukan UU.  Tentu bleidnya adalah pada proses legislasi di DPR. Karena itu PKPU hanya mengatur hal-hal pelaksanaan. Bukan malah menetapkan pula Syarat-syarat yang bisa saja membuat ambigiutas sinkronisasi Perundang-undangan dalam Perhelatan pesta demokrasi Pemilu.

Jaminan dan Perlindungan Atas Hak Politik

Baca Juga :  Peta Kekuatan Partai Pendukung Ali Mazi-Lukman Abunawas

Hak politik yang dilindungi oleh UUD NRI Tahun 1945 pada prinsipnya terdiri dari empat bagian yakni; pertama, hak masyarakat untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum. Kedua, hak untuk turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantara wakil yang dipilihnya. Ketiga, hak unutk mengajukan pendapat, permohonan, penaduan, dan atau usulan kepada pemerintah baik lisan maupun tulisan.  Keempat, hak untuk duduk dan diangkat dalam setiap jabatan public di dalam pemerintahan.

Dari empat macam hak politik tersebut, khusus hak untuk duduk dan diangkat dalam setiap jabatan publik di dalam pemerintahan merupakan hak yang sangat fundamental untuk menjamin masyarakat bisa berpartisipasi mengisi demokrasi.

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusi (UU 39/1999) mempertagas hal tersebut, bahwa “setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sehingga tidak dibenarkan dalam Negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia termaksud hak politik untuk mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak politik warga Negara Indonesia.

Pada dasarnya setiap warga Negara sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, setiap masyarakat memiliki hak politik yang sama. Namun perlu pula dicermati bahwa UU 30/1999 melanjutkan pengaturan tersebut dengan menyatakan bahwa dalam hal menjalankan hak dan kewajiban setiap orang harus tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dan segala hak serta kebebasan yang diatur hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang. Selanjutnya dalam hukum positif yang berlaku pencabutan hak politik dijatuhkan hanya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Lahirnya PKPU 5/2019 khususnya pasal 39 ayat 1 huruf d secara jelas tidak melindungi dan menjamin bahkan malah membatasi hak seseorang untuk duduk dalam jabatan publik, atau dapat pula dikatakan melarang calon anggota legislatif dengan suara sah terbanyak untuk ditetapkan sebagai calon anggota legislatif terpilih. Dasar pijakannya yakni calon anggota legislatif tersebut telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan melakukan larangan kampanye.

Walaupun sejatinya kita sangat mengidamkan kualitas anggota legislatif yang lebih baik, di tengah kondisi yang buruk saat ini. Akan tetapi, di lain sisi, PKPU a quo telah menentukan lain dari apa yang ditentukan oleh UU 7/2017 yang secara limitatif menentukan ketentuan diskualifikasi calon anggota legislatif.

Dengan kontroversi tersebut, sangat mungkin PKPU ini akan diuji materi di Mahkamah Agung. Toh pasal 76 ayat (1) UU Pemilu memberi jalan untuk menguji PKPU yang diduga bertentangan dengan UU Pemilu. Pasal sekaligus menegaskan bahwa tidak ada boleh bagi PKPU untuk mengatur keadaan yang kontradiksi dengan UU Pemilu baik tersirat apalagi tersurat. Bawaslu dan/atau pihak yang dirugikan memiliki legal standing (kedudukan hukum) untuk memohonkan uji materi terhadap PKPU yang dinilai bertentangan dengan UU Pemilu.

Penulis adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo Kendari

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
8

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here