Kejanggalan Proses Pemilu dan Pelanggaran Etik KPU-Bawaslu Buteng

636
Suasana sidang dugaan pelanggaran etik KPU Buteng.

Kendari, Inilahsultra.com – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mulai menyidangkan dugaan pelanggaran etik Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Buton Tengah (Buteng), Sabtu 25 Mei 2019 di Gedung Bawaslu Sultra.

Sidang ini dipimpin oleh Dr Alfitra Salam dari DKPP RI, didampingi Tim Pemeriksa Daerah (TPD), Hidayatullah dari perwakilan masyarakat, Ade Suerani dari KPU Sultra dan Bahari dari Bawaslu Sultra.

- Advertisement -

Andre Darmawan selaku kuasa hukum pengadu menyebut, tidak dilaksanakannya PSU di TPS 03 Kelurahan Watolo Kecamatan Mawasangka merupakan pelanggaran hukum.

“Kami meminta kepada DKPP agar memberikan hukuman sesuai aturan hukum dan perundang-undangan,” tegas Andre Darmawan.

Kasus ini bermula dari dua surat suara yang dicoblos oleh pemilih di TPS 03 Watolo tidak ditandatangani oleh KPPS. Akibatnya, dua surat suara itu dinyatakan batal.

Menurut Andre, dua surat suara yang dinyatakan batal hanya karena tidak ditandatangani KPPS ini merupakan hal menjadi syarat untuk dilakukan PSU. Sebab, dua suara rakyat sengaja dibatalkan hanya karena keteledoran penyelenggara.

Hal ini, kata dia, masuk kategori suara rusak yang disengaja oleh penyelenggara.

“Salah satu kategori dilakukan PSU adanya surat suara rusak,” tekannya.

Diketahui KPU dan Bawaslu

Dua surat suara yang tidak ditandatangani KPPS ini diketahui pada saat penghitungan suara pada 17 April 2019.

Di hari yang sama, Ketua Panwascam Mawasangka dan Ketua Bawaslu Buteng Helius Udaya ikut mengetahui ini hingga melakukan supervisi.

Tak hanya dari Bawaslu, masalah ini cepat menyebar ke internal KPU Buteng.

Namun menurut Ketua KPU Buteng La Ode Nuriadin, masalah ini sudah diselesaikan secara internal oleh petugas KPPS dan panwas TPS.

Bahkan kesepakatan tak tertulis itu diketahui langsung oleh Bawaslu Kabupaten Buteng yang saat itu melakukan supervisi.

“Sudah ada kesepakatan antara KPPS dan PTPS,” jelasnya.

Namun, kesepakatan ini dibantah oleh Ketua Bawaslu Buteng Helius Udaya. Ia menyebut, tak ada bukti tertulis kesepakatan antara KPPS dan PTPS.

“Tidak ada kesepakatan apa-apa,” kata Helius saat memberikan klarifikasi kepada majelis.

Kesepakatan penyelenggara di bawah ini juga ikut ditentang Andre Darmawan. Menurutnya, tidak boleh ada kesepakatan penyelenggara bila terdapat kasus yang melanggar peraturan perundang-undangan.

“Masa adanya pelanggaran diselesaikan dengan kesepakatan penyelenggara? Itu sudah jelas terjadi pelanggaran,” tekannya.

Menurutnya, dua surat suara rakyat yang dinyatakan batal menjadi kerugian bagi rakyat akan suaranya. Padahal, KPU dan Bawaslu wajib melindungi suara rakyat.

“Hak pilih saja dilindungi apalagi suara rakyat,” katanya.

Menurut Andre, sekalipun tak ada rekomendasi dari tingkat Bawaslu, hasil penelitian panwas TPS sudah menjadi dasar dilakukan PSU.

“Hasil penelitian itu Itu sudah ditandatangani pada 17 April oleh pengawas TPS,” jelasnya.

Rekomendasi Bawaslu yang Mengundang Tanya

Bawaslu Buteng mengetahui secara detil masalah dua surat suara yang dibatalkan di TPS 03 Kelurahan Watolo.

Namun anehnya, dugaan pelanggaran yang jelas-jelas harus PSU, tidak segera dijadikan temuan oleh Bawaslu Buteng.

Ketua Bawaslu Buteng Helius Udaya berdalih, tidak secepat itu memutuskan untuk digelar PSU. Pihaknya harus meminta keterangan dari Panwascam.

Di tengah perjalanan kajian Bawaslu, datang warga yang melaporkan kasus ini pada 20 April 2019.

Pelapor menyebut perlu dilakukan PSU di TPS 03 Watolo karena dua surat suara dinyatakan batal karena masuk kategori suara rusak.

Terhadap laporan itu, Bawaslu Buteng kemudian mengkaji dan baru melahirkan rekomendasi PSU di TPS 03 Watolo pada 23 April 2019 atau enam hari setelah kejadian itu diketahui.

Tentu rentan waktu yang begitu jauh ini patut dipertanyakan. Sebab, wilayah Kecamatan Mawasangka tak butuh wakti sejam bagi Bawaslu untuk menemui panwascam atau pengawas TPS-nya.

Terhadap kecurigaan ini, Ketua Bawaslu Buteng Helius Udaya menolak memberikan keterangan kepada media.

“Saya tidak mau komentar dulu. Saya cari dulu ketua,” katanya usai persidangan.

KPU Tak Laksanakan Rekomendasi PSU

Pada 23 April 2019, Bawaslu Buteng melalui Panwascam Mawasangka mengeluarkan rekomendasi untuk digelar PSU di TPS 03 Watolo. Rekomendasi itu kemudian disampaikan kepada KPU untuk segera dilaksanakan.

Hanya saja, sebelum melaksanakan rekomendasi, KPU melakukan kajian dan penelitian terhadap syarat formil dan materil dilakukannya PSU.

Dari hasil penelitian, KPU menilai tidak memenuhi syarat formil untuk dilakukan PSU. Sebab, rekomendasi Panwascam Mawasangka tak memiliki keterangan dari pengawas TPS yang mengetahui langsung kejadian di TPS.

“Karena tidak memenuhi syarat formil, KPU menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu untuk tidak dilaksanakan PSU,” kata Nuriadin.

Hasil kajian KPU ini kemudian disampaikan kepada Bawaslu Buteng pada 25 April 2019.

Di hari yang sama, datang lagi salah satu warga melaporkan kasus ini di Bawaslu Buteng. Laporannya pun terkait kasus yang sama dengan rekomendasi yang tidak dilaksanakan oleh KPU sebelumnya.

Dari laporan itu kemudian, Bawaslu Buteng kembali mengeluarkan rekomendasi dan ikut menyertakan hasil pengawasan panwas TPS.

Namun, rekomendasi Bawaslu Buteng ini kadung kasip bagi KPU. Sebab, batas waktu pelaksanaan PSU pada 27 April 2019. Sementara rekomendasi PSU kedua oleh Bawaslu Buteng diterima pada pukul 10.00 WITa oleh KPU.

“Jadi kita tidak bisa laksanakan karena peetimbangan kesiapan logistik pemilu,” kata Ketua KPU Buteng.

Karena tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu, KPU Buteng kemudian dilaporkan ke DKPP atas dugaan pelanggaran etik.

Hari ini, Sabtu 25 Mei 2019, seluruh komisioner KPU Buteng disidangkan dalam kasus dugaan pelanggaran etik.

Penulis : La Ode Pandi Sartiman

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...