Larangan Bagi Pegawai Pemkot Kendari Saat Mudik dan Lebaran

77
 

Kendari, Inilahsultra.com – Berdasarkan surat dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforma Birokrasi (KemenPan RB) libur hari raya Idulfitri 1440 Hijriyah  dijadwalkan mulai 30 Mei hingga 9 Juni 2019.

Libur lebaran tahun 2019 ini merupakan momen panjang selama 11 hari bagi aparatur sipil negara (ASN) dan akan kembali aktif berkantor pada 10 Juni 2019 ke depan.

Untuk itu, Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir mengimbau kepada seluruh ASN Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari untuk mentaati aturan yang telah ditetapkan dengan tidak menambah hari libur lebaran.

“ASN yang akan tambah libur akan dikenakan juga sanksi teguran dan tertulis,” tegas Sulkarnain K di Rujab Wali Kota Kendari, Jumat 31 Mei 2019.

Selaku pejabat pembina kepegwaian (PPK) Pemkot Kendari, lanjut Sulkarnain, dirinya akan melakukan inspeksi mendadak dan mengecek kehadiran ASN pada 10 Juni nanti atau hari pertama masuk kerja.

“Sidak ini sudah menjadi agenda rutin kita tiap tahun, tapi saya yakin aparat di pemkot paham dengan aturan dan InsyaAllah patuh dengan ketentuan yang ada,” katanya.

Berdasarkan pengalaman tahun lalu, lanjut Sulkarnain, sebanyak 99 persen ASN hadir usai menjalankan aktivitas libur panjang.

“Kalau mereka sakit dan cuti harus disertai dengan bukti tertulis, dan kalau tidak ada alasan ASN tidak hadir pada hari pertama. Saya kira kita tahu sendiri konsekuensinya,” ungkapnya.
Bukan hanya itu, orang nomor satu di Kota Kendari ini kembali mengimbau ASN untuk tidak menerima dan memberi dalam bentuk apapun, karena ini terkait dengan surat edaran dari Korsupgah KPK.

“Saya sudah menandatangani dan menindaklanjuti surat edaran dari Korsupgah KPK  bahwa ASN diminta untuk tidak menerima dan memberi dalam bentuk apa pun,” jelasnya.

Kemudian ASN tidak menggunakan fasilitas dinas salah satunya kendaraan dinas dalam menjalankan aktivitas pribadi seperti mudik dan sebagainya.

“Jika ada temuan nantinya kita akan berikan teguran dan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN,” tegasnya.

Larangan ini bukan hanya berlaku untuk Pemkot Kendari melainkan berlaku seluruh ASN di Indonesia dan ini sudah menjadi kebijakan dan sudah diingatkan langsung oleh KPK.

Penulis : Haerun
Editor : La Ode Pandi Sartiman

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...