Banjir Konut, PB HMI Minta Gubernur Sultra Evaluasi Izin Tambang dan Sawit

94
Ikram Pelesa

Kendari, Inilahsultra.com – Musibah banjir bandang yang merendam puluhan desa di beberapa kecamatan di Kabupaten Konawe Utara saat ini, mendapat tanggapan dari Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI).

Dalam Keterangan tertulisnya, Selasa 11 Juni 2019, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekejend) Eksternal Bidang PSDA PB HMI, Muhamad Ikram Pelesa menyebut kegiatan pertambangan dan perkebunan sawit yang telah menimbulkan kerusakan hutan sehingga menjadi penyebab banjir bandang yang melumpuhkan puluhan desa di beberapa kecamatan di Kabupten Konawe Utara (Konut).

- Advertisement -

“Ini dampak dari aktivitas perkebunan sawit dan pertambangan yang aktivitasnya melenceng dari ketentuan perundang-undangan, hingga ketika musim hujan berkepanjangan sangat mudah menyebabkan banjir,” kata Ikram.

Menurut Koordinator Presidium Forsemesta Sultra ini, banjir yang terjadi kali ini merupakan banjir terparah sejak mekarnya Konawe Utara sebagai daerah otonom tahun 2007 silam.

Akibat tata kelola sumber daya alam yang tidak baik oleh pemerintah, hutan-hutan tempat jarahan penambang ilegal dibiarkan mengangah sehingga ketika hujan lebat banjir lebih mudah terjadi.

“Karena tidak ada lagi penyangga dan ditambah hilangnya daerah resapan air. Konut sejak mekar tahun 2007 lalu, ini banjir terparah. Ini akibat tata kelola sumber daya alam yang tidak baik oleh pemerintah. Tidak ada lagi penyangga dan ditambah hilangnya daerah resapan air,” katanya.

Untuk itu, ia meminta Gubernur Sulawesi Tenggara untuk segera melakukan moratorium aktivitas pertambangan dan perkebunan sawit yang telah menghilangkan daerah resapan dan tidak melakukan reklamasi pascatambang.

Ia juga meminta Gubernur segera merekomendasikan kepada pemerintah pusat agar mencabut izin perkebunan tebu di Gunung Lawali Asera sebelum aktivitas dan menimbulkan dampak yang lebih parah.

“Untuk itu pak gubernur harus evaluasi kembali izin tambang dan perkebunan sawit di Konawe Utara, karena mereka yang telah menghilangkan daerah resapan air, dan hampir semua tambang tak menjalankan reklamasi pascatambang. Selain itu pak gubernur mesti segera meminta kepada pemerintah pusat untuk mencabut izin perkebunan tebu PT AFN di Gunung Lawali Asera sebelum menimbulkan dampak yang lebih parah, sebab itu hutan inti penyangga resapan air di wilayah Asera, jika itu rambah, Konut bisa tenggelam”, tegas mahasiswa Pascasarjana Manajemen CSR Universitas Trisakti ini.

Baca Juga :  Cegah Penyebaran DBD, Kodim 1417/ Kendari Lakukan Fogging Sekitar Asrama

Ia juga mengajak kepada seluruh pihak untuk bahu-membahu membantu korban banjir di daerah Konawe dan Konawe Utara yang telah kehilangan tempat tinggal.

Penulis : La Ode Pandi Sartiman

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here