Banjir Konut dan Konawe Kategori Bencana Ekologis

149
Banjir di Konawe Utara turut menghanyutkan rumah warga. (Dok Basarnas)

Kendari, Inilahsultra.com – Banjir bandang yang menerjang Kabupaten Konawe Utara dan Konawe menunjukkan bahwa di daerah itu tengah terjadi krisis ekologis.

Hal ini diungkapkan Ketua DPP POSPERA Bidang ESDM dan Lingkungan Hidup Erwin Usman, Rabu 13 Juni 2019.

- Advertisement -

“Situasi ini sudah darurat ekologis. Bencana alam yang terjadi dapat dikategorikan bencana ekologis,” kata Erwin Usman dalam siaran persnya.

Menurut Erwin, tindakan yang wajib diambil pengurus negara di Pemprov Sultra dan pemkab mesti tidak bisa lagi sifatnya jangka pendek.

Sebab, kata dia, daya dukung lingkungan di wilayah bencana sudah pada level kritis (critical ecology).

Ia menyebut, beberapa pekerjaan rumah strategis Gubernur Sultra Ali Mazi dan para bupati di wilayah bencana-pasca tanggap darurat- di antaranya membentuk tim terpadu tata kelola SDA.

“Tim yang beranggotakan unsur dinas terkait urusan lingkungan, polri, akademisi dan para pegiat isu LH dan PSDA,” katanya.

Tim strategis ini, lanjut dia, bekerja untuk menginventarisir keseluruhan izin konversi lahan untuk kepentingan eksploitasi SDA yang ada (existing) di Sultra.

“Menemu kenali potensi pelanggaran hukum yang timbul dari pelaku pemegang izin konversi lahan untuk selanjutnya direkommendasikan untuk diambil tindakan hukum yang tegas,” jelasnya.

Kemudian, tugas tim ini memetakan wilayah kelola strategis SDA yang termasuk dalam kategori ekologi genting yang selanjutnya terhadap wilayah ini tidak boleh terbit izin/aktivitas eksploitasi alam yang destruktif.

“Dan menyusun kerangka kebijakan baru (new policy) PSDA yang sifatnya partisipatif dengan berbasis pada prinsip keberlanjutan pelayanan alam, keselamatan dan kesejahteraan rakyat, dan peningkatan produktifitas rakyat,” ujarnya.

Menurutnya, tindakan ini sebagai kebijakan korektif terhadap era obral izin SDA pemerintahan sebelumnya.

Baca Juga :  Di Hadapan KEIN, PT VDNI Konawe : Kami Prioritaskan Tenaga Kerja Indonesia

“Segera moratorium izin baru terkait konversi lahan yang ada di Sulawesi Tenggara. Sudah cukup situasi krisis ekologi akibat brutal dan serampangannya izin konversi lahan yang dikeluarkan pemda tanpa memperhatikan kemampuan pelayanan alam dan keberlanjutan kehidupan generasi masa depan,” tekannya.

Terkait korporasi tambang dan perkebunan kelapa sawit yang nakal dan bandel, apalagi bila sudah berkali-kali ditegur dan direkomendasikan untuk ditindak tegas, termasuk rekomendasi Tim Korsup KPK RI, segera diambil langkah hukum tegas.

“Cabut izinnya dan lakukan penindakan hukum yang terukur dan transparan. Dalam situasi kritis, tindakan keras dan pemihakan pemimpin wilayah pada alam dan rakyat banyak sangatlah diperlukan,” pungkasnya.

Penulis : La Ode Pandi Sartiman

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here