Duga Lakukan Pungli Sertifikat Tanah, KPK Sultra Datangi Kantor DPRD Mubar

658
Masa aksi yang mengatasnamakan Koalisi Pemerhati Keadilan (KPK) Sulawesi Tenggara mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kabupaten Muna Barat (Mubar), Kamis 13 Juni 2019.

Laworo, Inilahsultra.com – Masa aksi yang mengatasnamakan Koalisi Pemerhati Keadilan (KPK) Sulawesi Tenggara mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kabupaten Muna Barat (Mubar), Kamis 13 Juni 2019.

Mereka datang mengadukan soal dugaan pungutan liar pengadaan sertifikat tanah di Desa Kombikuno, Kecamatan Napano Kusambi.

- Advertisement -

Ketua KPK Sultra, Hilman mengatakan, pemerintah desa Kombikuno diduga telah melakukan pungutan liar terhadap masyarakat dalam pengadaan sertifikat tanah.

Menurutnya, pengadaan sertifikat tanah yang juga program nasional dari Presiden Joko Widodo sama sekali tidak memungut biaya sepersenpun dari masyarakat.

“Namun pada kenyataannya masyarakat dipungut biaya sebesar Rp 350 per kapling,” kata Hilman, Kamis 13 Juni 2019.

Ia menyebut, sebagai salah satu institusi negara, pemerintah desa memiliki peran serta fungsi untuk melayani dan memudahkan urusan masyarakat, bukan menyulitkan.

“Bahkan sampai pada bulan Juni 2019 ini sebagian masyarakat belum mendapat sertifikat tersebut, saat dikonfirmasi dipemerintah hanya mendapatkan janji,” ungkapnya.

Atas pungli itu, pemerintah desa diduga melanggar pasal 12 huruf e tentang pemerasan dan pasal 11 tentang gratifikasi UU RI No 20 tahun 2001.

“Olehnya itu kami dari KPK Sultra mendesak DPRD Kabupaten Mubar untuk segera membentuk pansus dan memanggil oknum-oknum pelaku pungli,” tegasnya.

Sayang, persoalan ini tak ada respon dari wakil rakyat. Sebab, tak ada satu pun anggota dewan yang menemui mereka.

Sebagai gantinya, massa aksi ditemui oleh Sekretaris DPRD Mubar Asbar.

Kepada massa aksi, ia menjanjikan akan menghadirkan ketua DPRD beserta anggota pada Senin depan.

“Saya sekwan pada hari ini hanya bisa menampung apa yang menjadi keluhan KPK Sultra beserta masyarakat dan akan saya sampaikan pada ketua dan anggota DPRD Mubar karena salah satu tugas saya penyambung informasi,” janjinya.

Baca Juga :  Modus Tiga Oknum Polisi Diduga Gelapkan Pajak Kendaraan Anggota DPRD Sultra

Penulis : Muh Nur Alim

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here