Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sultra 2018

Rapat paripurna dipimpun Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh didampingi Wakil Ketua DPRD Sultra Amiruddin Nurdin. (Humas DPRD Sultra)
Bacakan

Kendari – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra menggelar rapat paripurna dengan agenda pidato pengantar rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2018, Senin 17 Juni 2019.

Dalam sambutannya, Gubernur Sultra Ali Mazi menyebut, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD merupakan siklus pengelolaan keuangan daerah, sebagai kewajiban konstitusional dan tanggung jawab moril yang harus dipenuhi oleh pihak eksekutif sebagai pemegang mandat pelaksana anggaran daerah kepada dewan.

Ia menyebut, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2018 yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI).

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, laporan keuangan Pemprov Sultra TA 2018 mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

“Ini berarti kita dapat mempertahankan opini WTP yang telah kita raih lima tahun sebelumnya, yang menjadi harapan kita semua. Semoga opini yang kita peroleh melalui hasil kerja keras kita bersama dapat kita pertahankan lagi dengan lebih meningkatkan kinerja dan kedisiplinan dalam pengelolaan keuangan daerah,” katanya.

Gubernur Sultra Ali Mazi saat membacakan sambutan. (Foto Humas DPRD Sultra)

Ia menyebut, rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 merupakan penjelasan atas semua kegiatan pelayanan pemerintah di daerah ini.

Dengan demikian maka rancangan peraturan daerah tentang pertanggunjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 tersebut menggambarkan hasil maksimal kegiatan pemerintah serta jangkauan pelaksanaan program yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran tersebut.

“Ini berarti pemerintah daerah telah melaksanakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, sekaligus merupakan tahap evaluasi akhir atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018,” jelasnya.

Dalam sambutannya juga, Ali Mazi menyampaikan realisasi pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 sebagaimana yang tertuang dalam rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018.

Pendapatan daerah

Sesuai APBD Perubahan TA 2018, target pendapatan adalah sebesar Rp 3.694.230.832.235 atau Rp 3,6 triliun, dan realisasi adalah sebesar Rp 3.785.562.578.471,15 atau Rp 3,7 triliun atau mencapai 102.47 persen.

Belanja daerah

Sesuai APBD Perubahan TA 2018, target belanja daerah adalah sebesar Rp 3.980.337.283.492,43 atau Rp 3,9 triliun dan realisasi adalah sebesar Rp 3.586.474.436.543 atau Rp 3,5 triliun atau mencapai 90,10 persen.

Suasana rapat paripurna di DPRD Sultra. (Foto humas DPRD Sultra)

Surplus (defisit) daerah

Dalam TA 2018, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami surplus sebesar Rp 199.088.141.928,15 atau Rp 199 miliar yang merupakan selisih antara realisasi pendapatan daerah dengan realisasi belanja daerah.

Pembiayaan daerah

Sesuai APBD Perubahan TA 2018 pembiayaan netto direncanakan sebesar Rp 286.106.451.257,43 atau Rp 286 miliar sedangkan realisasi adalah sebesar Rp 286.106.451.257,43 atau Rp 286 miliar atau mencapai 100 persen.

Sisa lebih perhitungan anggaran (silpa)

Dalam LKPD TA 2018, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mempunyai sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) sebesar Rp 485.194.593.185,58 atau Rp 485 miliar, dimana jumlah tersebut termasuk kewajiban kepada pihak ketiga yang sampai dengan akhir tahun 2018 belum dibayarkan.

“Kami menyadari bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah masih terdapat hal-hal yang perlu disempurnakan lagi, namun kami telah berupaya semaksimal mungkin, walaupun dalam pelaksanaannya sering kali kami dihadapkan dengan segala keterbatasan sarana maupun tenaga,” ujarnya. (Advertorial DPRD Sultra)

Facebook Comments