DPRD Buton Tetapkan Enam Perda

105
Bupati Buton La Bakry (Kanan) menyerahkan enam Raperda kepada Ketua DPRD Buton Laode Rafiun, Rabu 25 Juni 2019.

Pasarwajo, Inilahsultra.com – DPRD Kabupaten Buton kembali menetapkan enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam sidang paripurna yang digelar di kantor DPRD Buton, Rabu 26 Juni 2019.

Enam Raperda tersebut diantaranya Raperda Penanaman Modan pada Bank Sultra, Raperda Susunan Perangkat Daerah, Raperda Badan Amil Zakat, Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Raperda Retribusi Izin Gangguan dan Raperda tentang Pelayanan Kepemudaan.

- Advertisement -

Bupati Buton, La Bakry menuturkan, persetujuan enam Raperda yang diajukan selanjutnya ditetapkan menjadi Perda ini telah dilakukan fasilitasi oleh Gubernur Sultra sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Kata dia, dari tahapan pembentukan Perda, berbagai saran dan masukan dari anggota dewan termasuk hasil fasilitasi yang dilakukan gubernur menjadi pertimbangan dalam penyempurnaan rancangan Perda yang dibentuk saat ini.

                       

“Terkait penyertaan modal daerah pada PT Bank Sultra, prinsipnya untuk menambah nilai investasi pemerintah daerah dalam rangka peningkatan PAD,” ujar La Bakry dalam sambutannya.

Melalui penyertaan modal ini, lanjut La Bakry, Pemda nantinya akan memperoleh pembagian keuntungan atau laba berupa deviden yang diharapkan mampu meningkatkan PAD sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi.

Terkait perubahan nomenklatur perangkat daerah, tambah La Bakry, pada prinsipnya tindak lanjut dari lahirnya Permendagri nomor 5 tahun 2017 yang diharapkan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh perangkat daerah dapat berjalan secara efektif, terdapat kesesuaian antara nomenklatur perangkat daerah yang ada dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemda Buton sebagai daerah otonom.

“Perda mengenai BAZ diharapkan memberikan arahan mengenai mekanisme pembentukan Baznas kabupaten sehingga dapat mengelolah zakat didaerah sesuai dengan sariat islam berdasarkan ketentuan perundangan.

Baca Juga :  Tersangka Korupsi DD Kakenauwe Diserahkan ke Kejari Buton

Begitu pula dengan Perda Pengelolaan barang daerah, penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dan menjadi pedoman bagi OPD dalam mengelola barang milik daerah.

Selain itu, Perda tentang pelayanan kepemudaan diharapkan dapat memberi arah dan kebijakan yang jelas kepada pemerintah daerah termasuk masyarakat dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan pelayanan kepemudaan didaerah.

“Perda kepemudaan diharapkan mampu menciptakan generasi muda yang tangguh dan senantiasa mampu menangkal berbagai ancaman tantangan, hambatan dan gangguan serta mampu menjalankan perannya di setiap aspek pembangunan,” tandasnya.

Tak lupa, orang nomor satu di Kabupaten Buton itu memberikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD Buton yang turut bekerja dalam pembentukan Perda ini.

Reporter : Wa Ode Yeni Wahdania

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...