KPK : Sejumlah Aset Pemprov Sultra dan Pemkot Kendari Bermasalah

348
kantor KPK RI

Kendari, Inilahsultra.com – Tim Koordinasi Supervisi Wilayah Komisi Pemberantasan Korupsi (Korwil KPK) masih menjelajahi daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk terus mendorong upaya perbaikan di beberapa sektor.

Dalam kegiatan yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif, memfokuskan kegiatan pada penyelamatan aset dan Barang Milik Daerah (BMD) di Sultra.

- Advertisement -

Untuk itu tim berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi serta Kepolisian Daerah (Polda) Sultra. Dalam pertemuan dengan Kejaksaan Tinggi Sultra, hadir Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kajati) dan jajarannya. Laode menyampaikan harapannya kepada Kajati agar dapat memaksimalkan perannya terkait upaya penyelamatan dan pengamanan aset serta upaya peningkatan pendapatan daerah.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengaku, aset Pemprov Sultra banyak yang bersengketa dan yang dikuasai oleh pihak ketiga.

“Informasi awal yang diterima KPK, sekurangnya ada lima lokasi tanah dengan luas 188,2 hektar area (Ha), 52 bidang tanah belum bersertifikat, serta 15 aset berpotensi PAD belum dimanfaatkan,” ujar Febri Diansyah melalui rilisnya.

Di tingkat pemerintah kota (pemkot), KPK juga menemukan aset bermasalah, sekurangnya ada empat bidang tanah milik PDAM seluas 1,9 Ha dikuasai pihak ketiga, serta ada 21 aset pemkot bermasalah secara administrasi dan masih dalam sengketa hingga 76 bidang tanah belum bersertifikat.

KPK mengharapkan seluruh jajaran pemerintahan daerah untuk bekerja dengan keras dan tidak lalai dalam hal pengawasan fungsi dan pengelolaan aset.

“Jika semua punya peran ‘awas’ dan tak tergiur suap sana sini, daerah-daerah di seluruh Indonesia pasti jauh lebih maju,” tegasnya.

Penulis : La Ode Pandi Sartiman

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...