Hanya Baubau yang Boleh Lakukan Uji Berkala Kendaraan Bermotor

263
 

Kendari, Inilahsultra.com – Dari 17 kabupaten atau kota di Sultra, hanya Kota Baubau yang boleh dan memenuhi syarat untuk melakukan uji berkala kendaraan bermotor (UBKB).

Hal ini terungkap dalam Workshop Diseminasi Hasil “Potensi Maladministrasi Pada Layanan Publik Dalam Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UBKB) Lingkup Pemerintah Provinsi Sultra yang digelar Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sultra di Hotel Imperial Kendari, Jumat 5 Juli 2019.

- Advertisement -

Diseminasi ini turut dihadiri oleh pengamat tranportasi Dr La Ode Magribi, Balai Pengelola Transportasi Darat Sultra Kementerian Perhubungan RI Suripto.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sultra Mastri Susilo mengatakan, dari 17 kabupaten atau kota, hanya Kota Baubau yang sudah melakukan kalibrasi peralatan pengujian. Daerah ini juga sudah memenuhi syarat akreditasi C dan menunggu sertifikat dari Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI.

“Hanya Kota Baubau yang bisa melakukan uji berkala kendaraan bermotor, yang lainnya tidak bisa. Baubau sudah akreditasi C,” jelasnya.

Sebanyak lima kabupaten sudah memiliki sarana, prasarana dan peralatan uji, namun belum kalibrasi termasuk akreditasi. Lima daerah itu adalah, Kota Kendari, Konawe, Kolaka, Kolaka Utara dan Konawe Selatan dan Kota Baubau.

Menurut Mastri, meski sudah memiliki sarana dan prasarana dan peralatan uji, jika belum kalibrasi, maka tidak bisa melakukan uji kelayakan kendaraan bermotor.

Lebih-lebih untuk 11 daerah tersisa. Yakni, Konawe Kepulauan, Konawe Utara, Muna, Muna Barat, Buton Utara, Buton, Bombana, Buton Selatan, Buton Tengah dan Wakatobi sama sekali “diharamkan” untuk melakukan uji kelayakan kendaraan bermotor.

“Sebab, daerah ini dinyatakan belum memiliki peralatan, sarana dan prasarana, tenaga penguji dan kalibrasi,” katanya.

Larangan bagi daerah untuk melakukan uji berkala kendaraan bermotor karena belum kalibrasi sesuai Pasal 161 ayat (1) PP 55/2012 juncto Pasal 37 PM 133/2015.

Bagi daerah yang sudah melakukan UBKB di tiap unit pelaksanaannya selama ini, dinyatakan tidak sah. Pernyataan tidak sah diterbitkan oleh Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI sebagaimana ketentuan Pasal 167 ayat (2) dan (3) PP 55/2012 Juncto Pasal 19 ayat (4) den (5) 37 PM 133/2015.

“Dari hasil investigasi, jika dilihat dari segi aspek prosedur dan tata cara pelaksanaan UBKB, terdapat sejumlah Unit Pelaksana UBKB kabupaten/kota yang menyelenggrakan UBKB tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 45 s.d. 65 PM 133/2015,” katanya.

Selain menyalahi aturan, kegiatan UBKB yang dilakukan oleh pemda ditemukan banyak penyimpangan oleh Ombudsman. Yakni, pengujian berkala dilakukan di luar prosedur, pengujian fisik terhadap kendaraan tidak dilakukan dan biaya yang dikenakan tidak sesuai ketentuan.

“Namun meskipun ditemukan penyimpangan dalam proses penyelenggaraan UBKB, secara normatif pelaksanaan UBKB oleh Unit Pelaksana UBKB dimaksud tidak dapat dilakukan jika belum memperoleh akreditasi dan kalibarasi,” bebernya.

Dengan adanya kegiatan tanpa mengantongi syarat dimaksud, maka setiap penerimaan yang masuk, merupakan kategori pungutan liar.

“Ombudsman menyimpulkan bahwa dengan adanya penyimpangan prosedur yang terjadi dalam pelaksanaan UBKB maka secara tidak Iangsung dapat memberi kesempatan kepada sejumlah oknum untuk melakukan praktik pungutan liar hal ini dibuktikan berdasarkan hasil mystery shopping yang telah dilakukan oleh Ombudsman, mayoritas petugas membebankan biaya tarif Iayanan UBKB yang tidak sesuai dengan ketentuan,” katanya.

Workshop Diseminasi Hasil “Potensi Maladministrasi Pada Layanan Publik Dalam Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UBKB) Lingkup Pemerintah Provinsi Sultra yang digelar Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sultra di Hotel Imperial Kendari, Jumat 5 Juli 2019.

Ia berharap, seluruh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota wajib mengajukan permohonan akreditasi Unit Pelaksana UBKB kepada Kementerian Perhubungan RI untuk dapat menyelenggarakan pengujian berkala kendaraan bermotor.

Namun, sebaiknya, sebelum mengajukan permohonan akreditasi, terlebih dahulu Unit Pelaksana UBKB dan Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas dan peralatan uji yang memenuhi standar sebagaimana Pasal 14 sampai dengan 24 PM 133/2015.

“Sehingga, proses akreditasi oleh Kementerian dapat berjalan dengan cepat. Selanjutnya, jika pemerintah kabupaten/kota belum memiliki kemampuan anggaran untuk melakukan pembangunan fasilitas dan peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, maka sebaiknya menyampaikan kepada Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI,” jelasnya.

Di tempat yang sama, pengamat transportasi Dr La Ode Magribi menyebut, uji berkala kendaraan bermotor ini penting dalam keselamatan berlalulintas.

“Ini untuk meminimalisir kecelakaan. Termasuk meminimalisir kendaraan tidak layak jalan,” katanya.

Menurut dia, membangun transportasi itu tidak hanya persoalan infrastruktur jalan saja. Yang tidak kalah pentingnya adalah sistem yang satu sama lain saling berkaitan.

Misal, soal aspek keselamatan berkendara yang mestinya menjadi perhatian serius dari pemerintah. Tak adanya akreditasi terhadap unit pelayanan UBKB dari Kementerian Perhubungan RI ini, merupakan hal yang harus dievaluasi.

“Aspek keselamatan itu tergantung uji kelayakan yang dilakukan oleh pemerintah,” jelasnya.

Ia menyebut, banyak ditemukan di lapangan aspek keamanan kendaraan sering diabaikan. Misal, tak adanya palu pemecah kaca hingga tidak adanya identitas pengemudi dan kendaraan.

Selain meminimalisir kecelakaan, UBKB ini juga bertujuan untuk menyelamatkan lingkungan dari polusi. Bagi kendaraan yang dinilai tidak layak, harusnya tidak dioperasikan.

Sementara itu, Balai Pengelola Transportasi Darat Sultra Kementerian Perhubungan RI Suripto menyebut, sudah saatnya pemerintah daerah turut mendorong terbangunnya sarana dan prasarana di daerah.

Ia juga meminta kepada dinas perhubungan setiap daerah untuk mengusulkan kalibrasi dan akreditasi di Kementerian Perhubungan. Tentunya, seluruh persyaratan harus dipenuhi.

“Sudah saatnya kita peduli terhadap keselamatan berlalulintas dengan menaati segala prosedur,” katanya.

Penulis : La Ode Pandi Sartiman

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...