Sengketa Pilcaleg di MK, Bawaslu Sultra Siapkan Keterangan Tertulis Hasil Pengawasan

372
Munsir Salam. (Foto : Zonasultra.com)

Kendari, Inilahsultra.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Tenggara mulai menyiapkan keterangan tertulis hasil pengawasan untuk disampaikan dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) 11 Juli 2019 mendatang.

Anggota Bawaslu Sultra Munsir Salam mengaku, di Sultra, ada 11 pokok permohonan yang masuk di MK. Pihaknya akan menyiapkan seluruh hasil pengawasannya di lokus gugatan dimaksud.

- Advertisement -

“Posisi Bawaslu pemberi keterangan sama dengan PHPU pilpres kemarin. Bawaslu hanya menyampaikan hasil pengawasannya,” kata Munsir Salam, Jumat 5 Juli 2019.

Menurut dia, hasil pengawasan Bawaslu ini bukan untuk menjustifikasi benar dan salahnya pokok permohonan pemohon.

“Bawaslu tugasnya mengawasi tahapan pemilu, termasuk di wilayah dalil pemohon sebagai pokok perkara,” jelasnya.
Ia merincikan, keterangan Bawaslu Sultra itu tidak hanya menyangkut hasil pengawasan di tiap TPS yang dimohonkan pemohon, termasuk bukti fisik dan hasil C1.

“Kami siapkan keterangan tertulis mulai dari perencanaan pengawasan, hasil pengawasan di lokasi dan TPS didalilkan, termasuk apakah ada sengketa di situ,” paparnya.

Berdasarkan catatan MK yang diterima sejak dibuka hingga ditutupnya gugatan, ada 10 partai politik dan 1 calon DPD di Sultra yang mengajukan sengketa.

1. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Nomor APPP 37-08-29/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019. PKS menggugat hasil Pemilu DPRD Sultra Dapil Sultra VI Konawe, Konawe Utara dan Konawe Kepulauan.
Namun, dari tiga kabupaten, ada dua daerah yang digugat perolehan hasilnya. Yakni, Konawe dan Konawe Utara.

Di Konawe, tersebar di enam kecamatan. Yakni, Kecamatan Asinua Desa Nekudu TPS 1 dan TPS 2. Kemudian, Kecamatan Tongauna Desa Momae TPS 1, TPS 2 dan TPS 3.

Lalu, Kecamatan Besulutu Desa Besulutu TPS 1, TPS 2 dan TPS 3. Selanjutnya, Kecamatan Onembute Desa Silea TPS 1 dan TPS 2. Berikutnya, Kecamatan Pondidaha Desa Amesiu TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4. Terakhir, Kecamatan Abuki Desa Walay TPS 1, TPS 2 dan TPS 3. Inti dalil permohonannya, dugaan adanya penambahan suara partai lainnya, PBB.

2. Partai Amanat Nasional (PAN) yang diajukan oleh calegnya, H Ratna. Nomor APPP gugatannya 31-12-29/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019.
Ia menggugat hasil pemilihan DPRD Kota Baubau dapil II yakni di Kecamatan Wolio. Di kecamatan ini, ada dua kelurahan yang diprotesnya. Yakni, Kelurahan Bataraguru TPS 5 tentang pengurangan perolehan suara pemohon dan Kelurahan Kadolokatapi TPS 12 tentang penambahan perolehan suara calon lainnya.

3. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan nomor APPP 43-01-29/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019. PKB menggugat hasil perolehan suara DPRD Kabupaten Bombana daerah pemilihan Bombana 1 Kecamatan Rumbia. Di kecamatan ini, PKB menyoal hasil di Kelurahan Doule TPS 1 dan TPS 3 tentang pelaksanaan PSU tanpa pemberitahuan dari KPU.

4. PDI Perjuangan dengan nomor APPP 110-03-29/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019. Mengajukan gugatan hasil pemilihan DPRD Kabupaten Konawe Dapil 4 di Desa Anggopiu TPS 4 dan Desa Amarora TPS 1, TPS 2 dan TPS 4. Inti dalil pemohon adalah adanya pemilih ganda, sehingga memohonkan PSU.

5. NasDem dengan nomor APPP 93-05-29/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019. Mengajukan gugatan atas hasil DPRD Kabupaten Buton Selatan Dapil III meliputi Batu Atas. NasDem menggugat hasil di Kecamatan Batu Atas Desa Batu Atas Timur TPS 6. Inti dalil pemohon perbedaan DPT, DPTb, dan DPK antara Pemungutan Suara awal dengan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang menyebabkan penambahan suara partai lainnya.

6. Partai Gerindra dengan nomor APPP 248-02-29/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019. Gerindra menggugat hasil pemilihan DPRD Kabupaten Muna dan Kabupaten Kolaka Utara. Untuk Kolaka Utara, di dapil 1 yang berada di Kecamatan Lasusua Kelurahan Lasusua TPS 3 dan TPS 9. Serta Desa Patowonua TPS 7. Dalil pemohon meminta PSU ulang.

Untuk Muna, di Dapil 6 Kecamatan Loghia. Di kecamatan ini terdapat dua desa yakni, Desa Mantobua TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5. Kemudian di Desa Liangkabori TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5.
Selain itu, ada di Kecamatan Duruka Desa Lagasa TPS 3. Dalil pemohon dugaan penggelembungan suara.

7. Partai Golkar dengan Nomor APPP 168-04-29/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019. Golkar menggugat hasil pemilihan DPRD Kolaka Utara. Golkar menggugat di Dapil 1 Lasusua. Di kecamatan ini ada dua desa yang dianggap bermasalah. Yakni, di Kelurahan Lasusua TPS 3 dan TPS 9 serta di Desa Patawonua TPS 7. Dalil pemohon, dugaan money politic dan pemilih di luar DPT, sehingga memohonkan PSU diulang.

Selain DPRD kabupaten, Golkar juga menggugat hasil DPRD Provinsi Sultra Dapil Sultra V meliputi Kolaka, Kolaka Utara dan Kolaka Timur.
Nomor APPP 321-04-29/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 dengan dalil pemohon adanya kenaikan perolehan suara Partai Gerindra pada saat rapat pleno tingkat Provinsi Sultra dibandingkan perolehan suara berdasarkan form C1 yang tersebar di 11 Kecamatan.

8. Perindo dengan nomor APPP 175-09-29/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019. Partai ini menggugat hasil DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan di Dapil 1 Wawonii Tengah. Yakni, di TP 1 Desa Wawo Indah dan TPS 1 Kelurahan Lampeapi Baru. Dalil pemohon Penggelembungan perolehan suara terhadap partai lainnya (PKS).

9. Partai Berkarya dengan nomor APPP 213-07-29/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019. Partai ini menggugat hasil DPRD Sultra. Hanya saja, tidak jelas dimana lokus gugatannya.

10. PKB dengan nomor APPP 182-01-29/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019. PKB menggugat hasil pemilihan DPRD Kabupaten Buton Tengah Dapil 3 Kecamatan Mawasangka. Tepatnya di TPS 1 Desa Lakorua. Dalil pemohon permohonan pelaksanaan PSU.

Selain di Buteng, PKB juga menggugat di Kabupaten Wakatobi dengan nomor APPP 191-01-29/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019. PKB menyoal hasil pemilihan DPRD Wakatobi Dapil 1 tepatnya di Desa Pongo TPS 6 dan TPS 10.
Kemudian di Desa Longa TPS 1 dan TPS 3. Kelurahan Wanci TPS 7. Kelurahan Sombu TPS 1. Desa Padaraya Makmur TPS 1 dan Desa Maleko TPS 1. Dalil pemohon adanya penambahan suara kepada partai lain (Golkar).

11. PPP yang diadukan oleh calegnya Irpan dengan nomor APPP 238-10-29/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019. PPP mengggat hasil pemilihan DPRD Konawe Kepulauan Dapil 2 Wawonii Timur di Desa Wakadawu TPS 1. Dalil pemohon, pengurangan perolehan suara pemohon dan penambahan perolehan suara kepada calon lain, dikarenakan tidak dilaksanakan PSU.

12. Fatmayani Harli Tombili, Calon DPD RI dengan nomor APPP 05-29/AP3-DPD/PAN.MK/2019. Ia menggugat hasil perolehan di Kelurahan Bataraguru TPS 2 dan TPS 3. Dalil pemohon, pelaksanaan PSU di TPS 2 dan TPS 3 Kelurahan Bataraguru, Kota Baubau.

Penulis : La Ode Pandi Sartiman

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...