Mahalnya Gas Elpiji dan Lepasnya Tanggung Jawab Pertamina di Tingkat Pengecer

986
 

Kendari, Inilahsultra.com – Banyak masyarakat di Kota Kendari mengeluhkan tingginya harga gas elpiji 3 kilogram di tingkat pengecer.

Beberapa pengecer yang ditemui Inilahsultra.com di Kota Kendari mengaku, harga elpiji dipatok mulai dari Rp 25 ribu hingga Rp 30 ribu.

- Advertisement -

Harga ini terbilang mahal jika merujuk harga eceran tertinggi (HET) yang diatur dalam peraturan Gubernur (Pergub) Sultra nomor 5 tahun 2014 perubahan atas Pergub Sultra nomor 38 tentang penetapan HET gas LPG 3 kilogram untuk keperluan rumah tangga dan usaha mikro yakni seharga Rp 17.900.

“Harganya sangat mahal. Masa pertabung sampai Rp 30 ribu,” kata Ahmad ditemui di salah satu pangkalan di Kota Kendari, Minggu 7 Juli 2019.

Ahmad sejatinya ingin membeli gas elpiji 3 kg di salah satu pangkalan di bilangan Aundonohu Kendari. Hanya saja, pangkalan sudah kehabisan stok.

Karena tak dapat dipangkalan, ia terpaksa membeli gas elpiji di pengecer yang harganya hampir dua kali lipat.

“Tadi saya beli Rp 28 ribu. Ada yang jual sampai Rp 30 ribu. Sangat mahal buat kami yang miskin ini,” imbuhnya.

Habisnya stok gas di tingkat pangkalan cukup ironi. Sebab, pengecer yang menjual dengan harga tinggi jaraknya tak cukup jauh dengan pangkalan.

Ada dugaan, bahwa pangkalan sengaja menjual ke pengecer dengan jumlah banyak.

“Harusnya Pertamina tegas terhadap pangkalan ini. Masa semua dihabiskan ke pengecer. Mana pengecer jualnya sangat mahal,” katanya.

Operasi Polisi Cenderung Sensasi

Pada 13 Mei 2019 lalu, Kepolisian Daerah (Polda) Sultra berhasil menangkap dua orang warga yang menjual gas di atas ketentuan HET.

Sontak kabar ini membuat banyak warga senang. Sebab, emosi warga akan tingginya harga gas tengah klimaksnya.

Namun, langkah hukum yang dilakukan Polda Sultra bersama Pertamina tak ubahnya mencari sensasi saja.

Buktinya, masih banyak pengecer menjual gas elpiji 3 kilogram dengan harga selangit.

Bahkan, di kompleks pemukiman yang banyak ditinggali oleh aparat kepolisian harga gas bisa menembus Rp 30 ribu.

“Percuma juga polisi menindak hanya waktu tertentu saja. Buktinya harga gas tetap mahal. Bahkan di sini banyak juga polisi. Kenapa tidak dilaporkan atau sekaligus ditindak saja,” kata Usman warga Anduonohu.

Harusnya, kata dia, polisi tidak hanya menindak di momen tertentu. Bila perlu setiap hari agar ada efek jerah terhadap pelaku.

“Ini jelas merugikan masyarakat loh. Kok kasus macam ini dibiarkan saja. Oke lah, harganya hanya selisih 10 ribu. Tapi, untuk warga miskin, pasti tidak mampu,” katanya.

Harga Rp 17.900 untuk pertabung gas elpiji 3 kg, sudah melalui kajian ekonomi sebagaimana tertuang dalam Pergub tadi.

Pertamina Angkat Tangan Tangani Pengecer

Tingginya harga gas elpiji di tingkat pengecer tak membuat PT Pertamina bisa berbuat banyak.

Perusahaan plat merah yang diamanahkan negara ini tak bisa menangani pengecer.

Alasannya, regulasi mereka hanya mengenal pangkalan, bukan pengecer.

“Pertamina hanya bisa mengawasi pangkalan, bukan tingkat pengecer,” ungkap Comunication Supervisor Pertamina Nomor 7 Kendari, Ahad saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Jumat 5 Juli 2019.

Menurut dia, kewenangan mengatur pengecer ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten kota masing-masing.

“Terkait harga eceran tertinggi ditetapkan pemkab masing-masing. Kalau sampai level pengecer, harga bisa berubah-ubah karena ada ongkos mereka mengambil di pangkalan,” jelasnya.

Bagi pangkalan yang menaikan harga di atas ketentuan HET, maka bisa disanksi hingga pencabutan izin.

“Mau 5 rupiah bisa disanksi,” tegasnya.

Hanya saja, yang jadi soal adalah tingginya harga bukan di tingkat pangkalan, melainkan di pengecer. Pangkalan menjual ke pengecer dengan harga sesuai HET.

Karena banyak pengecer yang membeli, otomatis warga tak lagi kebagian. Terpaksa warga harus membeli di tingkat pengecer dengan harga hingga Rp 30 ribu.

Hal ini lah yang kemudian luput dari pantauan dari Pertamina sebagai pihak yang bertanggung jawab atas distribusi gas elpiji bagi warga miskin.

Namun buru-buru menjelaskan mekanisme pengawasan yang dilakukan Pertamina, Ahad meminta agar masalah ini segera dilaporkan ke pihaknya.

“Coba sampaikan ke kami, pangkalan terdaftar. Pangkalan mana sering kosong,” katanya.

Menurut Ahad, masing-masing pangkalan telah diberikan kuota sesuai jumlah atau wilayah yang ditangani.

Ssbanyak 70 persen kuota yang diberikan, harus dijual kepada masyarakat. Sisanya, 30 persen dijual ke pengecer.

“Kalau harga pengecer tinggi, maka masyarakat bisa beralih ke pangkalan,” ujarnya.

Bila di tingkat pangkalan cepat habis. Misal, sehari sebelumnya gas didrop ke pangkalan, lantas besoknya sudah habis, maka patut diduga ada permainan di tingkat pangkalan.

“Kalau habisnya dibeli masyarkat tidak bisa juga disalahkan. Tapi kalau habis karena pengecer maka itu bisa bermain,” tuturnya.

Terhadap kondisi harga yang melambung, lagi-lagi Pertamina tidak bisa berbuat banyak untuk memberi sanksi pengecer.

“Kita tidak bisa kontrol pengecer. Kita hanya bisa sanksi pangkalan saja yang jual di atas HET,” pungkasnya.

Penulis : La Ode Pandi Sartiman

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...