Kendari, Inilahsultra.com – Pemprov Sultra belum juga melakukan proses lelang jabatan mengisi kekosongan kursi jabatan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). Selama kepemimpinan Gubernur Ali Mazi, tercatat 14 kursi eselon II hingga kini masih dijabat pelaksana tugas (Plt)
Tertundanya pengisian jabatan eselon II ini ada hubungannya dengan masalah anggaran. Informasi ini dibenarkan Pj Sekda Sultra, La Ode Mustari.
Mantan Pj Sekda Buteng itu mengaku, alokasi anggaran yang disediakan untuk lelang sejatinya sudah diporsikan sebanyak Rp 200 juta.
Sayang, nominalnya itu diklaim tidak cukup membiayai seluruh tahapan seleksi jabatan tinggi pratama (JPT). Terlebih untuk pengisian 14 seat jabatan strategis yang kosong di lembaga eksekutif Pemprov Sultra.
“Kita tidak lelang dulu. Anggaran cuma Rp 200 juta. Mana cukup. Apalagi ini ada 14 kursi yang kosong. Perencanaan salah. Dipikirnya cuma sedikit, ternyata banyak ,” ujar La Ode Mustari.
Idealnya, lanjut Mustari, sedikitnya dibutukan budget Rp 800 juta agar pengisian jabatan eselon II bisa digelar secepatnya.
“Itu untuk administrasi, konsumsi dan lain-lain. Semua tahapan ya butuh biaya. Timselnya sudah ada. Tinggal anggaran saja yang mesti ditambah,” jelas La Ode Mustari.
Sebagai informasi 14 instansi Pemprov Sultra yang masih dijabat ASN berlabel Plt antara lain Dinas Bina Marga, Bappeda Sultra, Dinas Pendidikan Sultra, Badan Perpustakaan, Dinas Ketahanan Pangan Sultra, Dinas Pertanian Sultra, Dinas ESDM Sultra, Dinas Kominfo Sultra.
Disusul Sekretariat DPRD Sultra, Kepala Satpol PP Sultra, Biro Pembangunan Setda Sultra, Biro Ekonomi, Asisten I Setda Sultra.
Penulis : Siti Marlina
