Organisasi Masyarakat Sipil Desak KPK Selidiki Dugaan Korupsi Perizinan Tambang Pulau Wawonii

807
Warga Pulau Wawonii membangun tenda di atas lahannya untuk menghindari penggusuran alat berat milik perusahaan tambang. (Foto : Yardin)

Jakarta, Inilahsultra.com – Sejumlah organisasi masyarakat sipil di Jakarta mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki dugaan korupsi perizinan pertambangan di Pulau Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan (KonKep).

Organisasi masyarakat sipil dimaksud adalah Front Rakyat Sultra Bela Wawonii (FRSBW), Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Forest Watch Indonesia (FWI) dan Komisi Untuk Orang Hilang dan Anti Kekerasan (KontraS).

- Advertisement -

Mereka mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Gubernur, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ESDM, Menteri KKP untuk mencabut dan membatalkan semua perizinan pertambangan dan perizinan pendukung lainnya seperti perizinan lingkungan, AMDAL, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) hingga perizinan pelabuhan angkut bahan tambang di Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan.

“Desakan ini juga kami sampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki dugaan korupsi perizinan pertambangan maupun tata ruang hingga lingkungan dan kehutanan yang terlibat dalam penyalahgunaan kewenangan hingga konflik kepentingan terkait pertambangan di pulau kecil ini,” kata Kepala Kampanye JATAM, Melky Nahar dalam rilisnya, Jumat 12 Juli 2019.

Hal ini disampaikan mengingat tensi konflik antara masyarakat penolak tambang dengan perusahaan tambang makin memanas. Pada 9 Juli 2019 di Kelurahan Roko-Roko Raya, Wawonii, warga yang didominasi kelompok ibu-ibu melakukan pengadangan alat berat yang mulai menggusur lahan-lahan warga.

Seorang ibu yang diketahui bernawa Marwah, menolak keras aktivitas masuknya alat berat pertambangan nikel yang diduga milik perusahaan PT Gema Kreasi Perdana yang menerobos paksa dengan dikawal aparat kepolisian di lahan warga.

“Di sisi lain, PT GKP merupakan salah satu perusahaan yang dibekukan IUP nya oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara atas pertimbangan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Perlindungan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWPPPK),” kata Mando Maskuri dari Front Rakyat Sultra Bela Wawonii (FRSBW).

Menurut organisasi masyarakat sipil, semua operasi pertambangan di atas pulau kecil adalah pelanggaran hukum atas Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang tidak menempatkan pertambangan sebagai pilihan pembangunan di wilayah dengan daya dukung dan ekosistem yang khas seperti di pulau kecil ini.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (30), (31), (32), (33), (34), (35) dan (36) di Undang-Undang tersebut, dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya, masyarakat merupakan pemangku utama dalam menentukan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil.

Selanjutnya dalam pasal 60 menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang jika ditemukan perencanaan dan aktivitas yang merugikan warga.

“Karena itu aspirasi warga mesti diakui apalagi setelah setelah rentetan konflik berdarah akibat dari diabaikannya aspirasi warga sebagai pemangku utama wilayah pulau kecil dan pesisir melalui puluhan kali demonstrasi yang dilakukan oleh warga di pulau Wawonii bersama mahasiswa hingga mencapai puncaknya pada Maret-April 2019 lalu, saat lebih dari tiga minggu aksi pendudukan di depan kantor Gubernur Sultra yang berujung pada tindakan represif dan kekerasan aparat negara pada massa aksi,” kata Rivan Anandar dari KontraS.

Penulis : La Ode Pandi Sartiman

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
4
loading...