Pemkot Kendari Ambil Alih Sarana Utilitas Pengelolaan Perumahan dari Pengembang

70
Foto bersama Pemkot Kendari bersama pengembang perumahan usai rapat koordinasi

Kendari, Inilahsultra.com – Menindaklanjuti rapat kordinasi dengan Korsupgah KPK beberapa waktu lalu, Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari kembali menggelar rapat kordinasi percepatan penyerahan prasarana dan sarana utilitas (PSU) atau fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) perumahan oleh pengembang perumahan, di ruang pola kantor Wali Kota Kendari, Jumat 12 Juli 2019.

Kegiatan tersebut dibuka langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari Nahwa Umar turut dihadiri Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, inspektorat, kejaksaan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kendari, camat dan lurah serta pengembang di Kota Kendari.

- Advertisement -

“Penyerahan ini merupakan tindaklanjut dari Korsupgah KPK tentang aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah yang berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD),” kata Sekda Kota Kendari Nahwa Umar.

Lanjutnya, berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman pasal 47 ayat 4 menyatakan prasarana dan sarana dari fasilitas umum yang telah selesai dibangun oleh setiap orang harus diserahkan kepada pemerintah daerah atau kota.

                       

“Pemerintah daerah meminta pengembang untuk menyerahkan prasarana dan sarana serta fasilitas perumahan dan pemukiman yang dibangun oleh pengembang,” kata Nahwa Umar.

Kemudian melalui Peraturan daerah (Perda) Kota Kendari Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyediaan Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Utilitas perumahan dan pemukiman pasal 17 mengatakan setiap pengembang wajib menyerakan PSU perumahan kepada Pemerintah Kota Kendari berupa tanah dan bangunan bagi prasarana dan sarana utilitas dan tanah siap pakai yang ditunjukan dalam lokasi detil tata ruang.

Mantan Kepala BPPRD Kota Kendari mengungkapkan, Pemkot Kendari telah melakukan pendataan prasarana dan sarana utilitas perumahan dari 24 Juni 2019 kemarin.

Baca Juga :  60 ASN Buton Terima Penghargaan Satyalencana Karya Satya

“Jadi kalau ada informasi dari masyarakat yang sudah bermukmin dari perumahan bahwa ada pendataan, karena semua itu dalam rangka percepatan penyerahan. Karena kami Pemkot Kendari dituntut untuk menyelesaikan secepatnya penyerahan ini dari Korsupga KPK,” ungkapnya.

Untuk itu, mantan Plt Inspektorat Kota Kendari ini meminta kepada para pengembang untuk secepatnya melengkapi data prasarana dan sarana utilitas perumahan, berikut lokasinya.

“Kami harap kerja sama dari pengembang agar penyerahan ini bisa diselesaikan secepatnya dan saya yakin teman-teman pengembang bisa memberikan respon cepat,” tutupnya.

Sementara salah satu pengembang Muhammad Kobar mengapresiasi langkah pemerintah yang akan mengambil alih pengelolaan prasarana dan sarana perumahan karena konsumen akan mendapatkan pelayanan yang bagus.

“Kami pengembang kalau sudah membangun perumahan itu jalannya hanya dilakukan pengerasan dan untuk aspal kami kurang. Disitulah pemerintah hadir untuk membangun musala, pengaspalan jalan lingkungan perumahan dan beberapa fasilitas lainnya,” katanya.

Penulis : Haerun

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...