Tiga Hari di Kendari, KPK Rilis Hasil Monev Pencegahan Korupsi di Sultra

765
 

Kendari, Inilahsultra.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan tugas monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi pencegahan tindak pidana korupsi di Sultra yang berlangsung sejak tiga hari terakhir.

Selain Pemprov Sultra, delapan kabupaten kota di Bumi Anoa digilir menjadi sasaran monev rutin Tim Korsupgah KPK. Delapan daerah di maksud adalah Kota Kendari, Kabupaten Konawe, Konawe Utara, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Kolaka, Konawe Kepulauan dan Konawe Selatan.

- Advertisement -

Anggota Tim Korsupgah KPK, Edi Suryanto dalam rilis pers disampaikan pada media Inilahsultra.com mengatakan, sasaran utama rapat KPK dengan sejumlah perwakilan pemda kabupaten/kota dimaksudkan sebagai langkah konkrit penguatan APIP, optimalisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD) dan penyelamatan aset.

“Mengevaluasi langkah yang sudah dilaksanakan pemerintah daerah dan sekaligus memberikan arahan dan penekanan terhadap tindakan tindakan yang harus segera diambil,” ungkap Edi.

Dari hasil evaluasi tersebut, KPK memberi catatan penting yang wajib dilaksanakan oleh setiap daerah demi menekan tindak KKN di lembaga birokrasi.

Diantaranya adalah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) harus diperkuat baik SDM maupun anggaran sesuai dengan Permendagri 33 tahun 2019.

Kata Edi, keberanian APIP melakukan audit investigasi terhadap OPD yang harus ditingkatkan. Untuk kepentingan ini, KPK akan memfasilitasi dengan workshop audit investigasi terhadap APIP di seluruh kabupaten/kota Provinsi Sultra.

Selanjutnya, terkait optimalisasi pendapatan asli daerah. Pemerintah provinsi diminta memaksimalkan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor. Terutama yang tercatat paling banyak melakukan penunggakkan yakni kendaraan dinas atau plat merah. Termasuk melakukan percepatan pengenakan pajak air permukaan yang selama ini diabaikan.

Sementara untuk pemerintah kabupaten dan kota diiharap bisa memaksimalkan pemasangan alat perekam pajak bagi hotel, restoran dan tempat hiburan.

“Karena potensi yang cukup besar namun penerimaan pajaknya rendah.
Pengusaha adalah wajib pungut. Jadi pajak bukan berasal dari uang pengusaha, tetapi dari para konsumen.
Mereka adalah wajib pungut sehingga tidak ada alasan menolak dan keberatan,” jelas Edi.

Khusus untuk penyelamatan aset, ada 5 catatan penting disampaikan lembaga antirasuah tersebut. Pertama, yang harus disegerakan adalah sertifikasi aset pemda. Disusul penertiban kendaraan dinas dan penertiban rumah dinas.

Berikutnya adalah penyelesaian aset pemda yang dikuasai pihak ketiga atau dalam sengketa. Terakhir adalah penyelesaian aset antarpemerintah daerah.

Penulis : Siti Marlina
Editor : La Ode Pandi Sartiman

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...