Riki Fajar Tak Ditetapkan, LO PKS Protes di Pleno KPU Kota Kendari

548
KPU bersama partai politik menandatangani hasil pleno penetapan caleg terpilih di DPRD Kota Kendari.

Kendari, Inilahsultra.com – Nama Riki Fajar tak ditetapkan sebagai Caleg terpilih Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Daerah Pemilihan (Dapil) Kambu Baruga.

Hal ini memicu protes dari LO atau penghubung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Kendari Sabarullah.

- Advertisement -

Dalam rapat pleno terbuka penetapan caleg terpilih yang digelar KPU Kota Kendari di Hotel Claro Kendari, Sabarullah mengaku, pengacara Riki Fajar telah mengajukan keberatan karena tidak dimasukkan dalam penetapan caleg terpilih.

Sebab, dari perolehan suara caleg, Riki memiliki suara terbanyak di Dapil Kambu-Baruga.

“Sebagai partai, kami partai punya kewajiban menanyakan ini,” kata Sabarullah dalam rapat pleno.

Ia juga menanyakan keputusan KPU ini apakah sudah merujuk salinan resmi putusan pengadilan. Sepengetahuan mereka, belum ada salinan putusan Pengadilan Tinggi Sultra terhadap kasus Riki Fajar.

“Pasal 484 ayat 3 undang-undang pemilu, mensyaratkan pengadilan wajib menyampaikan putusannya kepada KPU, partai politik dan pengacara,” katanya.

“Kami sudah konfirmasi ke Pengadilan belum ada salinan putusan itu,” tambahnya.

Terhadap koreksi itu, anggota KPU Kota Kendari Asril mengaku, tidak diikutkannya Riki Fajar dalam pleno penetapan Caleg terpilih DPRD Kota Kendari karena pihaknya sudah menerima putusan Pengadilan Tinggi Sultra tiga hari setelah putusan.

Terhadap salinan putusan itu, KPU kemudian mencermati Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 280 poin f yang menyebutkan, pihak peserta pemilu dilarang keras melibatkan ASN dalam kegiatan politik.

“Lalu dipertegas pada Pasal 285. Kemudian, turunan dari undang-undang Nomor 7 ada di PKPU 5 Pasal 39 yang menyatakan bahwa bagi yang bersangkutan sudah ada putusan pengadilan tinggi berkekuatan hukum tetap, maka KPU langsung melakukan penghapusan atau pergantian,” jelasnya.

Sebelum mencoret Riki, lanjut Asril, pihaknya telah berkonsultasi dengan KPU RI dan diturunkan dengan surat edaran.

“Kami langsung menghadap KPU RI ke Divisi Teknis KPU Ilham Saputra. Penegasannya sama,” jelasnya.

Menurutnya, langkah yang diambil KPU Kota Kendari tidak ada lagi yang keliru.

Hal ini juga turut ditegaskan Ketua KPU Kota Kendari Jumwal Shaleh.

“Kami peroleh putusan Pengadilan Tinggi Suktra tiga hari pascaputusan pengadilan. Salinan putusan itu diberikan secara resmi ke Kasubag Hukum KPU Kota Kendari,” bebernya.

Ia juga mengaku, surat keberatan kuasa hukum Riki Fajar telah dibalas oleh KPU dengan pertimbangan hukum.

“Penjelasan tambahan KPU baik secara personal dan kelembagaan, KPU tidak jegal menjegal, tapi semata jalankan aturan perundang-undangan,” tuturnya.

Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Sultra, sebut Jumwal, Riki Fajar terbukti secara sah dan berkekuatan hukum melanggar undang-undang Pemilu.

Sebelumnya, Sulkhani dan Riki Fajar dijatuhi vonis bersalah oleh Pengadilan Tinggi Sultra pada 15 Mei 2019.

Putusan PT Sultra ini merupakan kasasi jaksa penutut umum (JPU) atas vonis bebas Pengadilan Negeri Kendari. Putusan PT ini sekaligus membatalkan putusan PN Kendari.

Dalam kasus pidana pemilu, putusan PT Sultra merupakan terakhir dari seluruh rangkaian proses hukum.

Selain dijatuhi vonis bersalah, dua terdakwa juga dijatuhi pidana kurungan dua bulan dengan denda Rp 5 juta subsider 1 bulan kurungan.

Penulis : La Ode Pandi Sartiman

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...