Buruh Pelabuhan Bungkutoko Protes Diberhentikan Hanya Karena Tak Dukung Caleg

172
La Ode Lawama

Kendari, Inilahsultra.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari menggelar hearing terkait Koperasi Tunas Bangsa Mandiri (TKBM) Bungkutoko yang melakukan pemberhentian sementara dan penurunan jabatan kepada 6 buruh pelabuhan.

Hearing tersebut dihadiri puluhan buruh KTBM Jasa Tunas, Keluarga Besar Mahasiswa, Syahbandar Kendari, Dinas Koperasi dan UMKM Sultra, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Sultra, di ruang aspirasi kantor DPRD Kota Kendari, Selasa 23 Juli 2019.

- Advertisement -

Dalam pertemuan ini, Ketua TKBM Jasa Tunas Irwan menjelaskan, alasan memberi sanksi enam orang buruh karena telah melanggar pasal 16 (a) Anggaran Dasar (AD) Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi dengan tidak mematuhi kewajiban.

“Berdasarkan hasil rapat kordinasi pengurus pada tanggal 11 Mei 2019 lalu, 4 orang diberhentikan sementara dan 2 orang diturunkan jabatannya dari mandor jadi buruh biasa per tanggal 14 Mei 2019,” kata Irwan.

Menurut Irwan, ke enam orang ini dinilai tidak mendukung Sekretaris Syarif saat maju dalam pertarungan pada pemilihan calon anggota legislatif (Pilcaleg) Kota Kendari pada April 2019 lalu.

“Memang betul kepentingan sekretaris tidak didukung oleh mereka, padahal tujuannya agar bagaimana kepentingan buruh pelabuhan dapat terwakili di dewan, tapi ini tidak ada dukungan dari mereka,” ungkap Irwan.

Sementara itu, Ketua KBM Sultra Hazatul Ansar menyebut, 4 orang buruh yang diberhentikan sementara sudah tidak bekerja sejak Mei.

Adapun nama 6 buruh tersebut yang diberi sanksi adalah Rustam, Arifin, Agusprianto, Najib, Daeng, Naba dan Syarif.

“Keputusan dari pihak TKBM Jasa Tunas, kami menganggap menyalahi aturan dan tidak sesuai dengan AD/ART Koperasi yang disangkutpautkan dengan dinamika poltik,” kata Hazatul Ansar.

Di tempat yang sama, anggota Komisi I DPRD Kota Kendari La Ode Lawama yang menerima hearing menjelaskan, kejadian ini merupakan korban dari permainan politik saat Pilcaleg kemarin dan hal ini terungkap saat dalam rapat berlangsung.

Baca Juga :  Mencuat Dua Nama Baru Calon Pendamping Ridwan di Pilgub Sultra 

“Kalau saya lihat ini ada unsur politiknya, jadi saya minta lembaga teknis kalau ada koperasi tidak berjalan sesuai aturan dibekukan saja,” jelasnya.

Untuk itu, kata ketua Fraksi PDIP ini, DPRD Kota Kendari merekomendasikan agar 6 orang buruh agar diaktifkan kembali bekerja di KTBM karena alasan sanksi ini tidak memiliki korelasi dengan aturan yang berlaku.

“Ini sangat rawan kalau misalkan tidak segera dilakukan oleh pihak koperasi karena ini bisa dipidana, bahkan akan rawan konflik karena di situlah sumber pendapatan mereka,” jelasnya.

Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Kendari Benyamin Ginting saat ditemui usai rapat mengatakan, dalam kasus ini KSOP hadir sebagai penyedia jasa pelabuhan dan tidak memiliki kewenangan dalam hal persoalan pemberhentian sementara dan penurunan status 6 buruh KTMB tersebut.

“Ini bagian kelembagaan koperasinya, yang berhak mengambil keputusan adalah pemerintah dan lembaga teknis koperasi. KSOP hanya menjadi bagian lembaga pembina pada operasional penyelenggara aktivitas bongkar muat di pelabuhan,” tutupnya.

Untuk diketahui, penurunan jabatan ini dilakukan oleh Ketua KTBM Irwan dan Sekretaris Syarif melalui surat keputusan (SK) penurunan jabatan nomor 027.a/SPK.K/KTBM/V/2019 dan pemberhentian sementara nomor 026.a/SPK.S/KTBM/V/2019.

Penulis : Haerun
Editor : La Ode Pandi Sartiman

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here