BacakanPasarwajo, Inilahsultra.com – Serapan anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton tergolong rendah. Hingga akhir semester awal baru mencapai 31,61 persen atau Rp 239 miliar dari total anggaran Rp 758 miliar.
Sekretaris Daerah (Sekda) Buton Laode Dzilfar Djafar merinci, belanja tidak langsung mencapai 43 persen sebesar Rp 175 Miliar lebih dari total Rp 406 Miliar lebih. Sedangkan belanja langsung hanya mencapai Rp 63 Miliar dari total Rp 351 Miliar.
“DAK (Dana Alokasi Khusus) untuk Buton saat ini sudah ada beberapa yang tersalur antara lain DAK fisik afirmasi pendidikan tanggal 9 Juli lalu tersalur Rp 343 juta dari total Rp 41,3 miliar. DAK fisik reguler bidang pendidikan tanggal 15 Juli penyaluran tahap pertama sebesar Rp 9 Miliar dari Pagu Rp 36 Miliar,” rincinya ketika membuka Rapat pengendalian Pembangunan di Kantor Bupati Buton, Selasa 23 Juli 2019.
Semenatara itu, lanjut dia, DAK fisik reguler pertanian kelautan dan perikanan, DAK fisik afirmasi transportasi dan DAK fisik afirmasi penugasan air minum sanitasi, DAK fisik kesehatan irigasi dan pasar dijadwalkan tersalur 22 Juli.
Kemudian, DAK fisik reguler tersalur tanggal 26 Juli sebesar Rp 4,7 Miliar dari total Pagu Rp 18,8 Miliar, Dak fisik penugasan bidang pariwisata dan kesehatan masing-masing senilai Rp 2 miliar untuk penyaluran tahap pertama yang dijadwalkan tanggal 29 Juli mendatang karena sudah layak salur.
“Sebagaimana kita pahami bersama dalam rangka mewujudkan pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) secara tepat waktu, tepat guna dan sasaran salah satu upaya yang ditempuh dengan melakukan pengendalian kegiatan secara intensif yang dilaksankaan secara internal oleh pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) selaku pengguna anggaran,” jelasnya.
Perlu dipahami bersama, kata dia, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mata rantai yang saling berkesinambungan yang tidak ada putusnya. Sehingga perlu diditekankan aktifitas pengendalian tidak terbatas pada bentuk rapat melainkan dalam bentuk lain seperti konsultasi, koordinasi surat menyurat dan lain sebagainya. Semua ditujukan untuk mendukung kelancaran kegiatan yang sudah dilaksanakan.
Dzilfar berharap, produktifitas kegiatan dapat tercapai sebagai bagian dari terwujudnya pelayanan publik kepada masyarkast. Melalui kesempatan rapat koordinasi pengendalian peserta juga diharapkan dapat dimaksimalkan kinerja perencanaan pembangunan, pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Beberapa hal yang perlu dibenahi, lanjut Dzilfar, proses lelang dan pelaksanaan kegiatan swakelola dan kegiatan dibawah Rp 200 Juta harus dipercepat. Selain itu semua pimpinan OPD harus dapat mengendalikan kegiatan di lingkupnya sehingga kegiatan yang dianggarkan dapat terlaksa dengan baik dan tepat waktu.
“Saya mengajak agar semua selalu bersinergi dan bersatu padu sesuai dengan bidang tugas dan fungsi kewenangan masing-masing. Namun kita senantiasa dihadapkan pada tuntutan masyarakat yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Saya yakin dan percaya dengan komunikasi dan koordinasi dan etos kerja yang tinggi hasil yang optimal dapat dicapai,” ujarnya.
Reporter: Wa Ode Yeni Wahdania
