KFC Kendari Beroperasi Sejak 2010 Tanpa IPLC, Tapi Pemkot Baru Menindak

812
Rapat dengar pendapat soal dugaan pelanggaran LFC

Kendari, Inilahsultra.com – Forum Aliansi Mahasiswa Pemerhati Hukum (AMPH) Sulawesi Tenggara (Sultra) mencurigai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari menutup mata atas pelanggaran Kentucky Fried Chicken (KFC) Kendari.

Sebab, perusahaan asal Amerika itu sudah beroperasi di Kendari sejak 2010 lalu namun tidak mengantongi izin pengelolaan limbah cair (IPLC) dari Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari.

- Advertisement -

Pemkot pun baru bersikap setelah AMPH Kota Kendari memprotes masalah ini.

Koordinator AMPH Bram Barakatino menduga, DLHK Kota Kendari telah ketiban “ayam” dari KFC.

“Ini sangat tidak rasional KFC beroperasi selama 9 tahun tidak ditahu oleh pemerintah. Coba lah KFC kalau mau bagi-bagi ayam jangan hanya di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tapi berikan juga pada DPRD,” ungkap Bram dalam rapat dengar pendapat (RDP) di kantor DPRD Kota Kendari, Senin 29 Juli 2019.

Kepala Dinas LHK, Paminuddin mengakui, bahwa pihaknya sudah sering menegur KFC atas pelanggaran yang dibuat.

Hanya saja, KFC tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

Ketidaktegasan pemerintah ini pun dianggap Bram sebagai pembenaran.

“Kenapa ada temuan dari masyarakat yang diaspirasikan ke DPRD Kota Kendari baru bisa terungkap ini masalah, kenapa tidak dilarang dari dulu kalau tidak memiliki IPLC. Ada apa ini?,” tanya Bram.

Untuk itu, Bram mendesak agar KFC harus ditutup karena telah melanggar aturan pengelolaan limbah rumah tangga atau restoran dengan tidak memiliki surat izin pengelolaan limbah cair (IPLC) yang telah diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Limbah Domestik.

“Jadi, tidak ada lagi alasan-alasan KFC harus tutup, saya kira DLHK Kota Kendari tahu bahwa KFC telah melanggar aturan selama ini, tapi kok dibiarkan beroperasi. Ini yang perlu kita perjelas,” katanya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari Paminuddin mengaku, dirinya belum terlalu lama menjabat kadis dan menegaskan tidak ada campur tangan untuk melindungi KFC dari IPLC ini.

“Secara pribadi, tidak ada campur tangan saya maupun jajaran saya kepada seluruh dunia usaha termasuk kepada KFC,” katanya.

Persoalan bagi-bagi ayam yang disampaikan AMPH tadi, kata Paminuddin, tidak benar.

“Saya kembali tegaskan semua pelaku usaha termasuk manajemen KFC di Kota Kendari ini tidak ada yang namanya bagi-bagi. Apalagi mau bagi-bagai ayam, sementara saya tidak dekat dengan mereka,” ungkapnya.

Menurut dia, kalau ada hubungan emosional, persahabatan dan seterusnya antara pemerintah dan semua pelaku usaha akan menimbulkan tanda tanya dari masyarakat.

“Seperti kita dibilangkan tadi KFC bagi-bagi ayam dengan dinas lingkungan hidup, saya tidak ingin seperti itu, dan kalau saya itu undang-undang mengatakan itu melanggar, maka kita harus tindak sesuai aturan,” ungkapnya.

Penulis : Haerun

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...