Soal RTRW Konkep Bebas dari Tambang, Ini Kata Ali Mazi

653
Peta Pulau Wawonii. (Dok Jatam)

Kendari, Inilahsultra.com – Gubernur Sultra Ali Mazi mengaku baru akan mengundang Bupati Konawe Kepulauan (Konkep) Amrullah untuk membicarakan soal rencana tata ruang wilayah (RTRW) daerah itu.

“Memang itu penting sekali menyangkut tata ruang agar tidak tumpang tindih. Nanti kita undang bupatinya,” kata Gubernur Sultra Ali Mazi, Rabu 7 Agustus 2019.

Advertisements
- Advertisement -

Dalam suratnya, Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengingatkan agar dalam kesepakatan tentang RTRW Konkep untuk mempertimbangkan kembali dampak pertambangan di pulau kecil dan pesisir.

Terhadap hal ini, Ali Mazi menyebut, perlu dibahas bersama.

“Itu lah karena kadang-kadang kerja ini butuh tim work agar kuat,” tuturnya.

Diberitakan, nasib RTRW Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) tergantung kesepakatan Bupati Amrullah dan Gubernur Sultra Ali Mazi.

Hal itu terungkap dalam surat Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang ditandatangani Direktur Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah Reny Windiyawati pada 10 Juli 2019.

Surat dengan nomor 223/stri.200.13 tu.01.02/VII/2019 perihal percepatan proses persetujuan subtansi raperda RTRW Kabupaten Konawe Kepulauan. Surat ini ditujukan kepada Bupati Konkep yang ditembuskan ke Gubernur Sultra.

Surat ini keluar karena adanya surat Sekretaris Daerah Kabupaten Konkep Nomor 600/298/2019 tanggal 28 Februari 2019 perihal permohonan fasilitasi telah dilaksanakan rapat pembahasan kawasan peruntukkan pertambangan dalam RTRW Kabupaten Konkep pada tanggal 8 Maret 2019 yang dihadiri oleh Pemerintah Kabupaten, pemerintah provinsi, dan kementerian lembaga terkait.

Menindaklanjuti rapat tersebut, Kementerian ATR BPN mempertimbangkan beberapa hal.

Pertama, merujuk pada UU Nomor 27 Tahun 2007, tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Baca Juga :  Gempa Bumi Berkekuatan 4,7 Guncang Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan

Pulau Wawonii termasuk dalam kategori pulau kecil, sesuai dengan ketentuan pada pasal I angka 3 yang menyatakan bahwa Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km persegi beserta kesatuan ekosistemnya.

Kemudian, kegiatan pertambangan secara legal masih dapat dimungkinkan jika tidak melanggar larangan pada pasal 35 huruf K yang menyatakan bahwa dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologi dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakkan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya.

Kedua, merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (3) huruf e serta lampiran l (Matrix Pembagian Urusan Pemerintahan Konkruen antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerag Kabupaten/Kota) mineral dan batu bara merupakan urusan pemerintahan pilihan bagi pemerintah provinsi.

Sehubungan dengan hal tersebut, perizinan yang diberikan kepada pemegang konsesi usaha pertambangan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, memperhatikan ketentuan pada angka 1 di atas keberlanjutan kegiatan pertambangan di Kabupaten Konawe Kepulauan agar memperhatikan aspek formal yaitu kesesuaian penerbitan perizinan pertambangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, aspek lingkungan. Bahwa Pulau Wawonii merupakan pulau kecil sehingga kegiatan pertambangan tidak boleh merusak lingkungan, mengganggu keanekaragaman hayati dan kesatuan ekosistem Pulau Wawonii.

Kemudian, dampak negatif dari adanya kegiatan pertambangnn antara lain terjadinya bencana banjir bandang, longsor, dan lain-lain.

Untuk aspek sosial, perlu dipertimbangkan kenyamanan penduduk dalam beraktivitas khususnya bermata pencaharian serta adanya permasalahan/konflik sosial berupa penolakan kegiatan pertambangan.

Untuk aspek ekonomi, pemerintah harus mempertimbangkan kemampuan pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan pertambangan serta sebaran ketersediaan komoditi pertambangan (nikel) di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dan berkelanjutan nilai ekonominya di masa yang akan datang.

Baca Juga :  Meninggalnya Randi dan Yusuf Diduga Ada Pelanggaran HAM

“Sehubungan dengan angka 3 di atas, agar kiranya Bupati Konawe Kepulauan bersama Gubernur Sulawesi Tenggara melakukan pembahasan dan penyepakatan terkait keberlanjutan kegiatan pertambangan di Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai dasar penentuan pola ruang dalam RTRW,” kata Direktur Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah Reny Windiyawati yang diteken pada 10 Juli 2019.

Kesepakatan tersebut, lanjut dia, agar dituangkan dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak serta diketahui oleh ketua DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak ditandatanganinya surat tersebut.

Penulis : La Ode Pandi Sartiman

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...