Menuntut Transparansi Pengelolaan CSR di Sultra

606
Yusuf Tallama saat memberikan keterangan kepada awak media. (Foto istimewa)

Kendari, Inilahsultra.com – Pengelolaan corporate social responsibility (CSR) di Sultra dinilai masih belum transparan.

Sebab, belum ada payung hukum dan kelembagaan resmi yang ditunjuk untuk mengelola kewajiban sosial perusahaan baik yang bekerja di sektor pertambangan maupun usaha lainnya.

- Advertisement -

Hal ini diungkapkan praktisi NGO Yusuf Tallama dalam diskusi tematik kemitraan untuk tata kelola CSR di Sultra.

Menurut Yusuf, potensi CSR di Sultra cukup besar bila menilik jumlah jenis usaha di Bumi Anoa.

“Dari sektor pertambangan saja potensi CSR sampai Rp 300 miliar. Belum potensi yang lainnya,” kata Yusuf Tallama, Kamis 8 Agustus 2019.

Ia menyebut, CSR ini bisa berkontribusi dalam pembangunan daerah dan pengelolaannya harus sinkron dengan program pemerintah daerah.

Namun, hal ini bisa terwujud bila CSR dikelola dengan baik dan transparan.

“Selama ini kan perusahaan terjemahkan sendiri program yang mereka danai sehingga pengelolaannya parsial dan sporadis dan tidak menyentuh langsung kepada masyarakat,” jelasnya.

Untuk itu, kata dia, pemerintah berkewajiban untuk hadir dengan melahirkan satu payung hukum dalam pengelolaan CSR ini.

“Pemerintah harus memberikan panduan dan regulasi kepada pelaku bisnis dalam pengelolaan CSR ini,” jelasnya.

Selain regulasi, perlunya ada kelembagaan di luar perusahaan dan pemerintah yang mengelola CSR. Hal itu sejalan dengan undang-undang penanaman modal dan perseroan terbatas (PT).

“Yang kita harapkan ada kelembagaan yang mengkoordinir kelompok bisnis dan menghubungkan langsung dengan masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan CSR ini bisa teratur,” jelasnya.

Tak kalah pentingnya, pengelolaan CSR harus mengedepankan prinsip akuntabilitas.

Menurutnya, perusahaan harus terbuka atas kegiatannya, termasuk laba yang dihasilkan. Sebab, CSR ini diperoleh dari sebagian keuntungan perusahaan.

“Kalau tidak salah, CSR ini 2 persen dari total laba perusahaan. Jadi, perusahaan juga harus terbuka,” katanya.

Selain untuk kepentingan CSR, keterbukaan atas pendapatan perusahaan juga berkaitan dengan kewajiban mereka atas pajak.

“Nah kalau pemerintah tidak atur, maka CSR ini hanya akan menguntungkan kepentingan kelompok tertentu bukan masyarakat langsung yang terkena dampak dari perusahaan tersebut,” tuturnya.

Penulis : La Ode Pandi Sartiman

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...