Ali Mazi Dukung Aksi Korsupgah KPK Percepat Reformasi Birokrasi di Sultra

525
Ketgam : Gubernur Ali Mazi melakukan pertemuan dengan Korsupgah KPK. (Foto Kominfo Sultra)

Kendari, Inilahsultra.com – Gubernur Sulawesi Tenggara, H Ali Mazi, SH menyatakan dukungan penuh atas kinerja Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Konsupgah) KPK di Provinsi Sultra. Kata dia, kehadiran lembaga antirasuah itu sangat mumpuni membantu percepatan reformasi birokrasi dan menciptakan iklim pemerintahan yang bersih di Bumi Anoa.

“Tidak hanya fokus terhadap pencegahan penyalahgunaan kewenangan, tetapi juga ikut membantu mendorong peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berorientasi hasil nyata,” ucap Ali Mazi melalui rilis Kominfo Sultra diterima Inilahsultra.com, Selasa 13 Agustus 2019.

- Advertisement -

Beberapa waktu terakhir, Korsupgah KPK diketahui aktif melakukan pengawasan pencegahan korupsi di sejumlah daerah di Sultra. Tim tersebut secara bersama menyusun rencana aksi pencegahan korupsi yang dimonitoring, dievaluasi dan diawasi secara rutin dan berkala.

Pengawasan tersebut termasuk salah satu strategi perubahan reformasi birokrasi dari delapan area perubahan dalam desain percepatan reformasi birokrasi yang telah dicanangkan KemenPAN-RB

Ali Mazi menyatakan manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan reformasi birokrasi akan berjalan baik jika unsur pengawasan berjalan baik pula.

“Tentu Korsupgah KPK ini patut kita beri apresiasi yang tinggi. Memasuki tahun kedua pemerintahan Ali Mazi – Lukman Abunawas akan intens mengawal tatakelola pemerintahan di Sultra, mulai dari penguatan APIP, penertiban aset, penguatan tatakelola pemerintahan  berbasis digital, transaksi non tunai nol rupiah, standarisasi layanan PTSP, pokja mandiri pengadaan barang dan jasa, standarisasi LPSE termasuk juga membantu kita mendorong optimalisasi pendapatan daerah,” urai Ali Mazi panjang lebar.

Terpisah Plt Kepala Dinas Kominfo Sultra, Syaifullah menyebut salah satu penekanan Korsupgah KPK adalah perkuat tatakelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemprov Sultra. Aplikasos sistem itu memaksa pengelolaan pemerintahan  yang tertib, layanan publik yang cepat dan berkualitas, (Perpres No. 95 tahun 2018 tentang SPBE).

Penulis : Siti Marlina

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...