BacakanKendari, Inilahsultra.com – Himpunan Mahasiswa Papua di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) mengutuk keras tindakan oleh oknum-oknum yang melakukan penghinaan bernada rasisme yang ditujukan pada mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang beberapa waktu lalu.
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Papua dan Papua Barat di Kota Kendari
Yimiksa Gwijangge mengatakan, kurang lebih 500 orang mahasiswa Papua menempuh pendidikan tinggi di Kendari menolak tindakan diskriminatif
terhadap mahasiswa Papua yang menempuh pendidikan tinggi di Kota Surabaya dan Malang.
“Kami menolak perbedaan sesama kita, dan tindakan seperti rasisme di lontarkan kepada mahasiswa Papua
kita tidak terima, karena telah menyakiti hati semua masyarakat Papua di seluruh Indonesia,” kata Yimiksa Gwijangge dalam konfernsi persnya di salah satu warung kopi di Kendari, Senin 19 Agustus 2019.
Untuk itu, Yimiksa Gwijangge meminta kepada kepolisian, dan menuntut Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dan Pemerintah (Pemkot) Kota Surabaya dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk secepatnya menyelesaikan masalah ini agar tidak menyebar di berbagai daerah.
“Kami minta oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab supaya ditangkap dan diproses hukum dengan seadil-adilnya, karena negara kita ini negara hukum dan demokrasi untuk seluruh rakyat Indonesia,” ucapnya.
Sebagai mahasiswa yang menempuh pendidikan di Kota Kendari, Yimiksa Gwijangge mengaku, mereka tidak terprovokasi dengan kejadian yang saat ini lagi memanas di Papua. Karena pada dasarnya, mahasiswa Papua hanya mencari ilmu di daerah lain, bukan untuk mencari musuh.
“Kita mahasiswa Papua datang di daerah orang hanya mencari ilmu, pengalaman dan sahabat karena kita ini disatukan dalam Pancasila,” jelasnya.
“Kami meminta kepada penyebar berita hoaks atau provokator dalam masalah ini untuk segera minta maaf kepada seluruh masyarakat Papua,” tambahnya.
Di tempat yang sama, Bastian menyebut, tindakan rasisme ini membuat seluruh masyarakat Papua yang berada di Papua maupun di luar Papua merasa sakit hati akibat ucapan-ucapan atau kalimat-kalimat yang sudah menyebar di publik.
“Kalimat-kalimat monyet yang telah diucapkan itu sangat menyakiti hati semua masyarakat Papua di manapun berada,” ungkapnya.
“Kami menuntut Pemkot Malang dan Pemkot Surabaya serta Peprov Jatim untuk meminta maaf secara langsung kepada seluruh masyarakat Papua, karena ini sebuah tindakan tidak manusiawi,” jelasnya.
Negara Indonesia, lanjut Bastian, merupakan negara hukum dan demokrasi yang bebas berpendapat yang tidak membatasi siapa pun untuk meminta keadilan.
Menurut dia, dengan kasus yang terjadi di Kota Malang dan Surabaya merupakan pembatasan bagi masyarakat maupun mahasiswa Papua dalam berpendapat.
“Kami tidak menginginkan ada perbedaan kepada seluruh masyarakat Indonesia, karena kita semua satu bendera yaitu merah putih dan Pancasila yang menyatukan kita semua,” ungkapnya.
Akibat nada rasisme di Malang dan Surabaya, suasana di beberapa daerah di Papua memanas.
Untuk meredakan situasi, lanjut dia, penegakkan hukum terhadap pelaku rasisme harus ditegakkan.
“Kami percayakan proses hukum yang berjalan ke depannya, dan hukum bisa tegas dan seadil-adilnya kepada oknum-oknum ini. Yang jelas kami tetap menunggu prosedur hukum yang berlaku sampai masalah ini selesai,” ucapnya.
Penulis : Haerun
