KPK Warning BPN : Jangan Terbitkan Sertifikat Tanah jika Menunggak Pajak

720
Ketgam : Korwil Pencegahan KPK Wilayah VIII Provinsi Sultra, Edi Suryanto. (Foto KPK RI)

Kendari, Inilahsultra.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi warning Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar tidak lagi menerbitkan sertifikat pemilik tanah yang bandel dalam urusan pajak.

Larangan dikeluarkan lembaga antirasuah itu terkait erat dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi di daerah.

- Advertisement -

Hal itu disampaikan langsung Korwil Pencegahan KPK Wilayah VIII Provinsi Sultra, Edi Suryanto saat Workshop Host to Host PBB dan BPHTB BPN dan Pemda Se-Sultra di Kendari Kamis 22 Agustus 2019.

“Tidak boleh terbit sertifikat kalau belum diterima pajaknya oleh Pemda,” tegas Edi.

Pemilik tanah yang hendak mengurus legalitas tanah miliknya harus lebih dulu menyelesaikan lewajiban pembayaran PBB dan BPHTB sebagai syarat wajib penerbitan sertifikat.

BPN pun tak bisa lagi bermain ‘nakal’ dan asal mengeluarkan sertifikat tanah. Pasalkan teknologi host to host pada aplikasi pembayaran PBB dan BPHTB yang tengah dikenalkan secara langsung dapat mendeteksi transaksi pembayaran pajak atas asset tanah secara real time.

Laporan atau notifikasi pembayaran pajak akan terbaca secara otomatis.

“Dengan teknologi ini dapat dilakukan koneksi secara host to host antara BPN dengan masing masing Pemda. Sehingga dengan begitu dapat diketahui bahwa setiap sertifikat yang terbit selalu bayar pajak BPTHTB,” ujar Edi.

Dengan penerapan sistem host to host, KPK berharap kebocoran pendapatan daerah dari sektor pajak bisa ditekan. Termasuk meminimalisir korupsi di sektor tersebut.

“Dengan mekanisme ini, tindak pidana korupsi dapat ditekan atau dicegah. Karena itu tidak boleh terbit sertifikat kalau belum diterima pajaknya oleh Pemda. Semua bisa diketahui secara real time,” jelas Edi.

Workshop Host to Host PBB dan BPHTB BPN dan Pemda Se-Sultra merupakan agenda kedua dilakukan KPK pada hari kedua kunjungan ke Sultra.

Kata Edi, hari ini ada empat rangkaian tugas dilakukan KPK di Kota Kendari.

Agenda pertama adalah Workshop APIP se-Sultra di Kantor Inspektorat Provinsi Sultra. Kegiatan ini digelar sejak 19-22 Agustus dengan materi audit investigasi dan penanganan pengaduan masyarakat.

“KPK menginisiasi acara ini karena mendorong auditor di inspektorat se-Sultra untuk bisa melakukan audit investigasi dan bisa menangani pengaduan masyarakat.
Peningkatan kapasitas APIP menjadi bagian yang dilaksanakan oleh Korwil Pencegahan VIII KPK di seluruh daerah agar bisa meningkatkan peran APIP dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan korupsi,” urai Edi panjang lebar.

Masih di hari yang sama, KPK menghimpun seluruh pengusaha hiburan, restoran, hotel, dan parkir di Kota Kendari terkait pemasangan alat perekam pajak online.

“Karena banyak yang masih menolak atau keberatan dipasang alat,” ujar Edi.

Berikutnya adalah memimpin pembahasan kerjasama antara Pemprov se-Sulawesi, yakni Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah terkait pertukaran data pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

Sebagai informasi, selama beberapa hari rombongan KPK dipimpin LM Syarif melakukan serangkaian kegiatan khusus melibatkan Pemprov dan Pemda se-Sultra.

Gubernur, Wagub, Bupati serta Walikota dilarang keras melakukan kegiatan di luar daerah selang agenda kunjungan KPK di Bumi Anoa.

Dihari pertama kunjungannya, KPK memimpin rapat penandatanganan MoU dan PKS antara Pemprov dan Pemda Se-Sultra dengan Badan Pertanahan Nasional, Bank Sultra dan Direktorat Jenderal Pajak.

Penulis : Siti Marlina
Editor : La Ode Pandi Sartiman

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...