Disorot Hancurkan Tanaman Warga, GKP Malah Memprotes Masyarakat Berkebun di Hutan Negara

675
Bambang Murtiyoso

Kendari, Inilahsultra.com – Direktur Operasional PT Gema Perdana (GKP), Bambang Murtiyoso menepis tudingan penyerobotan lahan milik warga di Desa Sukarela Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan.

“Tudingan terhadap PT GKP, itu tidak berimbang dan selalu dipersalahkan. Area tambang dan jalan haulling serta area jeti adalah hutan produksi atau kawasan hutan,” katanya saat ditemui di Kendari belum lama ini.

- Advertisement -

Menurutnya, PT GKP telah melengkapi seluruh perizinan termasuk izin pinjam pakai kawasan hutan atau IPPKH.

Ia mengklaim, lahan yang diserobot untuk kepentingan jalan hauling itu masuk wilayah IPPKH PT GKP.

                       

Bahkan, setiap tahun PT GKP membayar iuran tahunan dan bayar penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

“Jadi, kami menuntut hak kami. Sudah saatnya kami mau menggunakannya” tambahnya.

Di jalur jalan hauling itu, sebut dia, ada tiga pemilik lahan sampai saat ini belum mau membebaskan lahannya. Yakni, La Baa, Wa Ana dan Amin.

Kata dia, pendekatan sudah dilakukan hingga 12 kali pertemuan sejak tahun 2018. Bahkan, pihak perusahaan dan Dinas Kehutanan pernah datang ke rumah mereka untuk menyampaikan bahwa mereka berkebun di hutan negara.

“Kemarin saya laporkan mereka ke Polda Sultra, karena ada undang-undangnya. Barang siapa dengan sengaja menghalang-halangi kegiatan pertambangan, ada sanksi pidananya. Maka saya laporkan ke Polda,” ucapnya.

Meski demikian, terhadap tanah tersebut, masyarakat punya kekuatan hukum dengan bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) setiap tahunnya.

“Tapi setelah dicek, titik koordinatnya tidak jelas. Uniknya lagi, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Konawe Kepulauan mengeluarkan PBB di hutan negara,” katanya.

Baca Juga :  Komisioner KPK Kaget Sumbangan Tambang untuk PAD Sultra Hanya 15 Persen

Ia mengklaim, lahan yang dikuasai oleh warga ini belum diturunkan statusnya menjadi area penggunaan lain.

“Ini unik loh, Pemda keluarkan PBB di hutan negara. Harusnya PBB relevan dengan sertifikat dan ada akta jual beli. Lahan mereka itu masih hutan negara, belum diperuntukan fungsi menjadi area untuk penggunaan lain,” tuturnya.

“Kami kan sudah memiliki IPPKH, boleh dong kami menggunakan hak kami di sana. Hanya kita berkewajiban untuk menganti tanam tumbuhnya,” tuturnya.

Klaim PT GKP ini dibantah oleh LBH Kendari selaku kuasa hukum warga. Menurut Direktur LBH Kendari Anselmus AR Masiku, warga sudah sekitar 30 tahun lebih mengelola lahan tersebut. Selain itu, bukti pembayaran pajak sangat menguatkan atas kepemilikan lahan tersebut.

“Sementara GKP, baru saja masuk ke wilayah itu,” ujarnya.

Penulis : Onno

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...