Biayai Megaproyek Ali Mazi, Pemprov Sultra Usul Pinjaman Rp 1,7 Triliun

1772
 

Kendari, Inilahsultra.com – Untuk memuluskan pembangunan sejumlah megaproyek pemerintahan Ali Mazi-Lukman Abunawas, rupanya Pemprov Sultra tengah mengajukan pinjaman ke Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Perusahaan ini adalah salah satu BUMN di bawah naungan Kementerian Keuangan.

- Advertisement -

Pengajuan pinjaman ke SMI ini untuk mendukung program strategis Gubernur Sultra Ali Mazi berupa pembangunan jalan Kendari-Toronipa, pembangunan rumah sakit jantung internasional dan pembangunan perpustakaan bertaraf internasional.

Plt Kepala Bappeda Sultra J Robert menyebut, pinjaman ini telah diusulkan sejak November 2019 dengan total Rp 1,7 triliun.

Dari usulan itu ternyata, Kementerian Keuangan termasuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan koreksi karena saat itu tengah proses audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk APBD 2019.

Setelah hasil audit BPK keluar untuk APBD 2018, kemudian Pemprov Sultra kembali mengajukan pada Juni 2019.

Robert menyebut, berdasarkan perkiraan sementara merujuk hitung-hitungan dari Kementerian Keuangan maupun Kemendagri, kemungkinan besar Pemprov Sultra hanya akan dapat pinjaman sekitar Rp 1 triliun.

“Ada semacam pendalaman terhadap data-data. Ada pertimbangan APBD kita. Kedua, ada perhitungan silfa berdasarkan audit BPK tiga tahun berturut-turut,” jelas Robert ditemui di gedung DPRD Sultra, Kamis 29 Agustus 2019.

Ia merinci, salah satu pertimbangan pemerintah pusat atas usulan pinjaman daerah adalah melihat kemampuan keuangan daerah serta kemampuan untuk melunasi utang tersebut.

Di mata pemerintah pusat, lanjut dia, Pemprov Sultra memiliki track record yang baik persoalan pinjaman ini. Di zaman Nur Alam-Saleh Lasata, pemerintah beberapa kali mengajukan pinjaman ke PIP.

“Alhamdulillah, kita bisa lunasi sebelum jatuh tempo,” ujarnya.

Ia mengaku, pengajuan pinjaman di awal pemerintahan AMAN ini untuk mempercepat berbagai program strategis agar tidak terbengkalai jika masa jabatan pasangan ini berakhir.

Berkaca peralihan kekuasaan dari Ali Mazi ke Nur Alam, beberapa program tidak dituntaskan karena perbedaan program kekuasaan.

“Gubernur pembangunannya berdasarkan periode pemerintahan. Tapi saat terjadi pergantian, maka tidak dilanjutkan lagi. Pak gubernur (Ali Mazi) tidak mau begitu. Dia ingin dituntaskan cepat,” jelasnya.

Ia memperkirakan, dengan adanya pinjaman ini, paling lambat 2021, seluruh konstruksi megaproyek tersebut sudah tuntas semua.

“Tinggal berpikir operasional, perawatan dan manejemen pengelolaan,” jelasnya.

Soal pengembalian pinjaman, Robert mengklaim, Pemprov Sultra dapat melunasi utang tersebut sebelum masa pemerintahan Ali Mazi-Lukman Abunawas berakhir pada 2023 nanti.

“Dari sisi kemampuan, kita bisa kembalikan,” katanya.

Meski demikian, pinjaman ini masih sebatas rencana Pemprov Sultra sekalipun sudah dikoordinasikan dengan Kementerian keuangan dan Kemendagri. Usulan ini masih perlu dibicarakan dengan DPRD Sultra untuk mendapatkan persetujuan.

“Makanya, saat ini kita mulai agendakan,” jelasnya.

Ia menyebut, bila pinjaman ini disetujui oleh DPRD, maka total APBD Sultra di 2020 nanti akan mencapai Rp 6 triliun, dengan rincian, Rp 4,5 triliun APBD induk, pinjaman Rp 1 triliun dan sisanya tambahan dari dana alokasi khusus (DAK).

Penulis : La Ode Pandi Sartiman

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...