Tolak Tambang di Wawonii, Mahasiswa Demo Dinas ESDM Sultra

249
Mahasiswa mendesak Dinas ESDM Sultra mencabut IUP PT GKP di Pulau Wawonii. (Onno/Inilahsultra)

Kendari, Inilahsultra.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Konsorsium Forum Komunikasi Pemuda Indonesia Mahasiswa Pemerhati Hukum Sulawesi Tenggara (Sultra), menggelar aksi unjuk rasa di Kantor ESDM Sultra. Mereka menggelar demo menolak kehadiran perusahaan tambang yang ada di Wawonii yakni PT Gema Kreasi Perdana (GKP).

Menurut masa aksi, PT GKP diduga melakukan pertambangan di Wawonii telah menyalahi aturan yang berlaku, sehingga menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat.

- Advertisement -

Kordinator Lapangan, La Tanda mengatakan, hadirnya PT GKP menimbulkan keresahan dan konflik sosial di masyarakat. Merujuk pada undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 27 Tahun 2007.

“Wawonii termasuk dalam kategori pulau kecil sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 3 yang menyatakan bahwa pulau kecil adalah pulau dengan Iuas Iebih kecil atau sama 2.000 Km,” jelas La Tanda dalam orasinya, Senin 9 September 2019.

                       

Menurutnya, kegiatan pertambangan legal masih dapat dimungkinkan jika melanggar larangan pada pasal 35 huruf K, yang menyatakan bahwa dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung. Merujuk pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasaI 12 ayat (3) huruf e dan memperhatikan ketentuan pada angka 1.

“Kegiatan pertambangan di Konkep harus diperhatikan aspek formal yaitu, kesesuaian penerbitan perizinan tambang dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Selain itu, aspek lingkungan. Pulau Wawonii merupakan pulau kecil sehingga kegiatan pertambangan tidak boleh merusak lingkungan dan mengganggu keanekaragaman hayati serta ekosistem yang ada di pulau Wawonii. Kemudian aspek sosial, adanya permasalahan konflik sosial berupa penolakkan kegiatan tambangan.

Baca Juga :  Pilkada Konsel 2020, Endang Mulai Bangun Komunikasi dengan Beberapa Figur

“Massa aksi menduga PT GKP tidak mengantongi izin prinsip pertambangan yang dikeluarkan. Seperti izin reklamasi, pembangunan pelabuhan, amdal pelabuhan, izin lokasi pembangunan pelabuhan dari kementrian kelautan dan perikanan, izin pemanfaatan, pengelolaan pelabuhan khusus serta PT GKP tidak memiliki rekomendasi pemberian izin pembangunan pelabuhan dari dinas kelautan dan perikanan,” jelasnya.

Massa aksi mendukung masyarakat Wawonii untuk mengusir pertambangan yang dilakukan PT GKP. Sebab, apabila aktivitas tambang terus dilakukan tentu sangat mengkhawatirkan, jangan sampai menimbulkan korban di tengah-tengah masyarakat.

Untuk itu, masa aksi mendesak Gubernur Sultra, Ali Mazi agar mencabut atau meninjau kembali IUP PT GKP.

“Kadis ESDM juga harus segera menghentikan aktivitas pertambangan,” tekannya.

Sayang kedatangan mereka ini tak disambut oleh Kadis ESDM maupun kepala bidang mineral dan batubara.

Menurut keterangan dari Kepala Seksi (Kasi) Mineral dan Batu Bara, Nining Rahmawati, Kadis dan Kabid Minerba sedang berada di luar Kota.

“Pak Kadis dan Kabid Minerba sedang berada di luar kota (Jakarta),” ungkap Nining Rahmawati di hadapan massa aksi.

Pantauan media ini, pertemuan antara pihak ESDM dan massa aksi terjadi perdebatan soal PT GKP.

Penulis : Onno

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...