Unsur Pimpinan DPRD Belum Definitif, APBD-P 2019 Kota Kendari Segera Dibahas

256
 

Kendari, Inilahsultra.com – Pembahasan dan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019 Kota Kendari dapat dilaksanakan dalam waktu dekat ini tanpa perlu menunggu unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari defenitif.

Berdasarkan surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) nomor 160/8946/SJ, perihal penjelasan pelaksanaan tugas sebagai pimpinan sementara DPRD Kota Kendari. Dalam surat tersebut menyebutkan bahwa tugas pimpinan sementara DPRD dapat memimpin rapat dalam rangka penetapan dan pengesahan APBD.

- Advertisement -

Pembahasan APBD-P 2019 sudah pernah dilakukan anggota DPRD pada periode 2014-2019 kemarin. Namun, belum sempat ditetapkan karena dalam rapat paripurna jumlah wakil rakyat yang harir tidak kuorum.

Ketua sementara DPRD Kota Kendari Subhan mengatakan beberapa tugas pimpinan sementara DPRD adalah memimpin rapat dalam memfasilitasi pembentukan fraksi-fraksi, memfasilitasi penyusunan rancangan peraturan DPRD tentang tata tertib dewan, memproses penetapan pimpinan DPRD defenitif, serta memimpin rapat pembahasan dan penetapan APBD-P 2019 Kota Kendari.

“Untuk pembentukan fraksi, pembahasan penyusunan tata tertib dewan sudah selesai, tinggal menunggu proses pimpinan defenitif dan pembahasan APBD-P yang insya-Allah dalam waktu dekat ini,” kata Subhan di ruang kerjanya, Senin 9 September 2019.

Ketua Bidang Polhukam Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Kendari ini menjelaskan, untuk pembahasan APBD-P ini tidak boleh menyebrang bulan September 2019 ini, karena dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 dijelaskan bahwa pembahasan APBD-P itu paling lama tiga bulan akhir anggaran.

“Artinya pembahasan harus dilakukan September ini, karena tiga bulan akhir anggaran itu terhitung mulai Oktober, November, dan Desember sudah tidak bisa dilakukan pembahasan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Subhan mengungkapkan, dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2018 menyebutkan bahwa pada 31 September merupakan batas akhir penetapan APBP-P 2019.

“Ini sudah kami bahas dalam rapat-rapat internal kami, dan ini menjadi perhatian serius anggota DPRD untuk segera mengadakan pembahasan dan menetapkan APBD-P 2019.

“Dan saya yakin sebelum berakhir September 2019 ini pembahasan APBD-P sudah selesai, dan mendapat kesepatan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD,” jelasnya.

Untuk diketahui, Subhan diberikan kepercayaan menduduki kursi Ketua Sementara DPRD Kota Kendari karena PKS meraih suara terbanyak pertama dengan 7 kursi, sementara Wakil ketua sementara Rusiawati Abunawas dari Partai Golkar suara terbanyak kedua dengan 5 kursi.

Penulis : Haerun

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...