Pemkab Buton Diminta Tarik 26 Aset yang Diserahkan ke Kota Baubau

997
PICA Kepton dan Ampera saat melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Buton, Senin 23 September 2019.

Pasarwajo, Inilahsultra.com – Puluhan massa dari Perhimpunan Intelekual Cendekia Aktivis Kepulauan Buton (PICA Kepton) dan Aliansi Pemerhati Rakyat (Ampera) meminta agar 26 aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton yang diserahkan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau segera ditarik kembali.

Massa melakukan aksi di DPRD Buton dan Kantor Bupati Buton, Senin 23 September 2019. Massa menuntut agar aset yang diserahkan ke Pemkot Baubau ditarik kembali karena dinilai tidak sesuai prosedur.

- Advertisement -

Salah satu Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Idrus Djumu mengatakan, aset senilai Rp 32 miliar tersebut seharusnya tidak diserahkan begitu saja kepada Pemkot Baubau, apalagi tanpa melalui paripurna DPRD Buton.

“Seharusnya penyerahan aset melalui mekanisme yang prosedural, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) jangan terlalu jauh mengintervensi aset Pemkab Buton,” katanya.

                       

Salah seorang pengunjuk rasa, Laode Faisal menuturkan, penyerahan aset ke Pemkot Baubau tidak sesuai prosedur. Sehingga DPRD Buton dinilai tidak memiliki ‘taring’.

“Kami minta DPRD Buton selamatkan aset daerah,” ujarnya.

Lanjut dia, kebijakan Pemkab Buton yang sudah menyerahkan aset ke Pemkot Baubau tidak sesuai lagi dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Hal itu dibuktikan pada awal September lalu terjadi penyerahan aset secara sepihak.

“Kami sangat malu Bupati menyerahkan aset senilai Rp 32 miliar,” terangnya.

Makanya, mereka meminta agar aset di kembalikan. Pasalnya, masih banyak masalah yang dihadapi Pemkab Buton.

Diantaranya, mencuatnya kasus dana hibah ke KONI Buton. Dimana kepala cabang olah raga (Cabor) yang melibatkan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dianggap melanggar aturan. Belum lagi kasus lauk pauk pada Sekretariat Daerah (Setda) masih dalam pemeriksaan kejaksaan.

Baca Juga :  PPK dan PPS di Baubau Diharap Bekerja Lebih Baik

“Daerah ini terombang ambing dan tak berdaya dimata daerah lain,” paparnya.

Ketua DPRD Buton Laode Rafiun menegaskan, DPRD Buton menerima seluruh tuntutan PICA Kepton dan Ampera. Makanya mereka akan mempertanyakan semua persoalan penyerahan aset tersebut kepada Bupati Buton La Bakry.

“Senin depan Bupati (La Bakry) kita panggil, kami akan bersurat tiga kali 24 jam,” tegasnya.

Diketahui, penyerahan aset milik Pemkab Buton di Kota Baubau terjadi setelah dimediasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Aset itu merupakan milik Pemkab Buton yang belum diserahkan saat Kota Baubau menjadi daerah otonom sekitar tahun 2001 lalu.

Salah satunya tanah bekas Kantor Bupati Buton yang saat ini menjadi lokasi pusat perbelanjaan Lippo Plaza Buton di Kota Baubau.

Reporter: Wa Ode Yeni Wahdania

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...