BacakanPasarwajo, Inilahsultra.com – Dalam rangka pemantapan seluruh kebijakan daerah agar terukur dan tidak ada kesalahan, Sekretaris Daerah (Sekda) Buton Laode Dzilfar Djafar meminta agar kebijakan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dikaji lebih dulu Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang).
Hal itu disampaikan saat membuka Sosialisasi Pembentukan Tim Pengorganisasian Kelitbangan Antar Sektor Kabupaten Buton tahun 2019, di Kantor Bupati Buton di Takawa, Rabu 2 Oktober 2019.
Kata dia, sebenarnya saat ini Pemkab Buton memasuki penyusunan program 2020. Sehingga diinginkan program pelaksanan tidaj berdasarkan perasaan tetapi perlu kajian agar jelas, terukur, dan tidak salah.
“Gerakan ini kita apresiasi supaya Kelitbangan ini dimanfaatkan. Dengan keterbatasan anggota Kelitbangan maka perlu kerjasama dengan perguruan tinggi,” ujarnya.
Semua kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), lanjut dia, jika berdasarkan kajian akademis tentunya program yang dijalankan semakin terukur. Sehingga masukan setiap OPD diperlukan.
“Litbang tentu tidak tau isu apa yang perlu diangkat. Sehingga diperlukan peran aktif kepala OPD. Balitbang dapat melakukan kajian apa yang perlu dilakukan,” tuturnya.
Tugas utama Balitbang, jelas dia, memberikan rumusan utama. Ssensi penelitian kajian terkait potensi keunggulan daerah yang merupakan isu. Disisi lain peran aktif perguruan tinggi sangat dibutuhkan sebagai tenaga ahli.
Dzilfar berharap, partisipasi aktif masing-masing OPD untuk memberikan masukan kepada Balitbang agar dilakukan kajian sebelum diprogramkan.
Reporter: Wa Ode Yeni Wahdania
