Sempat Ricuh, Kepengurusan KONI Sultra Tanpa Laporan Pertanggungjawaban

374
Penyerahan laporan kinerja TPP KONI Sultra kepada presidium sidang. (Pandi)

Kendari, Inilahsultra.com – Musyawarah Olahraga Provinsi (Musoprov) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sulawesi Tenggara (Sultra) sempat ricuh.

Pasalnya, salah satu peserta, Achmad Wahab berteriak-teriak dalam arena forum memprotes pembentukan presidium sidang.

Advertisements
- Advertisement -

Ia sempat bersitegang dengan peserta lainnya. Beruntung tidak terjadi adu jotos karena pengurus lainnya melerai dan mengeluarkan Achmad Wahab.

Forum Musoprov KONI Sultra menyepakati lima nama jadi pimpinan sidang. Yakni, Abdurrahman Saleh (PODSI), Pahri Yamsul (Soft Ball), Isnain Kimi (FORKI), Alamsyah Lotunani (KONI Kota Kendari) dan Amir (KONI Sultra).

Saat Abdurrahman Saleh memimpin jalannya sidang, diagendakan pembacaan laporan pertanggungjawaban kepengurusan KONI 2015-2019 pimpinan Lukman Abunawas dan Erycson Ludji.

Hanya saja, saat Rahman melempar ke forum, semua setuju bahwa tak perlu adanya laporan pertanggungjawaban pengurus.

“Apakah tidak perlu pembacaan peetanggungjawaban?,” tanya Rahman ke forum.

“Setuju,” sambut peserta sidang.

Adanya kata setuju ini, diikuti dengan ketukan palu sidang Abdurrahman Saleh.

Meski disetujui forum, pimpinan sidang sementara Ashar menyebut perlu adanya audit independen untuk mengetahui kemana saja aliran dana yang digunakan selama ini.

Tidak adanya laporan pertanggungjawaban kepengurusan sebelumnya, maka seluruh penggunaan anggaran di era Lukman tak dibuka di muka forum.

Padahal, di era Lukman, banyak anggaran yang digelontorkan yang tentunya butuh disikapi oleh pemilik suara Musoprov KONI Sultra yang terdiri dari 17 KONI kabupaten atau kota dan 40 cabang olahraga.

Berdasarkan data yang diperoleh Inilahsultra.com, pada 2015 KONI Sultra mendapatkan anggaran rutin dari hibah APBD Sultra Rp 3 miliar. Pada 2016, 2017 dan 2018 juga masing-masing dialokasikan sebesar Rp 3 miliar.

Pada 2019, KONI Sultra memperoleh anggaran Rp 6 miliar untuk menunjang pembiayaan Pra-PON.

Baca Juga :  Terungkap Benteng Kerajaan Muna Memiliki Panjang Delapan Kilometer

Anggaran itu di luar biaya Porprov 2018 lalu di Kolaka sebesar Rp 10 miliar dan PON Jawa Barat 2016 lalu kurang lebih Rp 8 miliar.

Bila ditotalkan, selama kepengurusan Lukman Abunawas dan Erycson Ludji, anggaran yang dikelola KONI Sultra selama 4 tahun kurang lebih Rp 30 miliar lebih.

Penulis : La Ode Pandi Sartiman

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...